Buku ini menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama kurun waktu hampir satu dekade ini sejak era SBY hingga Jokowi dalam tinjauan ekologi politik. Ekologi politik lahir di tengah krisis ekologi dunia yang makin serius, yang ternyata tidak bisa dipecahkan secara teknis semata. Ekologi politik sebagai sebuah pendekatan mencoba melihat pengaruh perubahan politik terhadap perubahan lingkungan dan sebaliknya.

Pendekatan ini mencoba untuk memahami bahwa masalah lingkungan adalah masalah relasi antaraktor. Aktor-aktor tersebut akan berperilaku sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya apabila kita mampu menciptakan tata kelola yang menjadi acuan dalam proses sosial politik. Secara khusus, buku ini membahas kajian politik lingkungan, perikanan, dan pangan yang merupakan sektor strategis di Indonesia.

Alam bersifat terbatas, tetapi harus berhadapan dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan manusia yang seolah tidak terbatas. Inilah alasan paling mendasar mengapa terjadi krisis SDA dan lingkungan. Krisis sumber daya alam (SDA) dan lingkungan semakin dirasakan dan dampaknya telah meluas pada peningkatan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, hingga menurunnya kualitas hidup manusia.

Krisis SDA dan lingkungan yang saat ini terjadi dapat disebabkan beberapa faktor, baik alamiah maupun antropogenik. Faktor alamiah yang dominan adalah perubahan iklim, meski perubahan iklim itu sendiri akar masalahnya juga bersifat antropogenik. Perubahan iklim bisa berdampak pada kondisi terumbu karang, terjadinya banjir, kekeringan, dan seterusnya. Sementara itu, faktor antropogenik bisa dikategorikan ke dalam dua dimensi, yakni dimensi kultural dan struktural, yang keduanya juga sebenarnya saling terkait.

Dimensi kultural umumnya terkait dengan cara pandang, etika, ataupun perilaku manusia. Ketika orang memandang alam sebagai komoditas semata, maka yang ada di benaknya adalah bagaimana mengeksploitasi alam tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam konteks etika lingkungan, hal tersebut merupakan cerminan dari etika antroposentrisme. Begitu pula orang bisa merusak lingkungan karena lemahnya pengetahuan. Di sinilah pendidikan lingkungan menjadi faktor penting untuk menyelesaikan problem kultural.

Dimensi struktural umumnya terkait dengan proses pengambilan keputusan baik pada level desa, kabupaten, provinsi, nasional maupun global. Dalam proses tersebut, tidak semua kalangan memiliki akses. Tentu kalangan yang memiliki kekuasaan dan modal akan lebih memiliki akses dibandingkan dengan rakyat biasa pada umumnya. Hal ini disebabkan sebuah kebijakan di mana pun akan cenderung merupakan proses politik sehingga kontestasi antarberbagai kelompok kepentingan menjadi cirinya.

Dengan demikian, dimensi struktural memahami krisis SDA dan lingkungan sebagai buah dari kebijakan pembangunan maupun kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan yang kurang tepat dan/atau kurang efektif. Pada kenyataannya, banyak dijumpai bahwa kebijakan yang kurang pas tersebut berakar dari paradigma pembangunan yang masih antroposentris, yang mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.

Di sinilah berbagai kalangan sering menyebut sebagai kegagalan pemerintah (government failure), dan ini terjadi bisa saja karena lemahnya desain legislasi, ketidakmampuan pemerintah, ketidakberdayaan pemerintah karena tekanan kelompok kepentingan baik nasional maupun global, atau proses politik yang kurang demokratis selama formulasi kebijakan. Secara teoretis, dimensi struktural ini telah menjadi kajian dalam bidang ekologi-politik (political ecology) yang kini mulai populer di Indonesia.

Buku ini mengambil judul Politik Sumber Daya Alam karena penulis berusaha memotret dimensi struktural dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), meski di dalamnya tidak bisa terlepas dari analisis dimensi kultural. Buku ini mencoba membahas isu-isu SDA dari sudut pandang ekologi politik, yang memandang bahwa isu-isu SDA tidak terlepas dari aspek sosial-politik atau kebijakan pengelolaannya.

Buku ini menyajikan pengalaman-pengalaman Indonesia dalam mengelola SDA selama kurun waktu hampir 10 tahun terakhir. Secara umum, isu yang dikemukakan masih relevan dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekonstruksi kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan. Buku ini merupakan kumpulan artikel yang telah diterbitkan oleh media massa nasional, kemudian dikelompokkan ke dalam bab-bab untuk mendapatkan alur pembahasan.

Bab 1 memaparkan topik politik lingkungan, diawali dengan kritik terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Pada aras paradigmatik, penulis juga mencoba mengangkat nilai-nilai spiritual dalam memandang persoalan ekologi yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan istilah eko-spiritualisme.

Disampaikan pula argumen tentang implikasi penerapan sistem pemerintahan sentralistik dan desentralistik pada pengelolaan sumber daya alam. Penulis juga membahas isu bencana banjir yang seolah telah menjadi bencana rutin di Indonesia. Menjadi penutup bab pertama, penulis menyajikan pembahasan tentang visi pembangunan di bidang pangan, energi, dan lingkungan.

Bab 2 membahas topik politik perikanan di era pemerintahan Presiden SBY, berisi histori kebijakan pengelolaan perikanan dalam beberapa tahun terakhir. Penulis menunjukkan cara pandang terhadap program-program pemerintah yang telah berlangsung mulai dari sisihulu hingga hilir, serta implikasinya pada kesejahteraan nelayan dan kelestarian lingkungan.

