Saat rupiah makin melemah terhadap US Dollar hari-hari ini, kita perlu sungguh-sungguh memeriksa praktek pengelolaan keuangan kita. Bukan untuk kepentingan politik sesaat, tapi untuk kebaikan rakyat dan negeri ini di masa depan yang lebih panjang.
Hal ini untuk mengikhtiyarkan kepastian eksistensi Republik Indonesia 2045 saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Siapa pun presidennya, kita perlu mengagendakan reformasi sistem keuangan global ribawi saat ini. Sun Tzu mengatakan, bisnis adalah perang, dan perang untuk menjajah adalah bisnis yang paling menguntungkan.
Namun perang tidak perlu dilakukan secara terbuka dengan membawa pasukan tempur dan tank. Cukup dilakukan secara remotely controlled melalui institusi-institusi dan perjanjian-perjanjian antara mantan tuan dan inlander.
Pemerintah kerdil mencari kambing hitam di antara rakyatnya sendiri. Ia hanya berani membubarkan organisasi massa tertentu dengan tuduhan melawan Pancasila, tapi tidak berani melawan International Monetary Fund (IMF) yang membegal Pancasila sejak awal negeri ini diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta.
Sistem keuangan global saat ini nekolimik karena melanggengkan perampokan besar-besaran kekayaan sumberdaya alam kita dan negara-negara berkembang lainnya di seantero planet ini. Pemerintah dan para ekonom tahu, tapi mereka tidak punya nyali, kalau bukan pengecut atau bahkan pengkhianat konstitusi.
Adalah IMF yang melegalkan sistem keuangan global ribawi ini untuk keuntungan segelintir elite super rich di negara-negara kaya terutama Amerika Serikat (AS): sistem bank sentral, fractional reserve banking dan uang kertas.
Bunga pinjaman hanya bagian kecil dari sistem keuangan global ribawi ini. Ketimpangan sosial ekonomi makin serius di tingkat global, regional hingga lokal: yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin bahkan juga di AS sendiri.
