Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik berisi sejumlah informasi mengenai berbagai macam isu dan topik kontemporer yang berkaitan erat dengan struktur keuangan serta aktivitas tata kelola keuangan negara. Buku ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai dasar dan konsep manajemen keuangan pada sektor publik. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang intervensi pertumbuhan ekonomi, proses penciptaan keseimbangan ekonomi negara, dan mendorong kontribusi pendapatan negara. Selain itu, perbedaan fundamental pada tata kelola keuangan publik dan swasta juga turut dielaborasi secara mendalam. Adapun topik-topik utama bahasan dalam buku ini dituangkan ke dalam 13 bab yang terdiri atas; identifikasi konsep serta dasar manajemen keuangan publik, jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran negara, kebijakan yang diambil terkait pengeluaran negara, perkembangan sistem penganggaran pada tata kelola keuangan sektor publik, manajemen kas dan anggaran kas, manajemen aset negara dan daerah, manajemen utang dan investasi sektor publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Good Corporate Governance (GCG), Balance Score Card, laporan keuangan pemerintah, lembaga kontrol keuangan negara, serta dinamika implementasi IT dalam manajemen keuangan sektor publik. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi materi pengantar, baik bagi akademisi dan praktisi guna memahami lebih dalam filosofi tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada pengendalian, penciptaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah, sehingga buku yang berjudul Manajemen Keuangan Sektor Publik ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil kompilasi bahan ajar yang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan Sektor Publik, baik pada program Sarjana, maupun Pascasarjana (S2 dan S3) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu.

Pada kesempatan ini kami juga turut mengucapkan terima kasih, terutama kepada seluruh pihak yang telah banyak berkontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kami menyadari bahwa dalam proses penulisannya, tentu saja buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Bisa saja masih terdapat kekurangan pada saat kami merampungkan proses penulisan buku ini. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran dari pembaca. Semoga dengan hadirnya buku ini, dapat menambah khazanah dan wawasan baru dalam bidang ilmu Manajemen Keuangan Sektor Publik di Indonesia.

Cover Muka
Halaman Judul
Halaman Hak Cipta
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab I. Konsep Manajemen Keuangan Sektor Publik
     Karakteristik Organisasi Sektor Publik
     Esensi Organisasi Sektor Publik
     Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik di Indonesia
     Perbandingan Sektor Publik, Sektor Bisnis dan Sektor Sosial
     Peran Pelaporan Keuangan dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik
     Manajemen Keuangan Sektor Publik Bagi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
     Kompleksitas Konsep Manajemen, Governance dan Administrasi
     Konsep Anggaran Sektor Publik
     Pengertian Anggaran Sektor Publik
     Prinsip - Prinsip Anggaran Publik
     Asas-asas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
     Tujuan Ditetapkannya Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara
     Esensi Anggaran Sektor Publik
     Fungsi Anggaran Sektor Publik
     Jenis Anggaran Sektor Publik
     Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
     Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran
