Di tengah kondisi tak menentu ini, cukup banyak perusahaan yang tak sanggup lagi meneruskan usahanya. Mereka pun terpaksa merumahkan pekerjanya. Data Kementrian Ketenagakerjaan mengungkap tak kurang dari 1,7 juta orang yang dirumahkan atau terkena PHK, seperti dilansir Kompas.com.
Tentu bukan hal mudah bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja. Cicilan kendaraan dan rumah tetap jalan, biaya makan sudah pasti, belum lagi uang sekolah anak, bayar listrik, air, dan masih banyak lagi. Mau mencari pekerjaan baru di masa ini, juga tidak mudah, karena roda ekonomi dan pergerakan bisnis belum berputar sempurna. Duh, pikiran pasti kusut banget! Beberapa orang yang terkena PHK memilih mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JKN) BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya untuk menyokong finansial.
Tapi, apakah bijak mencairkan dana tersebut di masa ini? Bila ya, bagaimana proses klaimnya di era new normal ini? Pakai Seperti Dana Darurat Sebenarnya, sah-sah saja untuk mencairkan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan di tengah pandemi seperti ini. Apalagi, jika kondisinya memang sangat mendesak sudah tidak memiliki pekerjaan, tidak punya tabungan dana darurat pula.
Tentu, pencairan dana JHT bisa jadi solusi melewati masa-masa sulit yang hampir berjalan setengah tahun ini. “Apa boleh buat kalau ini dana satusatunya yang bisa digunakan. Tetapi tetap harus dengan perhitungan yang hati-hati. Karena, kan, uangnya segitu-segitu saja. Jadi, tetap miliki gaya hidup yang efisien.
Artinya asumsikan kalau uang ini hanya untuk kondisi darurat,” ujar Tejasari, CFP, konsultan finansial. Menurut Tejasari, pembiayaan kondisi darurat ini hanya meliputi tiga aspek utama. Biaya kebutuhan pokok, biaya hidup, dan biaya membayar cicilan. Jadi, tidak ada untuk kebutuhan lifestyle seperti belanja online atau rekreasi, ya. Nah, dengan kata lain dana dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa Anda pergunakan sebagai dana darurat paling darurat yang Anda miliki.
