Tampilkan di aplikasi

Buku Salemba Empat hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Akuntansi Pemerintahan Belanja APBN bagi Kesejahteraan Rakyat

1 Pembaca
Rp 397.900 20%
Rp 320.000
Pembelian grup
Pembelian buku digital dilayani oleh penerbit untuk mendapatkan harga khusus.
Hubungi penerbit

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Terdapat dua jenis istilah bantuan sosial. Pertama, istilah umum sosial, yang berarti masyarakat, rakyat, atau publik. Istilah umum (bukan nomenklatur APBN) bantuan sosial, berarti bantuan bagi masyarakat, digunakan sebagai rujukan alih Bahasa IPSAS 42 Social Benefit, menjadi istilah bantuan sosial, digunakan pula sebagai judul induk dalam BAS kepemerintahan rumpun bantuan sosial. Kedua, terdapat nomenklatur bantuan sosial pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) yang muncul dalam rumpun subbagian “Pelindungan Sosial”. Pada tataran kebahasan, istilah benefit bermedan makna pemberian gratis/cuma-cuma dan bermanfaat bagi penerima, sehingga bolehlah dipadankan dengan kosakata bantuan.

APBN bantuan kepada masyarakat berfokus pada masyarakat dalam masalah sosial dan/atau berisiko sosial, misalnya diimplementasikan dalam bantuan beasiswa bagi (1) pendidikan anak-anak keluarga miskin, bantuan beasiswa perguruan tinggi anak-anak keluarga miskin; (2) membentuk APBN ketahanan bangsa melalui tunjangan negara bagi guru/dosen matematika dan anak luar biasa (jenius), pembibitan/pembinaan atlet/seniman nasional dari keluarga miskin; dan (3) APBN strategis upaya peningkatan rerata lulusan angkatan kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Jan Hoesada

Penerbit: Salemba Empat
ISBN: 9786231810397
Terbit: Agustus 2023 , 634 Halaman

BUKU SERUPA










Ikhtisar

Terdapat dua jenis istilah bantuan sosial. Pertama, istilah umum sosial, yang berarti masyarakat, rakyat, atau publik. Istilah umum (bukan nomenklatur APBN) bantuan sosial, berarti bantuan bagi masyarakat, digunakan sebagai rujukan alih Bahasa IPSAS 42 Social Benefit, menjadi istilah bantuan sosial, digunakan pula sebagai judul induk dalam BAS kepemerintahan rumpun bantuan sosial. Kedua, terdapat nomenklatur bantuan sosial pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) yang muncul dalam rumpun subbagian “Pelindungan Sosial”. Pada tataran kebahasan, istilah benefit bermedan makna pemberian gratis/cuma-cuma dan bermanfaat bagi penerima, sehingga bolehlah dipadankan dengan kosakata bantuan.

APBN bantuan kepada masyarakat berfokus pada masyarakat dalam masalah sosial dan/atau berisiko sosial, misalnya diimplementasikan dalam bantuan beasiswa bagi (1) pendidikan anak-anak keluarga miskin, bantuan beasiswa perguruan tinggi anak-anak keluarga miskin; (2) membentuk APBN ketahanan bangsa melalui tunjangan negara bagi guru/dosen matematika dan anak luar biasa (jenius), pembibitan/pembinaan atlet/seniman nasional dari keluarga miskin; dan (3) APBN strategis upaya peningkatan rerata lulusan angkatan kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan.

Pendahuluan / Prolog

Akuntansi Pemerintahan Belanja APBN bagi Kesejahteraan Rakyat, Tata Kelola APBN untuk Belanja Kesejahteraan Rakyat
Pembelanjaan negara adalah pengeluaran rutin yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya di sektor ekonomi demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. APBN atau secara singkat disebut belanja sosial bertujuan memenuhi amanah UU Kesejahteraan Sosial, UU Pengentasan Kemiskinan, UU Hankamnas, dan UU Penanggulangan Bencana. Anggaran belanja sosial sepatutnya diatur sebaik mungkin oleh pemerintah untuk melayani kepentingan rakyat, namun tetap dikendalikan dan diawasi oleh DPR sebagai perwakilan rakyat.

