SULARSO, mantan Dirjen Koperasi di era Orde Baru, suatu ketika membeberkan alasannya mengapa pertumbuhan koperasi yang masif di Tanah Air tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan anggota. Jawabnya, karena tidak banyak muncul koperasi berbasis produksi ataupun konsumsi yang sangat kuat melibatkan partisipasi anggotanya.
Yang banyak tumbuh di negeri ini justru koperasi ‘ternak uang’ alias usaha simpan pinjam. Di tengah deru pertumbuhan koperasi simpan pinjam yang masif, kiprah koperasi produsen bagaikan jarum di tengah jerami. Padahal, jika mengacu pada kemandirian ekonomi bangsa, koperasi jenis inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan oleh pemerintah.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, 99,9% pelaku ekonomi kita adalah usahawan mikro kecil dan menengah. Sayangnya, potensi besar itu tak lebih dari hitungan di atas kertas. Aneka produksi dan kebutuhan rumah tangga masih diproduksi oleh negeri lain.
Bahkan negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia ini mengimpor garam. Sepinya kiprah koperasi produsen berkorelasi positif dengan kebijakan pemerintah. Ambil contoh koperasi sawit, yang hanya berproduksi di sektor hulu atau sekadar menghasilkan tandan buah segar (TBS).
Sementara produksi hilir atau turunannya dikuasai pabrikan besar, dan pengusaha asing. Padahal, koperasi sawit yang mampu memiliki pabrik pengolah sendiri TBS menjadi CPO pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah petani sawit.
Sejumlah nama koperasi berbasis produksi memang masih menunjukkan kinerja unggulnya, seperti koperasi susu, perkebunan atau perajin tahu tempe. Hanya tiga jenis produksi itu yang terlihat menonjol. Adapun koperasi lainnya seperti industri kerajinan rakyat, koperasi perumahan, atau koperasi yang bergerak di sektor riil, makin kehilangan gaungnya.