     Perkembangan Anggaran Sektor Publik
     Anggaran Tradisional
     Keunggulan Anggaran Tradisional
     Kelemahan Anggaran Tradisional
     Perubahan Pendekatan Anggaran (New Public Management)
     Contoh Kasus 1 Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik
Bab
II. Penerimaan Dan Pengeluaran Negara
     Perkembangan Dana Pembangunan dan APBN Indonesia
     Proses Penyusunan Anggaran
     Perkiraan Penerimaan Negara
     Perkiraan Pengeluaran Negara
     Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
     Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2015
     Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
     Pendapatan Asli Daerah (PAD)
     Dana Perimbangan
     Belanja Daerah
     Pembiayaan Daerah dan Gambaran Umum Penyusunan Anggaran
     Perubahan APBD
     Contoh Kasus 1 Pedagang Menaruh Harapan Pada Retribusi Elektronik
     Contoh Kasus 2 Terancam Stagnan Dana Pembangunan di Daerah Bakal Tersedot Untuk Pilkada
     Contoh Kasus 3 Tiga Fokus Utama Perbaikan Jalan, Perbaikan Saluran Air Seharusnya Mengikuti
Bab
III. Kebijakan Pengeluaran Negara
     Pengeluaran Pemerintah
     Teori Pengeluaran Musgrave dan Rostow
     Teori Pengeluaran Adolf Wagner
     Teori Pengeluaran Peacock dan Wiseman
     Teori Pengeluaran Negara Batas Kritis Colin Clark
     Pengeluaran Negara Republik Indonesia
     Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah
     Kewajiban Negara dan Kaitannya dengan Pengeluaran Negara
     Dampak Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian
     Pengeluaran Daerah
     Dampak Ekonomi dari Pengeluaran Pemerintah
     Analisis Kebijakan Pengeluaran Negara
     Contoh Kasus 1 Keterlambatan APBD
     Contoh Kasus 2 APBD DKI Jakarta Dana Hibah dan Bantuan Dipotong
     Contoh Kasus 3 Defisit APBN Makin Menciut
Bab
IV. Perkembangan Sistem Penganggaran Sektor Publik
     Penganggaran Sektor Publik
     Konsep Penganggaran Sektor Publik
     Manfaat Anggaran Sektor Publik
     Jenis-jenis Penganggaran dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik
          1. Line Item Budgeting
          2. Incremental Budgeting
          3. Planning Programming Budgeting System (PPBS)
          4. Zero Based Budgeting (ZBB)
          5. Performance Budgeting (PB)
          6. Ceiling Budget
          7. New Public Management (NPM)
     Contoh Kasus 1 Anggaran “Gula” Transfer Dana
Bab
V. Manajemen Kas Dan Anggaran Kas
     Sistem Penganggaran Keuangan
     Klasifikasi Sistem Penganggaran
          1. Cash-Based Budget
          2. Accrual-Based Budget
          3. Obligation-Based Budget
          4. Traditional Approach: Compliance Budgeting
          5. Performance/Program Budgeting
     Sistem Penganggaran Di Indonesia
     Basis Kas Menuju Akrual
     Batas Waktu Penggunaan Basis Kas Menuju Akrual
     Perbedaan Accrual-Based Budgeting dan Cash-Based Budgeting
     Siklus Anggaran (Budget Cycle)
     Manajemen Kas dan Fungsi Perbendaharaan
     Siklus Anggaran di Indonesia
     Dual Budgeting
     T-Account Ke I-Account
     Konteks Makroekonomi dan Kebijakan
     Kerangka Ekonomi Makro dan Target Fiskal
     Perkiraan Pengeluaran Agregat
     Konsolidasi Komitmen Fiskal dalam Menciptakan Proyeksi Makroekonomi Publik
     Aktivitas Persiapan Penyusunan Anggaran di Indonesia
     Klasifikasi Anggaran di Indonesia Sebelum Reformasi Anggaran
     Klasifikasi Anggaran di Indonesia Setelah Reformasi Keuangan Negara
     Klasifikasi Anggaran Baru
     GFS (Government Finance Statistic) Model Klasifikasi yang Terintegrasi
     Pro dan Kontra dalam Struktur Anggaran, Pemisahan Ataukah Penggabungan Biaya Pengeluaran?
