Saya memilih bidang pendidikan sebagai bentuk kepedulian atas begitu banyaknya kritik terhadap semakin menurunnya kualitas pendidikan Indonesia. Saat pendidikan suatu bangsa terpuruk pada titik yang mengkhawatirkan, maka seharusnya seluruh elemen bangsa segera bangkit untuk bersama-sama mencari solusi. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan skill untuk memenuhi kekosongan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan berkaitan erat dengan masa depan suatu bangsa. Pendidikan Indonesia harus kembali diarahkan kepada dasar pendidikan yang telah dibangun oleh bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa: “Pendidikan harus dan hendaknya memberi perasaan yang penuh terhadap rasa Kebangsaan. Kalau pengajaran tidak berdasarkan rasa kenasionalan, maka anak-anak tidak mungkin memiliki rasa cinta dan akan terus terpisah dari bangsanya. Jika pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak kita telah bersandar pada kebudayaan Kebangsaan kita sendiri, percayalah bahwa akan segera lenyap lah akar-akar hidup kebaratan, yang pada zaman yang lampau sangat merusak keselamatan dan kesejahteraan rakyat kita”.

Seluruh aspek pendidikan Indonesia harus dikembalikan ke nilai-nilai budaya, baik dari sisi kurikulum, proses belajar mengajar maupun dari pengelolaan keuangannya.

Permasalahan pendidikan bukan hanya bersumber dari kurikulum dan Proses Belajar Mengajar (PBM) saja, tetapi juga muncul dari penganggaran dana operasional di sekolah yang belum memadai. Di sinilah peran akuntansi dibutuhkan. Kesuksesan pendidikan tidak lepas dari perencanaan dan penganggaran yang baik. Akuntansi memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses penganggaran tersebut. Kita semua dapat membayangkan tingginya risiko apabila dana pendidikan di sekolah tidak dikelola secara akuntabel dan transparan. Risiko penyimpangan pengelolaan dana pendidikan akan semakin tinggi tanpa tata kelola yang baik termasuk penganggaran (baca: akuntansi) dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dalam pembangunan jangka panjang, pendidikan merupakan salah satu kunci dari pembangunan ekonomi, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jaminan pendidikan tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 dan diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, program ini dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun). Pasal 34 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyebutkan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS serta satuan pendidikan yang sederajat).

Sekolah menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini bukan hanya dari sisi kemampuan untuk memberikan pe ayanan pendidikan, tetapi juga dalam hal kemampuan se olah melakukan pengelolaan dana sekolah. Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan seluruh dana yang diterimanya. Dana yang diterima sekolah dapat berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tanggung jawab tersebut berada di pundak kepala sekolah sebagai “manajer di sekolah” Mulyasa, 2012, hlm. 41), di bawah koordinasi dan peng wasan dari Dinas Pendidikan daerah setempat

Sampul
Daftar Isi
Bab 1 Kompleksitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
     1. New Public Management di Balik Penerapan
     2. Accountingization
     3. MBS sebagai Dasar Penganggaran Dana BOS dan
Isu perubahan di Sekolah
Bab 2 Etnometodologi Dan New Institutional Sociology Untuk Mengungkap Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah
     1. Etnometodologi untuk Memahami Praktik
     2. Perspektif New Institutional Sociology untuk
     3. Menuju Pengungkapan Realitas Penganggaran
Bab 3 Proses Penganggaran Dana Bos: Pola Dominasi Tunggal Kepala Sekolah
     1.  Penyusunan Anggaran
     2.  Pelaksanaan Anggaran
     3.  Pelaporan Anggaran Dana BOS
     4.  Tahap-Tahap Penganggaran Dana BOS
     5.  Pola Komunikasi Penganggaran Dana BOS
Bab 4 Proses Penganggaran Dana Bos: Pola Dominasi Kelompok Khusus
     1.  Penyusunan Anggaran
     2.  Pelaksanaan Anggaran
     3.  Pelaporan Anggaran.
     4.  Tahap-Tahap Penganggaran Dana BOS
     5.  Pola Komunikasi Penganggaran Dana BOS
Bab 5 Proses Penganggaran Dana Bos: Pola Dominasi Sekolah
     1. Penyusunan Anggaran Bersama Sekolah dan
     2. Pelaksanaan Anggaran
     3. Pelaporan Anggaran
     4. Tahap-Tahap Penganggaran Dana BOS
     5. Pola Komunikasi
Bab 6 Peran Para Aktor Dalam Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah
     1. Kepala Sekolah Sebagai Penentu Arah Kebijakan
     2. Peran Operator Sekolah: Dominasi Bagian
     3. Bendahara, Aktor Utama atau Pendukung?
     4.  Peran Komite
     5.  Peran Orang Tua
     6.  Peran Guru
     7. Peran Tim Manajemen BOS Daerah
     8. Peran Pengawas Sekolah
Bab 7 Proses Institusionalisasi Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah
     1. Tahap Inovasi
     2. Tahap Difusi
     3. Tahap Legitimasi
     4. Tahap Deinstitusionalisasi
Bab 8 Perspektif New Institutional Sociology Dalam Mengungkap Perilaku Aktor
     1.  Aneka Bentuk Perilaku Isomorphism
     2. Aneka Bentuk Perilaku Decoupling
     3. Politisasi Pendidikan: Sekolah Gratis
     4. Permasalahan jika Dana BOS sebagai Satu
Bab 9 Praktik Seremonial Administrasi Penganggaran Dana Bos
     1. Respon Organisasi terhadap Perubahan
     2. Masalah di Balik Resistensi
     3. Transparansi, Evaluasi dan Pengawasan Salah
     4.  Pemaknaan Penganggaran Oleh Para Aktor
     5. Kebutuhan
Bab 10 Manajemen Berbasis Gotong Royong Sebagai Dasar Penganggaran Dana Bos
     1. Kembali ke Nilai-nilai Budaya Bangsa “MBGR”
     2. Penganggaran Dana BOS Berbasis Gotong
     3.  Pola Komunikasi MBGR
Bab 11 Menuju Pengelolaan Dana Bos Yang Lebih Baik
Daftar Pustaka
Tentang Penulis