Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso, klaim Inalum, dikutip di beberapa media pada Minggu (24/2/2019) yang membeberkan 9 keuntungan yang diperoleh dari akuisisi 51 persen saham Freeport lebih banyak menyesatkan daripada realitasnya.
“Ada kesan untuk menutupi sesuatu masalah dengan membesar-besarkan yang sebenarnya tidak berpengaruh apakah divestasi 51 persen itu terjadi atau tidak. Keuntungan finansial seharusnya disebutkan dalam valuasinya bukan dinyatakan angka-angka parsial. Saya kira Inalum tahu bagaimana menyajikan parameter keuangan ketika satu proyek itu menguntungkan secara finansial atau tidak.
Jangan ditutup-tutupi dan dibesarbesarkan yang tak perlu bila kenyataannya tidak seperti itu,” kata Budi Santoso pada Portonews, Selasa (16/3/2019) di Jakarta. Logikanya sederhana, lanjut Budi, kalau dapatnya segitu tapi “tetep miskin” duitnya di”curi” siapa. Jadi Inalum dalam membuat pernyataan jangan menyesatkan.
Bila secara valuasi nilai Freeport tidak setinggi yang dipublikasikan, terutama dikaitkan dengan investasi smelter dan masalah lingkungan. “Keuntungan manajemen yang dikatakan Inalum, tetapi pada kenyataannya Komut dan Dirut masih diisi orang-orang dari Freeport Mac Moran. Kalau kenyataanya tidak memiliki otoritas dalam pengurus perusahaan maka bisa-bisa pihak yang ditunjuk cuma sebagai “proxy” saja.
Bahkan operasional masih dipegang oleh “Freeport”. Kalau mau belajar yang benar, seseorang harusnya memiliki otoritas. Karena kalau cuma sebagai pendamping bangsa ini tidak akan mampu berdiri sendiri,” tegas Budi.
Posisi dibawah pemerintah seperti kata Inalum, seharusnya dipahami karena amanah Undang-undang. Jadi bukan karena divestasi, sehingga pernyataan Inalum justru terkesan melecehkan Undang-undang dan menyesatkan.