     Kelemahan Persiapan Penganggaran Pada Kebanyakan Negara Berkembang
     Gambaran Singkat Pengeluaran Publik, Eksekusi Anggaran (Overspending dan Underspending)
     Contoh Kasus 1 Keuangan Daerah APBD Diperkirakan Cair April Ini
     Contoh Kasus 2 Pencairan APBD Dipercepat Gubernur Basuki Siap Hadapi Pemakzulan
Bab
VI. Manajemen Aset Negara Dan Daerah
     Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
     Aset Negara
     Gambaran Pengelolaan Aset Negara Periode Tahun 2005 Sampai Dengan 2012
     Pengelolaan Barang Milik Negara Sebelum Reformasi di Bidang Keuangan
     Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset Negara
     Periode Baru Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
     Peta Jalan Pengelolaan Aset Strategis
     Penertiban Barang Milik Negara atau Daerah
     Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan
     Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
     Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara Lainnya
     Pengelolaan Aset Daerah
     Kelembagaan Pengelolaan Aset Daerah
     Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelolaan Aset Daerah
     Siklus Manajemen Aset Daerah
     Prinsip-Prinsip Manajemen Aset Daerah
     Pembinaan Terhadap Aset Daerah
     Contoh Kasus 1 Pengadaan Bus PT. Ifana Dewi Minta DKI Bayar Rp7,6 Miliar
     Contoh Kasus 2 DPD Juga Ingin Gedung Baru Anggaran Tahun Ini Untuk Perencanaan
Bab
VII. Manajemen Utang Dan Investasi Sektor Publik
     Manajemen Utang Negara
     Tujuan Pengelolaan Utang
     Pengelolaan Risiko dan Strategi Pengelolaan Utang
     Perspektif Portofolio Utang Pemerintah
     Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Stabilitas Indonesia
     Manajemen Investasi Pemerintah
     Asas-Asas Investasi Pemerintah
     Kewenangan Investasi Pemerintah
     Manajemen Risiko dan Perencanaan Investasi Pemerintah (PIP)
     Proses Investasi Pemerintah
     Sekilas Tentang Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
     Tujuan Pelaksanaan Investasi Pemerintah
     Bidang Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
     Mitra Kerja Pusat Investasi Pemerintah
     Sumber Dana Investasi Pemerintah
     Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan
     Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah
     Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Investasi
     Divestasi Pemerintah
     Penyertaan Modal Negara Kepada Lembaga Keuangan Internasional
     Dana Bergulir
     Contoh Kasus 1 Utang Luar Negeri Rasio Kewajiban Jauh di Atas Batas Toleransi
     Contoh Kasus 2 Tawaran 11 Miliar Dollar AS
     Contoh Kasus 3 RI Harus Bergerak Cepat Utang untuk Sektor Produktif
     Contoh Kasus 4 Investasi Ketahanan Perekonomian Indonesia Diakui
     Contoh Kasus 5 Proyek Memerlukan Inovasi tak ada Alasan Infrastruktur Belum Dimulai
     Contoh Kasus 6 Pertumbuhan Ekonomi BKPM Kawal Investasi 150 Miliar Dollar AS
Bab
VIII. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Dan Badan Layanan Umum
     Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD
     Tujuan Dibentuknya BUMN dan BUMD
     Fungsi BUMN dan BUMD
     Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
     Struktur Organisasi Dalam BUMN
     Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
     Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
     Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU)
     Asas Dalam Badan Layanan Umum (BLU)
     Syarat Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
     Persyaratan Substantif Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
     Persyaratan Teknis Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
     Persyaratan Administratif Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
     Pengelolaan Keuangan Dalam BLU/BLUD
     Pengelolaan Piutang Pada BLU/BLUD
     Pengelolaan Utang Pada BLU/BLUD
     Contoh Kasus 1 BUMN PT. Wika Ekspansi Ke Mancanegara
     Contoh Kasus 2 Minyak dan Gas Bumi Saatnya Menjadi Tuan di Rumah Sendiri
Bab
IX. Good Corporate Governance
     Sejarah Singkat Corporate Governance di Indonesia
     Pengertian Good Corporate Governance (GCG)
     Perkembangan Teori Dalam Tata Kelola Korporasi
     Masalah dan Kondisi BUMN di Indonesia
     Prinsip-Prinsip OECD 2004 Mengenai Corporate Governance
     Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif
