Ikhtisar
Terdapat dua jenis istilah bantuan sosial. Pertama, istilah umum sosial, yang berarti masyarakat, rakyat, atau publik. Istilah umum (bukan nomenklatur APBN) bantuan sosial, berarti bantuan bagi masyarakat, digunakan sebagai rujukan alih Bahasa IPSAS 42 Social Benefit, menjadi istilah bantuan sosial, digunakan pula sebagai judul induk dalam BAS kepemerintahan rumpun bantuan sosial. Kedua, terdapat nomenklatur bantuan sosial pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) yang muncul dalam rumpun subbagian “Pelindungan Sosial”. Pada tataran kebahasan, istilah benefit bermedan makna pemberian gratis/cuma-cuma dan bermanfaat bagi penerima, sehingga bolehlah dipadankan dengan kosakata bantuan.
APBN bantuan kepada masyarakat berfokus pada masyarakat dalam masalah sosial dan/atau berisiko sosial, misalnya diimplementasikan dalam bantuan beasiswa bagi (1) pendidikan anak-anak keluarga miskin, bantuan beasiswa perguruan tinggi anak-anak keluarga miskin; (2) membentuk APBN ketahanan bangsa melalui tunjangan negara bagi guru/dosen matematika dan anak luar biasa (jenius), pembibitan/pembinaan atlet/seniman nasional dari keluarga miskin; dan (3) APBN strategis upaya peningkatan rerata lulusan angkatan kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan.
Pendahuluan / Prolog
Akuntansi Pemerintahan Belanja APBN bagi Kesejahteraan Rakyat, Tata Kelola APBN untuk Belanja Kesejahteraan Rakyat
Pembelanjaan negara adalah pengeluaran rutin yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya di sektor ekonomi demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. APBN atau secara singkat disebut belanja sosial bertujuan memenuhi amanah UU Kesejahteraan Sosial, UU Pengentasan Kemiskinan, UU Hankamnas, dan UU Penanggulangan Bencana. Anggaran belanja sosial sepatutnya diatur sebaik mungkin oleh pemerintah untuk melayani kepentingan rakyat, namun tetap dikendalikan dan diawasi oleh DPR sebagai perwakilan rakyat.
Dengan pengaturan belanja negara yang baik, diharapkan masalah sosial, seperti kemiskinan, pemerataan pembangunan hingga pendidikan, serta penyaluran secara rutin bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik. Namun, pengentasan masalah sosial pun masih jauh dari kata terwujud mengingat masih banyak pekerjaan rumah internal negara yang harus disesuaikan dan disinergiskan. Buku ini membahas topik yang sangat relevan dengan tuntutan isu kesejahteraan sosial (social welfare) yang menjadi perhatian dunia. Harapannya, buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi akademisi, pemangku kepentingan, hingga mereka yang tertarik dengan bidang kesejahteraan sosial demi mewujudkan NKRI yang kian maju.
Penulis
Jan Hoesada - Dr. Jan Hoesada, CPA., CA. Lahir pada 1947 di Jember, Jawa Timur. Beliau bergolongan darah O, bersatus menikah dan beragama Katolik, serta dipermandikan dengan nama Yoachim (Ayahanda Maria). Pendidikan yang pernah ditempuh adalah lulus S-1 Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM) tahun 1973 dan Magister Manajemen Jurusan Akuntansi Program Magister Manajemen Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB-UI) tahun 1989/1990 (lulusan terbaik).
Penulis mendaftar S-3 UI tahun 1996, mulai kuliah tahun 1997, lulus semua mata kuliah tahun 1999/2000, menyusun proposal disertasi tahun 2000−2004 dan tahun 2004 dikeluarkan dari UI sebagai siswa S-3. Masuk tahun 2005 dan lulus tahun 2008 pada Program S-3 Jurusan Manajemen Strategi Institut Bisnis Informatika Indonesia (IBII).