Bab 3 menyajikan topik politik pangan. Pada artikel pertama, penulis mengangkat isu industri pengolahan ikan yang dihadapkan pada sejumlah persoalan politik, yaitu pengelolaan penyediaan bahan baku dan kebijakan mutu pangan. Selanjutnya, penulis mengangkat kebijakan pajak untuk pertanian dan perikanan, serta masukannya untuk RUU Pangan dengan tawaran sejumlah pendekatan baru.

Selain ranah kebijakan, penulis menunjukkan perlunya memahami bias-bias politik pangan dan mendidik konsumen untuk mendukung perbaikan politik pangan. Sebagai penutup bab ini, penulis menunjukkan adanya harapan membangun pangan kita dari aspek pengembangan budi daya perikanan.

Bab 4 memaparkan topik politik perikanan era pemerintahan Presiden Jokowi. Bab ini diawali dengan membahas desain baru pada desentralisasi pengelolaan kelautan. Dilanjutkan pembahasan beberapa gebrakan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, di antaranya kebijakan “dekonstruksi” yang fokus dilaksanakan pada awal pemerintahan Jokowi serta ‘rekonstruksi’ untuk peningkatan peran sektor perikanan yang mulai terlihat sejak tahun 2016.

Kedua, penulis membahas pandangannya terhadap penerapan sistem kuota penangkapan ikan yang merupakan instrumen baru dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Ketiga, penulis menyoroti kebijakan modernisasi perikanan yang juga pernah dikembangkan pada pemerintahan era sebelumnya. Keempat, penulis membahas topik politik bahari yang merupakan sektor strategis bagi pengembangan visi kelautan dan perikanan di era Presiden Jokowi.

Sebagai penutup, bab 5 membahas topik visi pengembangan Indonesia sebagai poros maritim yang saat ini menjadi salah satu arus utama dalam pembangunan nasional. Penulis menyajikan persoalan mendasar yang perlu diperhatikan demi pencapaian visi poros maritim, di antaranya, persoalan akses nelayan termasuk upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, akses teknologi, desain eco-fishing port, isu pengelolaan pulau-pulau kecil, isu kedaulatan wilayah laut, dan strategi implementasi konsep poros maritim.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) dan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) beserta jajaran Divisi Kependudukan, Agraria dan Ekologi-Politik Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-FEMA IPB, PKSPL IPB, PISPI, Perum Perikanan Indonesia, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kepada kedua orangtua penulis, Faruk Hasan dan Sri Utami, serta istri, Retna Widayawati, dan kedua anak kami, Zafran Akhmadery Arif dan Sweetyandari Nidya Areefa, penulis sampaikan terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Juga terima kepada Nur Hannah Muthohharoh dan Rici Tri Harpin Pranata yang telah membantu mengedit buku ini. Kepada rekan-rekan media Kompas, Republika, Media Indonesia, Gatra, Koran Sindo, Tempo, Majalah Samudera, Antaranews, dan Trobos saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya mengisi kolom opini. Kepada guru-guru saya tempat saya belajar perikanan dan pertanian: Prof. Tridoyo Kusumastanto, Prof. Didin S Damanhuri, Prof. Rokhmin Dahuri, Prof. Bunasor Sanim, Prof. Sjafrie Mangkuprawira (alm), dan Prof.

Soleh Solahuddin (alm) saya ucapkan terima kasih. Serta kepada Bapak Sharif Cicip Sutardjo dan Ibu Susi Pudjiastuti, terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Juga kepada Dr. Soeryo Adiwibowo dan Prof. Dr. Endriatmo Soetarto yang sering menginspirasi penulis dalam kaitan dengan kajian ekologi-politik dan kajian agraria pesisir.

Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak demi sempurnanya buku ini sangat diterima. Semoga buku ini bermanfaat baik masyarakat luas, khususnya akademisi dan pengambil kebijakan.

Bogor, 2019
Penulis

Cover
Daftar Isi
Kata pengantar
Bab I: Politik Lingkungan
     Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Ekologis
     Pengelolaan SDA: Desentralisasi atau Resentralisasi?
     Ekologi-Politik banjir
     Eko-Spiritualisme
     Visi Pangan, Energi, dan Lingkungan
Bab II: Politik Perikanan: Era SBY
     Gebrakan Perikanan ala Fadel
     Catatan Perikanan dan Kelautan 2005-2009
     Minapolitan dan "Minapolitik"
     Kelautan dan Perikanan Pasca 100 Hari
     Setahun Kelautan dan Perikanan SBY
     Sektor Kelautan dan Perikanan Belum Bergensi?
     Politik RAPBN 2011: Infrastruktur Untuk Siapa?
     Prospek Perikanan 2013
     Prospek Perikanan 2014
     Ada Konflik Kelas di Perikanan
Bab III: Politik Pangan
     Industry Pengolahan Ikan: Kesempatan Dalam Kesempitan
     Politik Pajak Untuk Pertanian dan Perikanan
     Merespon RUU Pangan
     Bias-Bias Politik Pangan
     Mendidik Konsumen
     Kesejahteraan Pembudi Daya Ikan
Bab IV: Politik Perikanan: Era Jokowi
     Desain Baru Desentralisasi Kelautan
     Perikanan 2016: Dekontruksi atau Rekontruksi?
     Sistem Kuota
     Inka Mina" Jilid 2?
     Politik Wisata Bahari
Bab V: Poros Maritim
     Akses Nelayan
     Melindungi dan Memberdayakan Nelayan
     Akses Teknologi
     Cantrang
     Eco-Fishing Port
     Ekologi - Politik Investasi Pulau Kecil
     Ekologi-Politik Natuna
     Membumikan Poros Maritim
Epilog: Perubahan Iklim dan Kemiskinan
Daftar Pustaka
Sumber Tulisan
Indeks
Tentang Penulis