     Prinsip II: Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi-Fungsi PentingKepemilikan Saham
     Prinsip III: Perlakuan yang Sama Terhadap Para PemegangSaham
     Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance
     Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi
     Prinsip VI: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
     Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Good CorporateGovernance
     Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance
     Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
     Dewan Komisaris dan Direksi
     Dewan Komisaris
     Direksi
     Contoh Kasus 1 Sembilan BUMN Belum Terapkan GCG
     Contoh Kasus 2 Kasus Waskita dan Kelemahan Implementasi GCG Indonesia
Bab
X. Balance Scorecard
     Balance Score Card Sebagai Strategi Organisasi Sektor Publik
     Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja
     Karakteristik Sistem Pengukuran Kinerja
     Sejarah Balance Scorecard
     Definisi Balanced Scorecard
     Keunggulan Balanced Scorecard
     Perspektif dalam Balanced Scorecard
          1. Perspektif Keuangan
          2. Perspektif Pelanggan
          3. Perspektif Proses Bisnis Internal
          4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
     Penentuan Scorecard
     Pengukuran Balance Scorecard (BSC)
     Contoh Kasus 1 Kementerian Keuangan Adopsi Balanced ScoredCard untuk Mengukur Kinerja
Bab
XI. Laporan Keuangan Pemerintah
     Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia
     Penggunaan Basis Akuntansi
     Periode Pelaporan
     Identifikasi Laporan Keuangan
     Penanggung Jawab Laporan Keuangan
     Jenis-jenis Laporan Keuangan
     Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
     Neraca
     Pengelompokkan Aset
     Pengakuan Aset
     Pengelompokkan Kewajiban
     Pengakuan Kewajiban
     Laporan Arus Kas (LAK)
     Manfaat Laporan Arus Kas
     Bentuk dan Struktur Laporan Arus Kas
     Metode Penyajian Laporan Arus Kas
     Pelaporan Arus Kas Atas dasar Arus Kas Bersih
     Arus Kas Mata Uang Asing
     Bunga dan Bagian Laba
     Investasi Dalam Perusahaan Negara, Daerah dan/atau
Kemitraan
     Entitas Penyaji Laporan Arus Kas
     Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
     Contoh Kasus 1 Transparansi Anggaran Pemerintah Meningkat
     Contoh Kasus 2 Ini Enam Catatan BPK Soal Pengelolaan Keuangan Pemerintahan SBY
     Contoh Kasus 3 Ini 7 Kementerian/Lembaga yang dapat Opini" Disclaimer" Oleh BPK
Bab
XII. Lembaga Kontrol Keuangan Negara
     Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
     Posisi, Tugas dan Fungsi BPK Berdasarkan UUD 1945
     Struktur Organisasi Badan Pengawas Keuangan (BPK)
     Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPK
     Jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK
     Semangat Ekuilitas, Transparansi, dan Akuntabilitas BPK
     Kerja sama yang dilakukan BPK dengan Pihak Luar
     Reformasi Internal BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara
     Pemeriksaan yang dilakukan Oleh BPK
     Inisiatif Perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
     Tantangan Peranan BPK Sekarang dan Mendatang
     Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
     Tugas dan Fungsi BPKP
     Proses Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di BPKP
     Legislatif
     Kejaksaan
     Polisi Republik Indonesia
     Komisi Pemberantasan Korupsi
     Proses Penyidikan Hingga Pemeriksaan di Pengadilan
     Contoh Kasus 1 Menangkal Siasat Korupsi di Daerah
     Contoh Kasus 2 Revitalisasi Pengawasan Internal
Bab
XIII. Dinamika Implementasi Teknologi Dan Informasi Dalam Manajemen Sektor Publik
     Implementasi Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia
     E-Government Merupakan Penerapan TI dalam Birokrasi
     Reformasi Birokrasi dan Business Process Reenginering (BPR) Sektor Publik
     Teknologi Informasi dan Gunung Es dari Implementasi E-Government
     Implementasi TI dalam Manajemen Keuangan Negara dan Daerah
     Tujuan dan Manfaat E-Budgeting
     Tantangan dan Hambatan dalam Difusi Teknologi Informasi Terhadap Proses Pemerintahan
     Contoh Kasus 1 E-Budgeting dan Korupsi
Daftar Pustaka
Riwayat Hidup Penulis
Berto Usman, S.E., M.Sc., Ph.D.
Riwayat Hidup Penulis
Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Ak., CA.
Cover Belakang