Penilaian pendidikan di Indonesia dilakukan oleh tiga unsur, yaitu pemerintah, satuan pendidikan, dan pendidik itu sendiri. Penilaian yang dilakukan pemerintah saat ini dilakukan melalui UN. Hasil UN dimanfaatkan untuk pemetaan dan perbaikan pendidikan melalui intervensi pemerintah.
Meskipun UN dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi lulusan (assessment of learning), namun UN juga perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Hasil UN sebagai penilaian harus memberikan informasi mengenai hal yang sudah dicapai dan bagaimana cara untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Cara yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi siswa adalah dengan memberikan umpan balik kepada siswa.
Umpan balik dari hasil penilaian mempunyai pengaruh yang paling besar dengan biaya yang paling rendah untuk meningkatkan prestasi siswa. Sebagai bentuk umpan balik penilaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud setiap tahun menyusun laporan hasil UN. Laporan itu memuat seluruh data hasil UN dari tingkat provinsi sampai tingkat satuan pendidikan.
Laporan hasil UN tersebut dilengkapi dengan buku rapor UN provinsi/ kabupaten/kota dan ringkasan eksekutif hasil UN (rilis soal). Kedua hal itu merupakan upaya Puspendik Kemendikbud dalam membantu pemerintah provinsi/kabupaten/kota melalui dinas pendidikan dan unit-unit kerja terkait dalam merancang tindak lanjut yang tepat sasaran di daerahnya.
Rapor UN juga merupakan sarana Kemendikbud dalam menyampaikan capaian siswa serta diagnosis hasil penilaian. Diagnosis ini terdiri dari halhal yang sudah dikuasai dan juga hal-hal yang belum dikuasai. Hasil diagnosis tersebut menjadi basis informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Umpan balik terhadap pembelajaran diharapkan akan bermuara kepada peningkatan hasil belajar siswa.