Dengan pengaturan belanja negara yang baik, diharapkan masalah sosial, seperti kemiskinan, pemerataan pembangunan hingga pendidikan, serta penyaluran secara rutin bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik. Namun, pengentasan masalah sosial pun masih jauh dari kata terwujud mengingat masih banyak pekerjaan rumah internal negara yang harus disesuaikan dan disinergiskan. Buku ini membahas topik yang sangat relevan dengan tuntutan isu kesejahteraan sosial (social welfare) yang menjadi perhatian dunia. Harapannya, buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi akademisi, pemangku kepentingan, hingga mereka yang tertarik dengan bidang kesejahteraan sosial demi mewujudkan NKRI yang kian maju.


Penulis

Jan Hoesada - Dr. Jan Hoesada, CPA., CA. Lahir pada 1947 di Jember, Jawa Timur. Beliau bergolongan darah O, bersatus menikah dan beragama Katolik, serta dipermandikan dengan nama Yoachim (Ayahanda Maria). Pendidikan yang pernah ditempuh adalah lulus S-1 Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM) tahun 1973 dan Magister Manajemen Jurusan Akuntansi Program Magister Manajemen Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB-UI) tahun 1989/1990 (lulusan terbaik).

Penulis mendaftar S-3 UI tahun 1996, mulai kuliah tahun 1997, lulus semua mata kuliah tahun 1999/2000, menyusun proposal disertasi tahun 2000−2004 dan tahun 2004 dikeluarkan dari UI sebagai siswa S-3. Masuk tahun 2005 dan lulus tahun 2008 pada Program S-3 Jurusan Manajemen Strategi Institut Bisnis Informatika Indonesia (IBII).

JH menjadi pengajar berbagai Fakultas Ekonomi & Bisnis, serta Program Pascasarjana. Aktif hingga saat ini di Magister Akuntansi (Maksi) FEB-UI; FEB Univ. Tarumanagara; FEB IBII; MM Univ. Sumatera Utara; Maksi Univ. Mercu Buana (UMB); FEB Trisakti International Business School.