JH menjadi pengajar berbagai Fakultas Ekonomi & Bisnis, serta Program Pascasarjana. Aktif hingga saat ini di Magister Akuntansi (Maksi) FEB-UI; FEB Univ. Tarumanagara; FEB IBII; MM Univ. Sumatera Utara; Maksi Univ. Mercu Buana (UMB); FEB Trisakti International Business School.
Daftar Isi
Sampul Depan
Halaman Judul
Halaman Copyright
Tentang Penulis
Kata Sambutan Prof. Dr. Nugroho S.B.M., M.Si.
Kata Sambutan Amir Abadi Jusuf, M.Acc., C.P.A., C.A.
Kata Sambutan Prof. Dr. Wiwik Utami, C.A., C.M.A., C.S.R.S
Prakata
Daftar Isi
Bab 1 Akuntansi Pemerintahan Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pengentasan Kemiskinan, Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Hankamnas
Pendahuluan
Teori Layanan Pemerintah
Teori Masalah Sosial
Wacana Bantuan Sosial (Social Benefit)
Aspek Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Dasar NKRI
Peraturan tentang Kebijakan Sosial
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri Sosial (Permensos)
Instruksi Presiden (Inpres)
Surat Edaran Bersama (SEB)
Teori Kebijakan Sosial
Regulasi Terkait dengan Belanja Bantuan Sosial
Peraturan Perundang-undangan Terkait Belanja Bantuan Sosial
Wacana Sumber Hukum Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Rehabilitasi Sosial
Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Keamanan dan Pertahanan
Permensos Nomor 1/2019 tentang APBN Bantuan Sosial Disalurkan Melalui Kemensos
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
Penerapan IPSAS 42 di Eropa
Penggunaan Berbagai Istilah Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
Istilah Tunjangan dan Penerapannya oleh Berbagai Hukum Positif
Istilah Perlindungan
Istilah Bantuan
Istilah Rehabilitasi
Istilah Hibah
Istilah Jaminan
Penggunaan Nomenklatur secara Bebas
Program Bantuan Sosial untuk Rakyat Melalui Menko PMK
Program Indonesia Pintar
Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasion
Program Keluarga Harapan
Bansos Rastra/Bantuan Pangan Nontunai
Peran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Beberapa Contoh Peranan Dinas Sosial Kabupaten
Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Telantar
Kelompok Unsur Penanganan Bencana
IPSAS 42
Konsep Publikasian ED IPSAS 67
Inilah Inti Sari Ed 67
Akuntansi Social Benefit Pemerintah Inggris
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial NKRI
Inti Sari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial
Jaminan Sosial
Asuransi Kesehatan
Pemberdayaan Sosial
Perlindungan Sosial
Penanggulangan Kemiskinan
Tumpang Tindih Definisi
Tumpang Tindih Lingkup
Tumpang Tindih Tujuan
Tumpang Tindih Objek/Sasaran
Tumpang Tindih Bentuk
RAPBN 2023
Bagan Akun Standar
573112 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang atau Jasa
574112 Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Barang atau Jasa
575112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Barang atau Jasa
576112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang atau Jasa
Metode Perhitungan Kerentanan Sosial
Metodologi
Metodologi Pemetaan/Perhitungan Kerentan
Kondisi Dunia
Kondisi Perlindungan Sosial Global
Jaminan Sosial Global
APBN Negara Maju dan Negara Miskin
Target Populasi Global
Pengutamaan Perlindungan Anak dan Kehamilan
Jaminan Pendapatan Global
Perlindungan Pengangguran Global
Program Pensiun Global
Sistem Kesehatan Global
Masalah Manajemen Penyaluran Bantuan
Masalah Pemerataan Penyaluran ke 17.504 Pulau
Masalah Basis Data Kesejahteraan Sosial
Sistem Bantuan Sosial
Temuan Berbagai Masalah Administratif
Perbaikan Sistem Berkesinambungan
Kesimpulan
Bab 2 Akuntansi Rehabilitasi Sosial
Pendahuluan
Program Layanan Rehabilitasi
Aspek Hukum Program Rehabilitasi Sosial
