Banyak kajian tentang pembangunan di Papua selama ini melihat pada proses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pencapaian apa yang telah diraih selama ini. Kajian pendahulu berfokus pada pembangunan dengan perspektif umum mulai dari pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yang menjadi empat prioritas utama pembangunan di Papua.

Dalam tulisan ini, kajian mengangkat isu lebih spesifik tentang pembangunan pendidikan dan kesehatan; dengan secara lebih khusus lagi melihat pada aspek regulasi dan kebijakan, tata kelola anggaran dan pembangunan infrastrukturnya. Kajian ini diharapkan dapat mengisi gap penelitian mengenai pembangunan di Papua sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi spesifik bagi para pembuat kebijakan.

Kajian yang didasarkan pada penelitian di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Tambrauw dan Sorong, ini menemukan bahwa meski kebijakan dan anggaran sudah banyak yang dibuat dan L dialokasikan untuk Papua, namun hasil pembangunan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Problem pembangunan ini termasuk di dalamnya berasal dari aspek regulasi, anggaran, dan infrastruktur. Ada empat aspek regulasi yang menjadi sumber persoalan, termasuk: tidak adanya grand design pembangunan Papua, lemahnya koordinasi aturan dan program teknis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih hukum.

Masalah regulasi ini diperburuk dengan problem tata kelola anggaran yang buruk, termasuk: perencanaan dan penganggaran yang tidak berpihak pada Orang Asli Papua, buruknya tata kelola dan hambatan birokrasi/sistem pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran pembangun, serta penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatnya para penulis telah menyelesaikan buku bunga rampai hasil penelitian yang berjudul Masalah Pendidikan dan Kesehatan di Papua: Kebijakan, Tata Kelola Anggaran, dan Infrastruktur. Buku ini merupakan pengembangan dari salah satu hasil penelitian di bawah Program Prioritas Nasional (PN) Bappenas 2019, yakni layanan pendidikan dan kesehatan berbasis kondisi sosial demografi untuk kesejahteraan orang asli Papua atau OAP, dengan fokus Provinsi Papua Barat.

Sebagaimana kita ketahui, upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan bagi orang asli Papua atau OAP tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang mendukungnya. Pembangunan infrastruktur fisik di Tanah Papua, termasuk Papua Barat, cukup pesat di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk di Papua.

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini terdapat kecenderungan terjadinya ketimpangan dalam mendapatkan dampak positif pembangunan, termasuk dalam layanan pendidikan dan kesehatan antara orang asli Papua dan komunitas pendatang. Dalam realitasnya, orang asli Papua atau OAP berpotensi termarjinalkan karena berbagai kendala, terkait keterbatasan sumber daya manusia dan formasi pembangunan yang tidak sesuai dengan kebudayaan orang asli Papua atau OAP.

Sebenarnya, berbagai kebijakan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan dasar telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam kerangka pembangunan nasional maupun pembangunan yang dikhususkan untuk daerah tersebut dengan sasaran orang asli Papua atau OAP. Kebijakan yang dikhususkan untuk daerah Papua ini antara lain tercermin dalam Undang-Undang No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus) serta berbagai Inpres dan Perpres yang mengatur tentang percepatan pembangunan. Meskipun jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui dana Otsus terus meningkat, tetapi kondisi masyarakat Papua tidak banyak mengalami perubahan, relatif tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak terpilih pada tahun 2014 juga mengambil langkah percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Hingga akhirnya di tahun 2017, Presiden Jokowi mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2017 mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik dan politik, tetapi juga menggunakan pendekatan kesejahteraan.

Perhatian pada orang asli Papua atau OAP semakin meningkat dalam arahan rencana pembangunan nasional, namun manfaat yang diterima bagi kelompok ini masih cukup rendah. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan rendahnya efektifitas implementasi kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di Provinsi Papua Barat, dengan mengambil kasus Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw. Dalam kesempatan ini, atas nama tim penulis, kami haturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini. Pertama, kepada para pimpinan LIPI, terutama Deputi LIPI bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Dr.

