Benarkah Indonesia salah urus.? Kesimpulan dari pendapat para ahli kebijakan publik mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan cerminan sutau negara, jika kebijakan publiknya baik, maka negara itu akan makmur dan sejahtera, sebaliknya bila kebijakan publiknya tidak baik, maka negara itu pun tak baik pula. Jadi bagaimana.? Ditinjau dari jumlah kebijakan publik di Indonesia ada 42.996 regulasi, terdiri dari: peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah 15.965. Jumlah itu dicatat MURI sebagai rekor negara perundang-undangan. Buktikan! bagaimana hitam putih kebijakan publik di Indonesia diulas tuntas dalam buku ini.

Barangkali ada yang mengira bahwa membuat kebijakan publik begitu mudah, singkat dan gampang.? Faktanya tak begitu. Kalau menggunakan teori william N. Dunn, setidaknya ada 5 tahapan wajib dilalui: (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan,(3) legitimasi (4) implementasi (5) evaluasi kebijakan.

Sementara issu yang bisa diajukan sebagai agenda harus memiliki kriteria: (a) telah mencapai titik kritis tertentu, jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius; (b) telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dan berdampak dramatis; (c) menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa; (d) menjangkau dampak luas; (e) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat; (f) menyangkut suatu persoalan yang fasionable.

Pada tahap berikutnya, formulasi kebijakan memasuki tahapansulit.Masalah(polcy issue)yangmengemukadidefinisikan, lalu dicari solusi yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Tahapan itu perlu para ahli yang betul-betul paham masalah dan metode pemecahannya. Keterlibatan ahli yang berkompeten teori dan praktis: akademisi kebijakan, hukum, ekonomi, sosial dan teknis. Tahapan berikutnya legitimasi kebijakan.

Berangkat dari uraian tersebut, kami dari akademisi mohon kepada pembaca sebelum memblokade suatu kebijakan, hendaklah dipahami dulu proses dan tujuan kebijakan yang disahkan oleh pemerintah itu. Kami mengapresiasi kepada mahasiswa yang masih mau andil terhadap kebijakan pemerintah melalui demontrasi. Tapi ya, pahami dulu isinya secara seksama, jangan sampai Anda hanya jadi korban sia-sia dari kelompok kepen-tingan yang bakal dirugikan oleh kebijakan tersebut, contoh pada kasus demonstrasi omnibus law banyak demonstran salah sebut, kan kelihatan Anda hanya ikut-ikutan demi “nasi bungkus” dan selember “uang receh.”

Sampul
Daftar isi
Bab 1 Kebijakan
     A. Tentang Kebijakan
Bab 2 Kebijakan publik dari orde ke orde
     A. Orde Lama
     B. Orde Baru
     C. Orde Reformasi
Bab 3 Kekuasaan dan kebijakan
Bab 4 Kebijakan di Indonesia