Daftar Isi

Sampul Depan
Halaman Judul
Halaman Copyright
Tentang Penulis
Kata Sambutan Prof. Dr. Nugroho S.B.M., M.Si.
Kata Sambutan Amir Abadi Jusuf, M.Acc., C.P.A., C.A.
Kata Sambutan Prof. Dr. Wiwik Utami, C.A., C.M.A., C.S.R.S
Prakata
Daftar Isi
Bab 1 Akuntansi Pemerintahan Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pengentasan Kemiskinan, Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Hankamnas
     Pendahuluan
     Teori Layanan Pemerintah
     Teori Masalah Sosial
     Wacana Bantuan Sosial (Social Benefit)
     Aspek Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Dasar NKRI
     Peraturan tentang Kebijakan Sosial
          Undang-Undang (UU)
          Peraturan Pemerintah (PP)
          Peraturan Presiden (Perpres)
          Peraturan Menteri Sosial (Permensos)
          Instruksi Presiden (Inpres)
          Surat Edaran Bersama (SEB)
     Teori Kebijakan Sosial
     Regulasi Terkait dengan Belanja Bantuan Sosial
          Peraturan Perundang-undangan Terkait Belanja Bantuan Sosial
     Wacana Sumber Hukum Kesejahteraan Sosial
          Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
          Undang-Undang Rehabilitasi Sosial
          Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
          Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
          Undang-Undang Keamanan dan Pertahanan
          Permensos Nomor 1/2019 tentang APBN Bantuan Sosial Disalurkan Melalui Kemensos
          Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
     Penerapan IPSAS 42 di Eropa
     Penggunaan Berbagai Istilah Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
          Istilah Tunjangan dan Penerapannya oleh Berbagai Hukum Positif
          Istilah Perlindungan
          Istilah Bantuan
          Istilah Rehabilitasi
          Istilah Hibah
          Istilah Jaminan
     Penggunaan Nomenklatur secara Bebas
          Program Bantuan Sosial untuk Rakyat Melalui Menko PMK
          Program Indonesia Pintar
          Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasion
          Program Keluarga Harapan
          Bansos Rastra/Bantuan Pangan Nontunai
     Peran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
          Beberapa Contoh Peranan Dinas Sosial Kabupaten
          Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Telantar
          Kelompok Unsur Penanganan Bencana
     IPSAS 42
     Konsep Publikasian ED IPSAS 67
          Inilah Inti Sari Ed 67
     Akuntansi Social Benefit Pemerintah Inggris
     Undang-Undang Kesejahteraan Sosial NKRI
          Inti Sari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
          Rehabilitasi Sosial
          Jaminan Sosial
          Asuransi Kesehatan
          Pemberdayaan Sosial
          Perlindungan Sosial
          Penanggulangan Kemiskinan
          Tumpang Tindih Definisi
          Tumpang Tindih Lingkup
          Tumpang Tindih Tujuan
          Tumpang Tindih Objek/Sasaran
          Tumpang Tindih Bentuk
     RAPBN 2023
     Bagan Akun Standar
          573112 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang atau Jasa
          574112 Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Barang atau Jasa
          575112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Barang atau Jasa
          576112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang atau Jasa
     Metode Perhitungan Kerentanan Sosial
          Metodologi
          Metodologi Pemetaan/Perhitungan Kerentan
     Kondisi Dunia
          Kondisi Perlindungan Sosial Global
          Jaminan Sosial Global
          APBN Negara Maju dan Negara Miskin
          Target Populasi Global
          Pengutamaan Perlindungan Anak dan Kehamilan
          Jaminan Pendapatan Global
          Perlindungan Pengangguran Global
          Program Pensiun Global
          Sistem Kesehatan Global
     Masalah Manajemen Penyaluran Bantuan
          Masalah Pemerataan Penyaluran ke 17.504 Pulau
          Masalah Basis Data Kesejahteraan Sosial
          Sistem Bantuan Sosial
          Temuan Berbagai Masalah Administratif
          Perbaikan Sistem Berkesinambungan
     Kesimpulan
Bab 2 Akuntansi Rehabilitasi Sosial
     Pendahuluan
          Program Layanan Rehabilitasi
     Aspek Hukum Program Rehabilitasi Sosial
          Kaitan Undang-Undang 11/2009 Kesejahteraan Sosial dengan Rehabilitasi Sosial
          Hukum Rehabilitasi Sosial
          PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
          PP 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
