Perkembangan dunia bisnis di Indonesia menghendaki suatu perjanjian (kontrak) tertulis. Hal ini bukan hanya karena perjanjian (kontrak) sebagai dasar hukum lahirnya hubungan hukum di antara para pihak, melainkan sebagai dasar pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa, mengingat dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam proses pembuktian di persidangan alat bukti tertulis menempati posisi pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan “Alat pembuktian meliputi 1. Bukti tertulis; Bukti saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah. Berdasarkan hal tersebut, Hukum kontrak dan Teknik perancangan kontrak sudah seharusnya menjadi salah satu keahlian wajib yang harus dimiliki setiap lulusan sarjana hukum dan sarjana syariah. Dengan terbitnya buku “Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)” penulis berharap dapat berbagi wawasan dan memberikan gambaran bagi para pembaca untuk lebih memahami tentang pengertian hukum kontrak, subjek dan objek hukum kontrak, syarat sahnya kontrak, pelaksanaan kontrak, hapus dan berakhirnya kontrak, dan bagaimana teknik dalam merancang kontrak yang baik dan benar. Buku ini tidak hanya membahas tentang hukum kontrak dalam hukum perdata, melainkan juga disertai bagaimana hukum kontrak dalam hukum Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat Hidayah dan Ma’unah nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti acaranya hingga akhir zaman.

Hukum kontrak di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan. Di antaranya didasarkan pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan terjemahan dari BW yang sangat dipengaruhi sistem hukum civil law.

Ketentuan tersebut sampai hari ini masih merupakan hukum positif yang masih berlaku di Indonesia.

Selain hukum kontrak yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum kontrak Islam juga mulai banyak diperlakukan dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan makin berkembangnya system perdagangan dan pembiayaan yang didasarkan pada ekonomi syariah.

Apalagi pasca disahkannya Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan pasal 49 huruf I secara legal formal telah memberikan legitimasi terhadap semakin berkembang nya kontrak kontrak di bidang ekonomi syariah.ii Berkaitan dengan hal itu, penulis dalam buku yang berjudul hukum kontrak dan perancangan kontrak dalam hukum perdata dan dalam hukum Islam mencoba untuk menjelaskan bagaimana hukum kontrak baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum Islam. Penulis sadar bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, penulis menerima saran konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan buku ini di kemudian hari dan penulis berharap semoga aku ini bermanfaat.

Palembang, 6 Juni 2022
Fadillah Mursid, SHI., MH., MH

Cover Depan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1. Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)
     Istilah dan Pengertian Perjanjian (Kontrak)
     Subjek Perjanjian (Kontrak)
     Objek Perjanjian (Kontrak)
     Asas-Asas Perjanjian (Kontrak)
     Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam
Bab 2. Lahirnya Perjanjian (Kontrak)
     Syarat Sahnya Perjanjian (Kontrak)
     Perjanjian (Kontrak) Baku
Bab 3. Pelaksanaan Perjanjian (Kontrak)
     Pengertian, Bentuk dan Syarat Prestasi
     Pengertian dan Bentuk Wanprestasi
     Bentuk Wanprestasi
     Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitor
     Keadaan Memaksa (Overmacht)
Bab 4. Hapusnya Perjanjian (Kontrak)
     Hapusnya Perikatan dalam Hukum perdata
     Hapusnya Perjanjian dalam Hukum Islam
Bab 5. Perancangan Kontrak (Contrack Drafting)
     Struktur atau Anatomi Perjanjian (Kontrak)
     Tahapan Penyusunan Perjanjian (Kontrak)
Daftar Pustaka
Cover Belakang