Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017), PT PP (Persero) Tbk telah menuai berkah dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Tahun 2017 misalnya, tercatat ada 8 kontrak baru dengan nilai mencapai Rp10,24 triliun. Sementara, tahun 2016 sebanyak 11 kontrak baru dengan nilai mencapai Rp10,67 triliun dan tahun 2015 sebanyak 15 kontrak baru dengan nilai mencapai Rp11,49 triliun.
Adapun tahun 2014 dan 2013 masing-masing 7 kontrak baru (senilai Rp3,82 triliun) dan 3 kontrak baru (senilai Rp5,11 triliun). Seperti lazimnya perusahaan BUMN karya lain, pendapatan PT PP dari segmen infrastruktur makin menggeliat seiring massive-nya pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan “nawacita” infrastrukturnya.
Namun yang menarik, PT PP tidak mendapatkan semua itu secara “given” karena harus berhelat dengan perusahaan BUMN karya ataupun swasta lain. Berbeda jika itu berupa penugasan, yang ibaratnya hanya tinggal duduk manis saja dan proyek-proyek menghampiri dengan sendirinya. Presiden Direktur Utama PT PP, Lukman Hidayat, mengakui pihaknya harus bersaing sengit kala harus memenangkan proyek Bandara Kulon Progo misalnya, yang nilainya mencapai Rp6 triliun.
Pertarungannya bisa dibilang melelahkan dan menguras segenap sumber daya yang dimiliki perseroan karena kriteria calon peserta tender yang tinggi sebagai prasyarat, persyaratan metode yang luar biasa, beauty contest, hingga persyaratan dari sisi peralatan dan pengalaman. Alhasil perseroan menang tipis, hanya terpaut Rp16 juta saja dari kontestan lainnya.
