Pasalnya, dalam program BPNT keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan kartu dari pemerintah bebas membeli beras di pasar. Artinya masyarakat tidak ada lagi kewajiban membeli beras produksi Bulog, seperti rastra/raskin. Padahal di sisi lain, Bulog mendapat kewajiban dari pemerintah menyerap gabah/ beras petani. Dampaknya kini beras menumpuk di gudang Bulog, karena penyaluran/pengeluaran beras perusahaan pelat merah tersebut seret. Bahkan dikhawatirkan juga imbasnya pada pengadaan gabah/beras saat panen padi tahun depan. Pada akhirnya ujung-ujungnya petani yang harus menelan pil pahit akibat kebijakan pemerintah tersebut.
“Saya khawatir nanti petani tertekan, karena saat panen harga jatuh, Bulog tidak mau beli gabah/ beras petani karena gudangnya penuh. Siapa yang mau dimarahin,” kata Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir saat Diskusi Kebijakan BPNT dan Efektifitas Harga Beras di gedung RRI, Kamis (12/12).
Akibat penyaluran beras tersendat karena BPNT diserahkan Kementerian Sosial, Winarno mengibaratkan, kondisi Bulog kini tengah ‘sakit’, bahkan tingkatannya sudah stadium 3. Karena itu ia meminta, pemerintah kembali menyehatkan Bulog dengan kembali memberikan mandat untuk menyalurkan beras BPNT. “Kalau Bulog sakit, petani juga akan sakit, karena penyerapan gabah/beras Bulog cukup besar hampir 10 persen dari produksi nasional. Saya khawatir saat panen nanti, petani tidak memiliki insentif lagi dan beralih membudidayakan tanaman lain, bagaimana?,” tuturnya.
Dengan jaringan dan outlet Bulog yang cukup luas di seluruh Indonesia, Winarno melihat, pemerintah tidak perlu khawatir dengan penyaluran BPNT. Apalagi kini Bulog telah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas beras yang diproduksi. “Jadi BPNT harus dialihkan lagi dari Kemensos ke Bulog,” tegasnya.
