Selama 72 tahun Indonesia merdeka, masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah tinggal. Sementara harga jual rumah terus meroket namun pendapatan tidak kunjung meningkat sehingga masyarakat semakin sulit untuk punya rumah. Selain itu, kesenjangan antara pasokan dan penawaran (backlog) masih cukup tinggi sekitar 11 jutaan unit.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah menargetkan pada akhir 2019 jumlah backlog berdasarkan konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 juta unit, berdasarkan konsep kepenghunian menjadi 5 juta unit, serta rumah tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit.
Untuk merealisasikan berkurangnya angka backlog, pemerintah menggeber program 1 juta rumah sejak 2015. Sebenarnya ini “barang baru” melainkan adopsi dari strategi pemerintahan SBY. Bedanya dahulu mencanangkan 1000 tower rumah susun sederhana di 10 kota metropolitan kini satu juta rumah setiap tahun sampai 2019.
Program 1 juta rumah ini tidak hanya untuk jenis rumah milik tetapi juga untuk rumah sewa, rumah khusus dan rumah swadaya. Sasarannya memang lebih banyak untuk MBR selain kelas menengah yang belum memiliki rumah. Untuk kalangan MBR, pemerintah menyiapkan subsidi, sementara untuk non-MBR diserahkan kepada mekanisme pasar atau non subsidi.
Sekadar informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dalam Pasal 126 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.
