Buku ini diberi judul “Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik”. Penyusunan dan pemberian buku kecil tersebut pada awalnya hanya sebagai wacana tambahan bagi peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Diklatpim Tingkat II pada Badan Diklat Provinsi Jaa Timur. Berdasarkan pengamatan dan refleksi pengalaman sebagai Widyaiswara Luar Biasa atau sebagai mitra belajar (co-learner) pada mata kajian kebijakan publik selama ini, penulis merasakan perlunya wacana tambahan bagi peserta Diklatpim Tingkat II dalam memahami dan mengaplikasikan teori, konsep, dan aplikasi kebijakan publik, terutama dalam melakukan analisis kebijakan (policy analysis) pada setiap tahapan proses kebijakan publik (public policy process).

Gerakan reformasi total yang dipandegani oleh maha siswa, baru saja terjadi di negara kita tercinta ini. Gerakan reformasi total tersebut telah melahirkan pergeseran paradigma (model) penyelenggaraan pemerintahan, yaitu from government to governance atau dari rule government menjadi good governance.

Paradigma rule government menekankan pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang hanya bertumpu pada peraturan-peraturan semata. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan dalam paradigma good governance, tidak hanya bersandar pada peraturan dan pemerintah atau negara (state), tetapi juga perlu melibatkan seluruh elemen yang ada, baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah. Elemen tersebut meliputi sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society).

Gerakan reformasi total ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan juga telah mengubah corak sistem pemerintahan, yakni dari sistem pemerintahan yang bercorak sen- tralistis mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistis dengan memberi keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayah (Koswara, 2000).

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat ini sering disebut otonomi daerah. Pergeseran paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistis menjadi sistem pemerintahan yang desentralistis ditandai oleh lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sering kali disebut Undang-Undang Otonomi Daerah.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 ini, daerah diberi kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Kewenangan otonomi luas tersebut berupa keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bagian 1 Pendahuluan
Bagian 2 Proses Kebijakan Publik
Bagian 3 Analisis Kebijakan Publik
Bagian 4 Analisis Proses Formulasi Kebijakan Publik
Bagian 5 Analisi Proses Implementasi Kebijakan Publik
Bagian 6 Analisis Proses Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik
Daftar Pustaka
Kebijakan Wajib Belajar
Kebijakan Reformasi Birokrasi