Buku ini membahas tentang eksistensi Keuchik (Kepala Desa di Aceh) sebagai hakim perdamaian Gampong (Desa) dalam penyelesaian sengketa dan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan tentang Keuchik sebagai hakim perdamaian Gampong dengan norma-norma hukum adat di Aceh.

Keuchik adalah salah satu lembaga adat Gampong yang fungsinya antara lain sebagai hakim perdamaian Gampong yang diatur Pasal 12 huruf f Qanun (Peraturan Daerah/Perda) Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (sebagaimana telah dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh) dan Pasal 15 ayat (1) huruf k Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsionaris peradilan adat Gampong, Keuchik dibantu oleh Tuha Peuet, Imeum Meunasah dan cerdik pandai lainnya yang ada di Gampong.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA).

UUPA ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Cover Depan Buku
Judul Buku
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Bagan
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Kedudukan lembaga Adat
     A. Lembaga Adat Dalam Struktural Pemerintahan Gampong
     B. Konsep Gampong Sebagai Organ Komunitas Adat Dalam Pelaksanaannya
     C. Tugas dan Kewenangan Keuchik dan Tuha Peuet Dalam Pemerintahan Gampong
Bab 3 Konsepsi Keuchik
     A. Pengertian Eksistensi Hakim Perdamaian dan Konsep Peradilan Adat/Peradilan Gampong
     B. Sejarah Fungsi dan Peran Keuchik Sebagai Hakim Perdamaian di Aceh
     C. Tugas dan Fungsi Keuchik Sebagai Hakim Perdamian
     D. Batasan Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Oleh Hakim Perdamaian
     E. Meunasah sebagai Sarana dan Lembaga Pelaksanaan Peradilan Adat
Bab 4 Eksistensi
     A. Kedudukan Keuchik Sebagai Hakim Perdamaian
     B. Hubungan Keuchik Sebagai Hakim Dengan Lembaga Adat Lainnya
     C. Kemerdekaan Keuchik Sebagai Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa
     D. Ketaatan Masyarakat Terhadap Putusan Hakim Perdamian
     E. Kekuatan Putusan Hakim Perdamian Dalam Sistem Peradilan Pidana
Bab 5 Penutup
     A. Kesimpulan
     B. Saran
Daftar Pustaka
Indeks
Profil Penulis
Cover Belakang Buku