          Program Kesejahteraan Sosial Anak
          Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial
          Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
          Ketiga, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi)
          Lima Klaster Rehsos
          Bantuan Rehsos Lain
     Contoh Renstra Rehabilitasi Sosial Pemda
          Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak
          Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
          Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
          Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tunasosial
          Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
          Evaluasi Kinerja Belanja Rehabilitasi Sosial
     Strategi Rehabilitasi Sosial
     Tujuan Rehabilitasi Sosial
     Fungsi Rehabilitasi
     Sasaran dan Maslahat Rehabilitasi
     Rehabilitasi Ekonomi
     Hubungan IPSAS 42 dan Rehabilitasi Sosia
          Medan Makna Istilah Rehabilitasi Sosial
          Penerapan IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 untuk APBN/D Belanja Rehabilitasi Sosial
     Kode Akun Belanja Rehabilitasi Sosial
     Dasar Hukum Rehabilitasi Sosial
          Pertama, Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial
          Kedua, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
          Ketiga, Program Asistensi Sosial (Atensi)
          Contoh Renstra Rehabilitasi Sosial Pemda
     Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Sosial
     Pilihan Strategi Akuntansi Rehabilitasi Sosial
     Kesimpulan
Bab 3 Akuntansi Jaminan Sosial
     Pendahuluan
     Dasar Sistem Jaminan Sosial
     Nilai-Nilai dalam Sistem Jaminan Sosial
     Dasar Teori Jaminan Sosial
     Teori Layanan Pemerintah
     Istilah Jaminan Sosial
     Istilah Perlindungan dan Jaminan
     Sistem Jaminan Sosial NKRI
     Jenis Jaminan Sosial
          Pertama, BPJS Kesehatan
          Kedua, BPJS Ketenagakerjaan
     Entitas Penyedia Layanan Jaminan Sosial
          BPJS Kesehatan
          BPJS Ketenagakerjaan
          Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Jasa Raharja)
          Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen)
          Asuransi Sosial ABRI
     Wacana Peleburan Entitas 2029
     Asuransi Sosial
     Asuransi Jaminan Kesehatan JKN dan KIS
     Hubungan Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial
     Aspek Jaminan Sosial pada PP 39/2012
     Peraturan Pemerintah 52/2019 Tunjangan Disabilitas
     Jaminan Sosial Versi ILO PBB
     Berbagai Tunjangan, Bantuan, Jaminan Pemerintah Bernuansa Jaminan Sosial
     Teori Jaminan Sosial
          Pertama, Jaminan Sosial
          Kedua, Tunjangan Sosial
          Ketiga, Paket Bantuan Campuran
          Keempat, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional
     Pengorganisasian Satuan Kerja Kesejahteraan Sosial
          Contoh Pengorganisasian yang Pertama, Peran Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
          Contoh Pengorganisasian Jaminan Sosial yang Kedua, Peranan Dinas Sosial Kabupaten/Kota
     Penerapan IPSAS 42 bagi Program Jaminan Sosial
     Analisis Lingkup
     Analisis Tujuan
     Analisis Target
     Analisis Bentuk Bantuan
     Perbedaan Jaminan Sosial dan Asuransi
     Defisit APBN Jaminan Sosial
     Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
     Studi Kasus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2021
     Kode Akun Jaminan Sosial
     572112 Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
     Kesimpulan
Bab 4 Akuntansi Pemberdayaan Sosial
     Pendahuluan
     Teori Pemberdayaan
     Jenis Pemberdayaan
     Strategi Pemberdayaan
     Tujuan Pemberdayaan
     Contoh Pemberdayaan
     Gejala Pemberdayaan
     Tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat
     Ukuran Sukses Pemberdayaan
     Contoh Pemberdayaan Sosial
          Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi
          Contoh Pemberdayaan Komunitas Bidang Pertanian
          Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
          Contoh Pemberdayaan Komunitas Bidang Pendidikan
          Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya
          Contoh Pemberdayaan dalam Bidang Politik
     Teori Pembebasan Kaum Tertindas
     Perbedaan Istilah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Komunitas
     Dasar Hukum Pemberdayaan Sosial
          Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 2009
