Melalui korporasi tersebut, pekebun bisa meningkatkan produk tivitas, menjaga kualitas hasil kebunnya, dan mendapatkan jaminan pasar. Ketua Asosiasi Penangkar Benih Perkebunan Sumatera Selatan (Sumsel), Hasanuddin mengungkapkan, selain memanfaatkan benih unggul petani karet pun perlu berkorporasi dan menjalin kemitraan dengan swasta atau BUMN untuk mendapatkan jaminan pasar.
Petani atau pekebun karet yang sudah berkorporasi juga punya posisi tawar, sehingga bahan baku karet yang diproduknya bisa dihargai dengan nilai lebih tinggi. “Petani karet yang memanfaatkan benih karet unggul yang kami tangkarkan umumnya sudah membentuk kelembagaan petani.
Mereka bahkan, tergabung dalam sebuah korporasi petani karet yang punya akses langsung ke sejumlah pabrik pengolah karet,” papar Hasanuddin, di Jakarta, pekan lalu. Hasanuddin mengatakan, guna meningkatkan nilai tambah petani, pemerintah mulai masuk ke sejumlah kelompok atau Gapoktan petani karet untuk melalukan hilirisasi.
Petani karet yang sudah berkorporasi tersebut diintegrasikan dengan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). “Petani atau pekebun karet tak menjual sendiri bahan baku karetnya. Mereka bisa menjualnya ke UPPB dengan harga cukup bagus,” ujarnya. Menurut Hasanuddin, kurun tiga hari terakhir karet yang dijual di UPPB ini bisa dihargai Rp 8.500-9.000/kg.
Nah, bagi petani yang tak menjual bahan baku karetnya ke UPPB (dijual ke tempat lain,red) harganya hanya Rp 4.000-5.000/kg. “Kalau dijual ke UPPB, bahan baku karet petani akan dilelang. Bahan baku karet tersebut langsung dibeli sejumlah perusahaan pengolah karet. Sehingga, bahan baku karet dari petani sudah ada standarnya, seperti tak ada campuran tanah atau kayu,” paparnya.
