Berdasarakan data World Bank tahun 2014, pasar konstruksi nasional nilainya mencapai US$267 miliar atau terbesar keempat di dunia setelah China (US$1,78 triliun), Jepang (US$742 miliar), dan India (US$427 triliun). Sementara dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia menempati posisi teratas sebelum Thailand (US$33 miliar), Malaysia (US$32 miliar), Filipina (US$25 miliar), Singapura (US$24 miliar), dan Vietnam (US$16 miliar).
Sementara, BCI Economics (lembaga analisisi dan layanan informasi terkemuka di Asia Pasifik) menaksir pasar konstruksi Indonesia di tahun 2018 ini akan mencapai Rp451,3 triliun yang diperebutkan oleh perusahaan konstruksi swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Komposisinya sendiri adalah 65% pekerjaan sipil dan 35% sisanya berupa bangunan gedung. Ini pula yang menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018 sebesar Rp409 triliun.
Jika dirinci, khusus paket pengerjaan konstruksi yang dilelang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018 saja mencapai Rp107,38 triliun, yang terdiri dari total 5.516 paket pekerjaan. Data hingga awal Juni lalu menyebutkan realisasinya mencapai Rp59,9 triliun, hampir 99% di antaranya atau Rp39 triliun merupakan paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp100 miliar (BUMN tidak boleh bermain di level ini) yang dikerjakan seluruhnya oleh swasta nasional.
Hal ini melanjutkan tren tahun 2017 lalu ketika untuk belanja modal sebesar Rp77,86 triliun yang terbagi menjadi 3.935 paket pekerjaan, 3.650 paket (93%) di antaranya memiliki nilai paket di bawah Rp50 miliar dengan anggaran keseluruhan Rp32,2 triliun.