          Berbagai Hukum Pemberdayaan Sosial yang Lain
          Peraturan Pemerintah 52/2009 tentang Pemberdayaan Disabilitas
          Dasar Hukum Program Pemberdayaan Pemda
     Akuntansi Program Pemberdayaan Sosial
     Bagan Akun Pemberdayaan Sosial
     573112 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
Bab 5 Akuntansi Perlindungan Sosial
     Pendahuluan
     Teori Perlindungan Sosial
          Teori Hukum Perlindungan
          Teori Konstitusi dan Tata Negara
          Negara Hukum Indonesia
          Hak-Hak Konstitusional dalam UUD 1945
          Kebijakan dan Program
     Ragam Perlindungan Sosial
          Perlindungan Hukum
          Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan
     Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal
     Perlindungan Anak
     Program Kesejahteraan Anak (PKSA)
     Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Terafiliasi
     Perlindungan Sosial Komunikasi Maya
     Perlindungan Pekerja Digital
     Perlindungan Kebebasan Beragama
     Perlindungan Komunitas Adat Minoritas
     Perlindungan Minoritas
     Perlindungan Konsumen
     Perlindungan Janda
     Perlindungan Hukum bagi Perempuan
     Perlindungan atas Diskriminasi terhadap Perempuan
     Perlindungan Sosial Berbasis Gender
     Perlindungan Keluarga
     Perlindungan terhadap Nama Baik
     Perlindungan Lansia
     Perlindungan Perdagangan Manusia
     Program Perlindungan Anak Era Pandemi
     Perlindungan Masyarakat Pribumi dan Desa Adat
     Perlindungan Penerbangan
     Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak
     Perlindungan Sosial Versi ILO PBB
     Hukum Positif Perlindungan Sosial
          Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
          PP 39/ 2012
          APBN Bantuan Sosial
          APBN Advokasi Sosial
          APBN Pembelaan Hukum
          APBN Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
     Bentuk atau Jenis Bantuan Sosial
          Sepuluh Jenis Bansos
     Akuntansi Perlindungan Sosial
          Penerapan IPSAS 42 untuk Program Perlindungan Sosial
     Konsep Publikasian ED IPSAS 67
          Internal Control Program Perlindungan Sosial
          Target Penerima Bantuan Sosial di Indonesia
          Akun APBN Perlindungan Sosial
Bab 6 Akuntansi Pengentasan Kemiskinan
     Pendahuluan
     Teori Kemiskinan
          Teori Neoliberal
          Teori Sosial Demokrat
          Teori Pekerjaan Sosial
     Akar Kemiskinan
     Strategi Menghapus Kemiskinan
     Aspek Hukum Penanggulangan Kemiskinan
          Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
          Undang-Undang (UU) Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
          Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
          Undang-Undang Nomor 4/2004
          Perpres Nomor 15/2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
     APBN bagi Masyarakat Miskin
     Prioritas APBN NKRI
     Statistik Pengentasan Kemiskinan
     Program Pengentasan Kemiskinan
     Antara Rentan Miskin dan Miskin
     Basis Data Target Pengentasan Kemiskinan
     Stunting
     Penandaan APBN/D
     Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemda
          Paparan Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB)
          Paparan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat
          Paparan Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah
          Paparan Kepala Dinas Sosial Jawa Barat
          Paparan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta
          Paparan Kepala Dinas Sosial Banten
          Paparan Kepala Dinas Sosial Lampung
          Paparan Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan
          Paparan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat
          Paparan Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara
     Strategi Pengentasan Kemiskinan
          Pendekatan dan Prasyarat Kebijakan
          Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
          Prasyarat Konvergensi Program
          Struktur Kelembagaan
          Sumber Pendanaan
     Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa
     Akuntansi Belanja Penanggulangan Kemiskinan
     575112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Barang/Jasa
     Kesimpulan
Bab 7 Akuntansi Pertahanan dan Keamanan
     Pembangunan Kapasitas Pertahanan Nasiona
     Lingkungan Strategis
          Kesimpulan Teori Kerusuhan
     Strategi Keamanan Nasional
          Teori Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy)
