Sejak Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Mahatir Mohammad sejumlah kerjasama ekonomi dengan China dalam bentuk megaproyek dibatalkan. Alasannya negri jiran itu tidak mampu untuk membayarnya.
Bukan rahasia umum lagi bahwa sejak tahun 2013, China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping memprakarsai megaproyek infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan rel kereta api yang diberi nama Sabuk dan Jalan (BRI). BRI nantinya akan mengoneksikan daratan Asia, Afrika dan Eropa bak jalur sutra masa lampau.
BRI merupakan kerjasama bisnis dalam bentuk pinjaman, bukan bantuan. Namun setelah lima tahun berlalu sejumlah negara kini mulai mempertanyakan apakah kerjasama itu memberikan manfaat bagi negara mereka. PM Pakistan yang baru terpilih, Imrah Khan seperti dilansir Reuters (4/9) mengaku akan meninjau ulang perjanjian kerjasama Pakistan-China karena khawatir Pakistan tidak mampu membayar pinjaman.
Tahun lalu Sri Lanka mesti menjaminkan pelabuhannya kepada Beijing selama 99 tahun karena tidak mampu membayar pinjaman proyek senilai 1,4 miliar dollar AS.
Bahkan pimpinan oposisi Maladewa Mohammad Nasheed menyatakan , langkah yang dilakukan China di Samudera Hindia telah berujung pada “pengambilalihan lahan” dan “kolonialisme”. Pasalnya 80 persen hutang Maladewa merupakan pinjaman China.
