Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017. Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“Kita harus meningkatkan kualitas SDM konstruksi melalui pelatihan, kalau perlu ada yang di kirim ke luar negeri. Dengan demikian SDM kita menjadi handal, unggul, berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tahun depan (Program Sertifikasi) akan kita lakukan lebih besar,” kata Presiden Jokowi pada acara Peluncuran Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia yang disertai dengan penyerahan sertifikat dan uji sertifikasi bagi 16 ribu tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/3).
Jumlah 16 ribu terdiri dari 13.900 orang tenaga terampil dan 2.100 orang tenaga ahli. Dari jumlah tersebut yang hadir di Istora Senayan sebanyak 6.000 orang. Peserta sertifikasi tidak hanya berasal dari pekerja konstruksi yang sudah bekerja di proyek-proyek infrastruktur, namun juga diikuti oleh siswa SMK, Politeknik dan Universitas.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai.