          Teori Strategi Penyiapan Senjata Pemusnah Massal/Weapon of Mass Destruction (WMD)
     Teori Kerangka Dasar Strategis
          Teori Sasaran Strategis dan Konsekuensi
     Teori Strategi Mencapai Sasaran Pertahanan
          Teori Strategi Pilihan Negara Sahabat dan Identifikasi Negara Berpotensi Konflik dan Perang
          Teori Pencegahan Perolehan Senjata Pemusnah Massal
          Teori Penguatan dan Ekspansi Aliansi dan Rekan
     Merancang APBN Pertahanan Semesta
     Konsepsi Merancang APBN Pertahanan
     Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan
          Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
          Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara
     Berbagai Dimensi APBN Keamanan Masyarakat
          APBN Perlindungan Keamanan Ibu Melahirkan
          APBN Perlindungan-Sosial Kawin Lintas Kewarganegaraan
          Perlindungan Sosial Kawin Beda Agama
          APBN Pencegahan/Penanggulangan Penyakit Kelamin
          APBN Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Pencegahan Nikah Dini dan Stunting
          APBN Program KB untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial NKRI
          APBN Transmigrasi
          APBN Pembangunan Kesejahteraan Desa
          APBN Dana Desa untuk Perlindungan Sosial bagi Desa Tertinggal Berpenduduk Miskin
          Empat Program BKKBN Sesuai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
          APBN Program Perlindungan Hak Istri
          Perlindungan Sosial Perempuan dan Anak-Anak dalam Perceraian
          Perlindungan Kekayaan Negara Melalui Program Penyidikan
          Perlindungan terhadap Konflik Antarsuku
          APBN Ketahanan Pangan
          Program Mengatasi Kebakaran Nasional
          APBN Perlindungan Sosial terhadap Kanker
          Program Perlindungan Sosial Keluarga Tertimpa Covid
          Program Harmonisasi APBN/APBD, Perang dan Campur Tangan PBB
          Program dan APBN Membuka Kesempatan Bersekolah
          APBN Penanggulangan Anak Putus Sekolah
          APBN Belanja BPJS Kanker Payudara
          APBN Penanggulangan Bencana Diabetes
          APBN Keamanan Jantung
          APBN Perlindungan Janda
          APBN Perlindungan Sosial terhadap Risiko Pembunuhan
          APBN Perlindungan Sosial Tersengat Listrik
          Statistik Keburukan Sosial
          APBN Perlindungan terhadap Kejahatan dan Kemerdekaan Sipil
          APBN Perlindungan Pencegahan terhadap Risiko Perceraian
          APBN dan Program K/L/Pemda dalam Memerangi Perkawinan Dini
          APBN dan Program Memerangi Pengangguran
          APBN dan Program Perlindungan Keamanan Jalan Raya
          APBN dan Program Menghindari Kecelakaan Kerja
          APBN Perlindungan terhadap KDRT
          APBN Perlindungan terhadap Pelecehan
          APBN Perlindungan Sosial Berbentuk Perumahan Rakyat
     Kesimpulan
Bab 8 Akuntansi Bencana
     Pendahuluan
     Dasar Hukum Penanggulangan Bencana
          Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
          Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
          Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
          Permensos Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Tunai bagi Korban Bencana
          Kerja Sama Antarbadan BKKBN dan BNPB
     Dasar Teori Penanggulangan Bencana
     Wacana Kementerian Penanggulangan Bencana
     Peran Kebencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten
          Tugas Pokok dan Fungsi
          Uraian Tugas
          Tugas Pokok dan Fungsi
          Uraian Tugas
     Aplikasi IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 bagi APBN/D Bantuan Sosial Bencana
     Bagan Akun Akuntansi untuk Penanggulangan Bencana
          576112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam
     Sejarah Besar APBN Penanggulangan Bencana
     Wacana Berbagai Bencana Lain
          Bencana Negara Bangkrut
          Bencana Nasional Terimbas Krisis Ekonomi Global 2023
          Bencana Ujian Berkala Eksistensi Bangsa
     Kesimpulan
Bab 9 Contoh Program dan APBN bagi Rakyat
     Dasar Hukum
     Daftar Jenis Program Rehabilitasi Sosial
     Daftar Jenis Program Jaminan Sosial
     Daftar Jenis Program Pemberdayaan Sosial
     Program Perlindungan Sosial
     Daftar Jenis Program Pertahanan Keamanan
     Daftar Program Pengentasan Kemiskinan
     Daftar Jenis Program Penanggulangan Bencana
     Penutup
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul Belakang