Buku ini menyajikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dalam kerja sama pengelolaan sampah di kota Medan dan kabupaten Deli Serdang. Harapannya buku ini dapat menjadi rekomendasi untuk segera dibentuk lembaga Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD) Mebidangro dalam upaya mengatasi persoalan sampah perkotaan serta program prioritas Mebidangro lainnya, di mana kewenangan pembentukannya berada pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Dari segi bahasa kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta “Polis” (negara kota) dan Pur (kota), masuk ke dalam bahasa Latin menjadi Politea (negara) dan lahirnya ke dalam bahasa Inggris pertengahan Policie, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata policy sama dengan kata lain policy an politics (Dunn dalam Darwin, 2000). Istilah policy (kebijaksanaan) sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, udang-undang, hingga ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatan yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2011) menyatakan “whatever government choose to do or not to do”, artinya apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itu pun dapat dikatakan kebijakan pemerintah.

Sampul Depan
Halaman Judul
Identitas Buku
Prakata
Daftar Isi
Bagian I Kebijakan Publik
     A. Pengertian Kebijakan Publik
     B. Prinsip-prinsip Kebijakan
     C. Langkah-langkah Pengambilan Kebijakan
     D. Berbagai Macam Kebijakan
Bagian 2 Model Implementasi Kebijakan
     A. Model Implementasi Kebijakan Donald S Van Meter dan  Carl E Van Horn
     B. Model Implementasi Kebijakan Model Hogwood dan Gunn
Bagian 3 Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
     A. Bentuk-Bentuk Kerja sama
     B. Pengaturan Kerja Sama
     C. Prinsip-Prinsip Kerja Sama
     D. Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
     E. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
     F. Intergovernmental Networks Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah
Bagian 4 Mebidangro dalam Kerja Sama Pengelolaan Sampah
     A. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan Mebidangro dalam Pengelolaan Sampah
     B. Daya Dukung Sumber Daya dalam Kerja Sama Pengelolaan Sampah
     C. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan-Kegiatan Mebidangro dalam Pengelolaan Sampah
     D. Karakteristik dari Badan Pelaksana (Implementor) Mebidangro
     E. Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana Kebijakan Mebidangro dalam Pengelolaan Sampah
     F. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dan  Kabupaten Deli Serdang
Bagian 5 Model Kelembagaan Kerja Sama Antardaerah Mebidangro Parameter Van Meter dan Van Horn
     A. Penguatan Kelembagaan  dalam Kawasan Mebidangro
     B. Kerja sama Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dalam Konsep Mebidangro
     C. Analisis Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
     D. Urgensi Kelembagaan Kerja Sama Pengelolaan Sampah Perkotaan
     E. Landasan Pelaksanaan Kerja sama Antar Wilayah dalam Mebidangro
     F. Model Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah Mebidangro
     G. Fakta-Fakta Kerja Sama Pengolahan Sampah Mebidangro
Bagian 6 Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Daftar Pustaka
Tentang Penulis
Sampul Belakang