Dalam rangka pembaharuan hukum agraria, salah satu langkah pemerintah adalah memrogramkan Landreform sebagai upaya mewujudkan cita-cita reformasi sesuai tujuan bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara melalui pemerataan penguasaan hak atas tanah. Tujuan pemerintah untuk melanjutkan cita-cita bangsa demi mewujudkan kehendak rakyat lewat semangat duduk sama rendah berdiri sama tinggi, termasuk perihal penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melalui pelaksanaan Landreform tersebut.

Landreform adalah lanjutan jiwa perjuangan kemerdekaan demi melepaskan diri dari penjajahan.1) Pendapat tersebut mengandung nilai filosofi sangat tinggi. Bahwa bangsa Indonesia dengan jiwa perjuangan ingin berlaku sama di hadapan hukum (equality before the law) dan hak asasi manusia. Ini khususnya dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menghendaki perubahan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Dalam rangka pembaharuan hukum agraria, salah satu langkah pemerintah adalah memrogramkan Landreform sebagai upaya mewujudkan cita-cita reformasi sesuai tujuan bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara melalui pemerataan penguasaan hak atas tanah. Tujuan pemerintah untuk melanjutkan cita-cita bangsa demi mewujudkan kehendak rakyat lewat semangat duduk sama rendah berdiri sama tinggi, termasuk perihal penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melalui pelaksanaan Landreform tersebut.

Landreform adalah lanjutan jiwa perjuangan kemerdekaan demi melepaskan diri dari penjajahan.1) Pendapat tersebut mengandung nilai filosofi sangat tinggi. Bahwa bangsa Indonesia dengan jiwa perjuangan ingin berlaku sama di hadapan hukum (equality before the law) dan hak asasi manusia. Ini khususnya dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menghendaki perubahan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. UU ini mencerminkan pemihakan kepada kepentingan Petani dan buruh tani sebagai bagian terbesar rakyat Indonesia dalam negara bercorak agraris.

Sampul
Daftar Isi
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Kajian Pustaka
Bab III. Penguasaan Tanah Negara Oleh Petani Yang Dipergunakan Untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan
Bab IV. Politik Hukum Agraria di Bidang Landreform Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Petani
Bab V. Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Petani Yang Telah Menguasai Tanah Negara Lebih Dari 20 Tahun dan Dipergunakan Untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Petani
Bab VI. Penutup
Daftar Pustaka
Daftar Riwayat Hidup Penulis