Kaitan Undang-Undang 11/2009 Kesejahteraan Sosial dengan Rehabilitasi Sosial
Hukum Rehabilitasi Sosial
PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PP 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
Program Kesejahteraan Sosial Anak
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial
Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Ketiga, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi)
Lima Klaster Rehsos
Bantuan Rehsos Lain
Contoh Renstra Rehabilitasi Sosial Pemda
Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak
Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tunasosial
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
Evaluasi Kinerja Belanja Rehabilitasi Sosial
Strategi Rehabilitasi Sosial
Tujuan Rehabilitasi Sosial
Fungsi Rehabilitasi
Sasaran dan Maslahat Rehabilitasi
Rehabilitasi Ekonomi
Hubungan IPSAS 42 dan Rehabilitasi Sosia
Medan Makna Istilah Rehabilitasi Sosial
Penerapan IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 untuk APBN/D Belanja Rehabilitasi Sosial
Kode Akun Belanja Rehabilitasi Sosial
Dasar Hukum Rehabilitasi Sosial
Pertama, Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial
Kedua, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Ketiga, Program Asistensi Sosial (Atensi)
Contoh Renstra Rehabilitasi Sosial Pemda
Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Sosial
Pilihan Strategi Akuntansi Rehabilitasi Sosial
Kesimpulan
Bab 3 Akuntansi Jaminan Sosial
Pendahuluan
Dasar Sistem Jaminan Sosial
Nilai-Nilai dalam Sistem Jaminan Sosial
Dasar Teori Jaminan Sosial
Teori Layanan Pemerintah
Istilah Jaminan Sosial
Istilah Perlindungan dan Jaminan
Sistem Jaminan Sosial NKRI
Jenis Jaminan Sosial
Pertama, BPJS Kesehatan
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan
Entitas Penyedia Layanan Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Jasa Raharja)
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen)
Asuransi Sosial ABRI
Wacana Peleburan Entitas 2029
Asuransi Sosial
Asuransi Jaminan Kesehatan JKN dan KIS
Hubungan Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial
Aspek Jaminan Sosial pada PP 39/2012
Peraturan Pemerintah 52/2019 Tunjangan Disabilitas
Jaminan Sosial Versi ILO PBB
Berbagai Tunjangan, Bantuan, Jaminan Pemerintah Bernuansa Jaminan Sosial
Teori Jaminan Sosial
Pertama, Jaminan Sosial
Kedua, Tunjangan Sosial
Ketiga, Paket Bantuan Campuran
Keempat, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Pengorganisasian Satuan Kerja Kesejahteraan Sosial
Contoh Pengorganisasian yang Pertama, Peran Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Contoh Pengorganisasian Jaminan Sosial yang Kedua, Peranan Dinas Sosial Kabupaten/Kota
Penerapan IPSAS 42 bagi Program Jaminan Sosial
Analisis Lingkup
Analisis Tujuan
Analisis Target
Analisis Bentuk Bantuan
Perbedaan Jaminan Sosial dan Asuransi
Defisit APBN Jaminan Sosial
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Studi Kasus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2021
Kode Akun Jaminan Sosial
572112 Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
Kesimpulan
Bab 4 Akuntansi Pemberdayaan Sosial
Pendahuluan
Teori Pemberdayaan
Jenis Pemberdayaan
Strategi Pemberdayaan
Tujuan Pemberdayaan
Contoh Pemberdayaan
Gejala Pemberdayaan
Tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat
Ukuran Sukses Pemberdayaan
Contoh Pemberdayaan Sosial
Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi
Contoh Pemberdayaan Komunitas Bidang Pertanian
Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Contoh Pemberdayaan Komunitas Bidang Pendidikan
Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya
Contoh Pemberdayaan dalam Bidang Politik
Teori Pembebasan Kaum Tertindas
