Buku ini menggambarkan dengan baik bagaimana terjadinya konstruksi terhadap hegemoni pemikiran dari Gramsci secara teoritis pada ranah akuntansi dan akuntabilitas sektor publik. Peran besar Antonio Gramsci dalam membangun kritik terhadap konsep deterministis, fatalistis dan mekanistis menuju Marxis yang lebih modern digambarkan oleh Banu Witowo secara lugas. Filsafat praksis yang dikemukakan Gramsci mengungkapkan adanya antimoni-antinomi atas filsafat klasik, seperti mengenai voluntarisme – determinisme, idealisme – materialisme dan subyektif – obyektif dikupas dalam bab II buku ini.

Pada bab III, Banu mulai mengungkap bagaimana peta konsep pemikiran Gramsci yang dikategorikan sebagai bagian dari bangunan paradigma humanisme radikal yang kemudian menciptakan kerangka teori kritis melalui konstruksi metodologinya, dan membentuk sebuah rerangka pemikiran. Pada bab ini, Banu mencoba memanifestasikan potret metodologi yang merupakan gambaran dari berbagai pemikiran Gramsci dalam suatu metode penelitian yang sesuai dengan konsep metodologis yang akan dikembangkan agar lebih bermanfaat.

Bab ini, diawali dengan pemaparan dan pembahasan mengenai kondisi yang melatarbelakangi terjadinya reformasi sektor publik di Indonesia sebagai imbas dari reformasi yang juga terjadi di berbagai negara di dunia.

Reformasi dibidang manajemen dan administrasi publik telah memunculkan konsep New Public Management (NPM).

NPM identik dengan ideologi kapitalis neolibe-ralisme yang mengusung gerakan globalisasi dan desen-tralisasi di dunia (Djamhuri, 2009; Ellwood & Newberry, 2007; Wihantoro, Lowe, Cooper, & Manochin, 2015).

Indonesia turut ambil bagian dalam penerapan NPM sebagai bagian dari reformasi sektor publik pasca krisis moneter yang meluas menjadi krisis multidimensional pada tahun 1997. Reformasi yang terjadi tersebut, telah menyebabkan pemerintah meminta bantuan kepada IMF guna menanggulangi krisis yang terjadi.

Cover
Pengantar Penerbit
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
     1.1. Pengantar
     1.2. Akuntabilitas yang Menyejarah dalam Sektor Publik
     1.3. Rekam Jejak Hegemoni pada Sektor Publik dalam Banyak Penelitian
     1.4. Fokus Diskursus
Bab II Konstruksi Teoritis Hegemoni Gramsci Dalam Ranah Akuntansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik: Membangun Legitimasi Publik
     2.1. Pengantar
     2.2. Philosophy of Praxis: Membangun Kesadaran Diri Kritis
     2.3. Kajian Konsepsi Hegemony dan Counter Hegemony: Peta Konsep Pemikiran Gramsci
     2.4. Hegemoni dan Kontra Hegemoni dalam Ranah Akuntansi dan Akuntabilitas Sektor Publik
     2.5. Penutup
Bab III Peta Konsep Metodologis Pemikiran Gramsci
     3.1. Pengantar
     3.2. Konstruksi Metodologi Hegemoni Gramsci
     3.3. Metode Penelitian: Kualitatif Kritis Perspektif Teori Hegemoni Gramsci
     3.4. Kerangka dan Tahapan Penelitian
     3.5. Penutup
Bab IV Supremasi Kelas: Ideologi Neoliberalisme Dan New Public Management Dalam Reformasi Sektor Publik Di Indonesia
     4.1. Pengantar
     4.2. Lintasan Sejarah Reformasi Sektor Publik di Indonesia: Sebuah ‘Mimpi Indah’ Perubahan
     4.3. Hegemoni Neoliberalisme: Supremasi Kelas dibalik Reformasi Sektor Publik
     4.4. Hegemoni dan Kuasa NPM: Ideologi dan Kekuasaan Neoliberalisme Dalam Praktik Sosial
     4.5. Penutup
Bab V Supremasi Kelas: Ideologi Relasi Hegemonik Superstruktur: Paradoksal Otonomi Daerah
     5.1. Pengantar
     5.2. Kilas Balik Perjalanan Otonomi Daerah: Langkah Awal Membangun Kuasa Hegemonik Dalam Tata Pemerintahan di Daerah
     5.3. Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan: Tinjauan Masyarakat Politik
     5.4. Otonomi Daerah, Akuntabilitas dan Keberpihakan Pada Masyarakat: Tinjauan Masyarakat Sipil
     5.5. Penutup
Bab VI Peran Intelektual Organik: Belenggu Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
     6.1. Pengantar
     6.2. Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah pada Era Otonomi Daerah
     6.3. Peran Intelektual Organik dalam Belenggu Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Relasi Hegemonik Pemerintah Pusat dan Daerah
     6.4. Diskursus Akuntabilitas dan Peran Intelektual Lembaga Internasional: Jalan Menuju Liberalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
     6.5. Penutup
Bab VII Mengukuhkan Historical Bloc Melalui War Of Position: Peran Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
     7.1. Pengantar
     7.2. Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Diskursus Akuntabilitas Sebagai Strategi Hegemonik menuju Historical Bloc
     7.3. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
     7.4. Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas dan Legitimasi Pemerintah Daerah: Mengukuhkan Hegemoni Melalui War of Position
     7.5. Penutup
Bab VIII Kontra Hegemoni Dan Rekonstruksi Diskursus Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Mewujudkan Legitimasi Masyarakat
     8.1. Pengantar
     8.2. Hegemoni Regulasi Dan Konstruksi Diskursus Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Temuan Fakta Sosial Pada Era Reformasi Sektor Publik
     8.3. Dialektika Hegemoni-Kontra Hegemoni dalam Konteks Perubahan Sosial
     8.4. Transformasi Akuntabilitas Sektor Publik: Dari Manajemen Publik ke Pelayanan Publik
     8.5. Rekonstruksi Diskursus Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Legitimasi Publik
     8.6. Ranah Otonomi Daerah
     8.7. Ranah Pengelolaan Keuangan Daerah
     8.8. Ranah Akuntansi Pemerintahan
     8.9. Penutup
Daftar Pustaka
Tentang Penulis