Tampilkan di aplikasi

Buku Yudharta Press hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Hubungan industrial : teori dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang sistem pen

1 Pembaca
Rp 70.000 21%
Rp 55.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 165.000 13%
Rp 47.667 /orang
Rp 143.000

5 Pembaca
Rp 275.000 20%
Rp 44.000 /orang
Rp 220.000

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Buku ini berberfokus pada proses implementasi kebijakan publik, peran para actor dalam implmentasi kebijakan publik, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Secara garis besar buku ini dilakukan secara kontekstalisasi teori Merilee S. Grindle dimana keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan public diukur melalui analisis konten dan konteks kebijakan tersebut.

Buku ini dapat menjadi rujukan khususnya bagi para stakeholder (pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja) dalam mengupayakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan konstruksif berbasis kebijakan publik yang berlaku demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Dr. Hambali, M.Si

Penerbit: Yudharta Press
ISBN: 9786237817116
Terbit: November 2020 , 189 Halaman










Ikhtisar

Buku ini berberfokus pada proses implementasi kebijakan publik, peran para actor dalam implmentasi kebijakan publik, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Secara garis besar buku ini dilakukan secara kontekstalisasi teori Merilee S. Grindle dimana keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan public diukur melalui analisis konten dan konteks kebijakan tersebut.

Buku ini dapat menjadi rujukan khususnya bagi para stakeholder (pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja) dalam mengupayakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan konstruksif berbasis kebijakan publik yang berlaku demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

Pendahuluan / Prolog

Pendahuluan
Era reformasi saat ini hubungan industrial di Indonesia masih belum mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Beberapa indikator yang menunjukkan tidak harmonisnya hubungan industrial tersebut antara lain ditandai dengan masih banyaknya peristiwa mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja sehingga berakibat pada turunnya produktifitas perusahaan, banyaknya perselisihan hubungan industrial, adanya perusahaan yang melakukan relokasi usahanya ke negara lain, bahkan tidak sedikit perusahaan yang menutup usahanya karena tidak baiknya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerjanya (Gunarto, 2011:1).

Daftar Isi

Prakata
Daftar Isi
Bab 1: Ketenagakerjaan di Kabupaten  Pasuruan
     A. Pendahuluan
     B. Fenomena di Kabupaten Pasuruan
Bab 2: Kebijakan Publik
     A. Pengertian
     B. Implementasi Kebijakan
     C. Alternatif Model Kebijakan
     D. Aktor Kebijakan
     E. Jejaring Implementasi Kebijakan
     F. Inovasi Kebijakan
Bab 3: Peraturan Daerah
     A. Pengertian
     B. Dimensi
Bab 4: Hubungan Industrial
     A. Pengertian Hubungan Industrial
     B. Historitas Hubungan Industrial
     C. Kelembagaan Hubungan Industrial
     D. Kebijakan Hubungan Industrial di Indonesia