Perbedaan Istilah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Komunitas
Dasar Hukum Pemberdayaan Sosial
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 2009
Berbagai Hukum Pemberdayaan Sosial yang Lain
Peraturan Pemerintah 52/2009 tentang Pemberdayaan Disabilitas
Dasar Hukum Program Pemberdayaan Pemda
Akuntansi Program Pemberdayaan Sosial
Bagan Akun Pemberdayaan Sosial
573112 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
Bab 5 Akuntansi Perlindungan Sosial
Pendahuluan
Teori Perlindungan Sosial
Teori Hukum Perlindungan
Teori Konstitusi dan Tata Negara
Negara Hukum Indonesia
Hak-Hak Konstitusional dalam UUD 1945
Kebijakan dan Program
Ragam Perlindungan Sosial
Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan
Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal
Perlindungan Anak
Program Kesejahteraan Anak (PKSA)
Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Terafiliasi
Perlindungan Sosial Komunikasi Maya
Perlindungan Pekerja Digital
Perlindungan Kebebasan Beragama
Perlindungan Komunitas Adat Minoritas
Perlindungan Minoritas
Perlindungan Konsumen
Perlindungan Janda
Perlindungan Hukum bagi Perempuan
Perlindungan atas Diskriminasi terhadap Perempuan
Perlindungan Sosial Berbasis Gender
Perlindungan Keluarga
Perlindungan terhadap Nama Baik
Perlindungan Lansia
Perlindungan Perdagangan Manusia
Program Perlindungan Anak Era Pandemi
Perlindungan Masyarakat Pribumi dan Desa Adat
Perlindungan Penerbangan
Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak
Perlindungan Sosial Versi ILO PBB
Hukum Positif Perlindungan Sosial
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
PP 39/ 2012
APBN Bantuan Sosial
APBN Advokasi Sosial
APBN Pembelaan Hukum
APBN Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
Bentuk atau Jenis Bantuan Sosial
Sepuluh Jenis Bansos
Akuntansi Perlindungan Sosial
Penerapan IPSAS 42 untuk Program Perlindungan Sosial
Konsep Publikasian ED IPSAS 67
Internal Control Program Perlindungan Sosial
Target Penerima Bantuan Sosial di Indonesia
Akun APBN Perlindungan Sosial
Bab 6 Akuntansi Pengentasan Kemiskinan
Pendahuluan
Teori Kemiskinan
Teori Neoliberal
Teori Sosial Demokrat
Teori Pekerjaan Sosial
Akar Kemiskinan
Strategi Menghapus Kemiskinan
Aspek Hukum Penanggulangan Kemiskinan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang (UU) Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Undang-Undang Nomor 4/2004
Perpres Nomor 15/2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
APBN bagi Masyarakat Miskin
Prioritas APBN NKRI
Statistik Pengentasan Kemiskinan
Program Pengentasan Kemiskinan
Antara Rentan Miskin dan Miskin
Basis Data Target Pengentasan Kemiskinan
Stunting
Penandaan APBN/D
Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemda
Paparan Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB)
Paparan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat
Paparan Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah
Paparan Kepala Dinas Sosial Jawa Barat
Paparan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta
Paparan Kepala Dinas Sosial Banten
Paparan Kepala Dinas Sosial Lampung
Paparan Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan
Paparan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat
Paparan Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Pendekatan dan Prasyarat Kebijakan
Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Prasyarat Konvergensi Program
Struktur Kelembagaan
Sumber Pendanaan
Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa
Akuntansi Belanja Penanggulangan Kemiskinan
575112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Barang/Jasa
Kesimpulan
Bab 7 Akuntansi Pertahanan dan Keamanan
Pembangunan Kapasitas Pertahanan Nasiona
