Banyak istilah ekonomi yang berkembang dewasa ini. Diantaranya adalah istilah ekonomi kapitalis, ekonomi liberal, ekonomi pembangunan, ekonomi sosialis, ada pula ekonomi kerakyatan. Model ekonomi yang disebutkan terakhir, yaitu ekonomi kerakyatan menurut saya adalah model yang paling dekat dengan konsep franchise.
Karena itu saya sangat setuju ketika Presiden Joko Widodo berpidato pada rangkaian acara World Franchise Summit 2016 lalu, di pameran franchise, JCC, Senayan Jakarta, mengatakan bahwa franchise merupakan salah satu konsep bisnis yang bisa mendorong ekonomi kerakyatan.
Sekali lagi, saya sependapat dengan pandangan pak Presiden. Sebab ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi untuk orang banyak, ekonomi yang digeluti semua kalangan. Memang kenyataanya sekitar 70-80 % orang Indonesia memilih membuka usaha sendiri dengan buka warung, bikin sepatu, tas, kerajinan, dan usaha-usaha rumahan lainnya.
Jadi tidak heran apabila di suatu daerah ada saja usaha kuliner seperti kafe, warung kopi, jual oleh-oleh, tas, pakaian bordiran, dan kerajinan tangan lainnya. Usahausaha tersebut mestinya bisa berkembang menjadi usaha unggulan yang tidak hanya dikenal di daerah itu saja. Akan tetapi bisa ekspansi ke berbagai daerah jika dikembangkan lebih lanjut.
Nah, konsep franchise bisa membuat usaha-usaha daerah dan kerakyatan tersebut berkembang lebih lanjut menjadi usaha unggulan. Makanya, sudah jauh hari saya menekankan, Ekonomi Kerakyatan ini merupakan peluang untuk bisa mengadakan micro franchising. Tidak mudah memang untuk mewujudkan itu, perlu dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan dari Pemda setempat. Pemda harus ikut aktif, kalau tidak, tidak mungkin bisa berkembang.
