Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa, fasilitas ruang publik, infrastruktur, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Hakikat pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Azas dan Hakikat Pelayanan Publik menyatakan bahwa:“pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemerintah selaku pemberi pelayanan melayani masyarakat dan mengerti apa yang di ingnkan masyarakat dalam memberikan pelayanan. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undangundang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan Efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Kebijakan publik yang baik dan konstruktif adalah suatu keniscayaan yang amat ditunggu-tunggu pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari –hari. Oleh karenanya, menjadi penting untuk membahas transformasi kebijakan publik yang melibatkan peran serta kehadiran aktif warga negara dalam konteks kedaulatan rakyat berbasis demokrasi substansial.

Dinamika yang terjadi dewasa ini dalam struktur tata kelola pemerintahan menuntut setiap kebijakan publik yang ada mampu mengakomodir setiap aspirasi dan harapan setiap warga negara yang menjadi spirit pelayanan publik dan aktualisasi reformasi birokrasi yang menjadi visi besar negara dalam menjalankan tata pemerintahan.

Buku ini disusun dari berbagai hasil kajian teoritik dan pergaulan akademis penulis selama perjalanan menuntut ilmu menjadi mahasiswa dan diperkuat kajian empirik dalam proses mengajar Mata Kuliah Kebijakan Publik dan Sistem Pemerintahan Daerah. Realita yang terjadi pada kebijakan publik saat ini terus dihadapkan pada produk sistem politik yang ada, baik itu pada tataran pemerintahan pusat maupun yang ada di tataran pemerintah daerah.

Asas kebermanfaatan kebijakan publik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik akan menjadi pembahasan yang cukup intens dalam buku ini jika kita berbicara mengenai teori Civic Participation.

Cover Depan Buku
Judul Buku
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1 Pengantar
Bab 2 Efektivitas Pelayanan
Bab 3 Birokrasi Publik
     Reformasi Birokrasi
     Tinjauan Umum Birokrasi
     Birokrasi Webberian
     Birokrasi Osborne
Bab 4 Civic Skills
     Tinjauan Umum Civic Skills
     Komponen Civic Skills
     Isi Civic Skill dalam PKN
Bab 5 Kualitas Pelayanan Publik
     Definisi Kualitas
     Definisi Pelayanan Publik
     Pengertian Kualitas Pelayanan
Bab 6 Good Governance
     Tinjauan Umum Good Governance
     Komponen dan Unsur-Unsur dalam Good Gevernance
     Prinsip-prinsip Good Governance
Bab 7 Kecakapan Partisipatoris Dalam Konteks Peningkatan Kualitas Publik Untuk Mencapai Good Goverance
Bab 8 Penutup
     Birokrasi dan Administrasi Publik
     Model Birokrasi
     Administrasi Publik Bukan Sketsa
     Ilmu Administrasi Publik dan Peranannya
Daftar Pustaka
Profil Penulis
Cover Belakang Buku