Lingkungan Strategis
Kesimpulan Teori Kerusuhan
Strategi Keamanan Nasional
Teori Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy)
Teori Strategi Penyiapan Senjata Pemusnah Massal/Weapon of Mass Destruction (WMD)
Teori Kerangka Dasar Strategis
Teori Sasaran Strategis dan Konsekuensi
Teori Strategi Mencapai Sasaran Pertahanan
Teori Strategi Pilihan Negara Sahabat dan Identifikasi Negara Berpotensi Konflik dan Perang
Teori Pencegahan Perolehan Senjata Pemusnah Massal
Teori Penguatan dan Ekspansi Aliansi dan Rekan
Merancang APBN Pertahanan Semesta
Konsepsi Merancang APBN Pertahanan
Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara
Berbagai Dimensi APBN Keamanan Masyarakat
APBN Perlindungan Keamanan Ibu Melahirkan
APBN Perlindungan-Sosial Kawin Lintas Kewarganegaraan
Perlindungan Sosial Kawin Beda Agama
APBN Pencegahan/Penanggulangan Penyakit Kelamin
APBN Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Pencegahan Nikah Dini dan Stunting
APBN Program KB untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial NKRI
APBN Transmigrasi
APBN Pembangunan Kesejahteraan Desa
APBN Dana Desa untuk Perlindungan Sosial bagi Desa Tertinggal Berpenduduk Miskin
Empat Program BKKBN Sesuai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
APBN Program Perlindungan Hak Istri
Perlindungan Sosial Perempuan dan Anak-Anak dalam Perceraian
Perlindungan Kekayaan Negara Melalui Program Penyidikan
Perlindungan terhadap Konflik Antarsuku
APBN Ketahanan Pangan
Program Mengatasi Kebakaran Nasional
APBN Perlindungan Sosial terhadap Kanker
Program Perlindungan Sosial Keluarga Tertimpa Covid
Program Harmonisasi APBN/APBD, Perang dan Campur Tangan PBB
Program dan APBN Membuka Kesempatan Bersekolah
APBN Penanggulangan Anak Putus Sekolah
APBN Belanja BPJS Kanker Payudara
APBN Penanggulangan Bencana Diabetes
APBN Keamanan Jantung
APBN Perlindungan Janda
APBN Perlindungan Sosial terhadap Risiko Pembunuhan
APBN Perlindungan Sosial Tersengat Listrik
Statistik Keburukan Sosial
APBN Perlindungan terhadap Kejahatan dan Kemerdekaan Sipil
APBN Perlindungan Pencegahan terhadap Risiko Perceraian
APBN dan Program K/L/Pemda dalam Memerangi Perkawinan Dini
APBN dan Program Memerangi Pengangguran
APBN dan Program Perlindungan Keamanan Jalan Raya
APBN dan Program Menghindari Kecelakaan Kerja
APBN Perlindungan terhadap KDRT
APBN Perlindungan terhadap Pelecehan
APBN Perlindungan Sosial Berbentuk Perumahan Rakyat
Kesimpulan
Bab 8 Akuntansi Bencana
Pendahuluan
Dasar Hukum Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Permensos Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Tunai bagi Korban Bencana
Kerja Sama Antarbadan BKKBN dan BNPB
Dasar Teori Penanggulangan Bencana
Wacana Kementerian Penanggulangan Bencana
Peran Kebencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten
Tugas Pokok dan Fungsi
Uraian Tugas
Tugas Pokok dan Fungsi
Uraian Tugas
Aplikasi IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 bagi APBN/D Bantuan Sosial Bencana
Bagan Akun Akuntansi untuk Penanggulangan Bencana
576112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam
Sejarah Besar APBN Penanggulangan Bencana
Wacana Berbagai Bencana Lain
Bencana Negara Bangkrut
Bencana Nasional Terimbas Krisis Ekonomi Global 2023
Bencana Ujian Berkala Eksistensi Bangsa
Kesimpulan
Bab 9 Contoh Program dan APBN bagi Rakyat
Dasar Hukum
Daftar Jenis Program Rehabilitasi Sosial
Daftar Jenis Program Jaminan Sosial
Daftar Jenis Program Pemberdayaan Sosial
Program Perlindungan Sosial
Daftar Jenis Program Pertahanan Keamanan
Daftar Program Pengentasan Kemiskinan
Daftar Jenis Program Penanggulangan Bencana
Penutup
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul Belakang