Peristiwa tumpahan minyak di pelabuhan Makassar 20 Mei 2020 lalu mungkin bagi sebagian orang dianggap hal biasa saja, bahkan kasusnya terlalu kecil dan tidak layak mendapat liputan media. Alasannya mungkin sederhana yakni jumlah tumpahan minyak itu sangat kecil.
Dalam laporan resmi yang diperoleh PORTONEWS dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Perhubungan Laut menyebutkan bahwa jumlah minyak tumpah saat loading dari terminal BBM melalui pipa ke kapal cuma 11 liter. Apalah arti tumpahan minyak 11 liter dibanding luasnya pesisir pelabuhan Makassar? Namun kalau mengacu kepada penanggulangan yang dilakukan oleh Pertamina, maka peristiwa tumpahan minyak itu tidak bisa dianggap enteng. Peralatan yang dikerahkan cukup lengkap dan wajar karena mungkin saja pihak Pertamina tidak ingin kecolongan. Mulai dari oil boom, absorbent pad hingga dispersant.
Nah, penggunaan dispersant ini yang akhirnya dinilai bermasalah, apalagi masih tetap ada ceceran minyak mencemari lingkungan pantai Losari. Penggunaan dispersant berbahan baku surfaktan yang mengandung limbah B3 atau beracun dalam kasus tumpahan minyak tersebut mendapat perhatian khusus dari Kantor Dinas Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kasus penanganan tumpahan minyak di pantai Losari itu kini sedang diinvestigasi dan dalam penanganan Kepala GAKKUM KLHK Sulsel. Selain KLH, penggiat lingkungan yakni Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel juga meminta Pemprov Sulsel dan Dirkrimsus Amdaling Polda Sulses untuk mengusut kasus pencemaran lingkungan di pesisir laut pantai Losari.