Tri Nuke Pudjiastuti, MA selaku pengarah program ini. Juga kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI, Dr. Hery Jogaswara, MA beserta seluruh jajarannya atas bantuannya sebagai pimpinan satuan kerja tempat program ini dilaksanakan. Terima kasih kami kami ucapkan pada Koordinator PN, Dra. Haning Romdiati, MA atas kerja sama dan koordinasinya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Kedua, terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber seminar-seminar akhir hasil penelitian, yaitu Dr. Adriana Elisabeth, MSoc.Sc. Juga pada narasumber FGD di Jakarta dan Kota Sorong, serta narasumber wawancara penelitian ini, baik di Kabupaten Tambrauw, Sorong, Manokwati dan Kota Sorong. Secara khusus kami haturkan terima kasih pada narasumber FGD di Jakarta, yakni Bapak Dr.

Velix V. Wanggai (Bappenas), Dr. Thomas Umbu Pati (Kemendagri), Jimmy Demianus Ijie SH (DPR RI), Prof. Dr. Henri Subiakto (Staf Ahli Kemeninfo), Tim Narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga pada para informan di Manokwari, khususnya Bapak Filip Vincent Mayor, Ketua DAP Domberai, Dr. Agus Sumule (UNIPA), Yan Ch Warinussy SH., MH (LP3BH).

Ketiga, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada parapihak yang membantu penelitian lapangan terutama Kakak Max Binur (Yayasan Belantara), Bustamin Wahid, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Sorong), Steven Hae (Yayasan AKA AON. Juga ribuan terima kasih pada Bapak Bupati Tambrauw, Drs. Gabriel Assem, Msi.; Asisten I Bupati Tambrauw, Muhammad Zein Hayatudin, SIP.; Kabag Pertanahan, Airo Hettaria SH; Kepala Kesbangpol, Pieter Mambrasar, SIP.; Kepala Bappeda, Abdul Malik Kastella, SH. Juga beberapa staf Pemkab Tambrauw antara lain Pak Baker, Valen, Hendra, Josep yang dengan baik hati menyediakan transport dan mendampingi kami selama di Tambrauw. Terima kasih juga kami haturkan kepada Pak Stef Mambrasar, pemilik Penginapan Rum Konori beserta keluarga yang melayani dan membantu kami selama penelitian lapangan.

Keempat, tidak lupa terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada tim administrasi dan keuangan program ini di P2K-LIPI, Pak Surip, Bu Murni dan Bu Rina; dan P2P-LIPI, Sdr. Prayogo. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pembangunan di Tanah Papua. Buku ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon masukan yang konstruktif dari pembaca untuk perbaikan lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2019

Cahyo Pamungkas
Editor

Cover
Prakata
Daftar isi
Daftar tabel
Daftar grafik
Daftar gambar
Daftar singkatan
1. Potret pembangunan di Papua dan Papua Barat di era otonomi khusus: Sebuah pendahuluan
     A. Pengantar
     B. Deskripsi Penduduk dan Kondisi Sosial Ekonomi di Papua dan Papua Barat
     C. Gambaran Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Papua dan Papua Barat
     D. Penutup
2. Kompleksitas masalah regulasi pembangunan kesehatan dan pendidikan di Papua Barat
     A. Pengantar
     B. Regulasi Payung Pembangunan Tanah Papua: UU, Inpres dan Perpres
     C. Implementasi Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan di Papua Barat
     D. Tantangan dan Problematika Aturan Hukum
     E. Penutup
3. Pengelolaan dana otonomi khusus untuk pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat
     A. Pengantar
     B. Dana Otonomi Khusus untuk Akselerasi Pembangunan di Papua dan Papua Barat bagi OAP
     C. Alokasi Dana Khusus untuk pendidikan dan kesehatan di Papua dan Papua Barat
     D. Persepsi terhadap Dana Otsus dan Problematika Pengelolaan Dana Otsus
     E. Penutup
4. Formalisasi pembangunan di Papua Barat: Studi kasus pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sorong
     A. Pengantar
     B. Konsep Formalisasi Pembangunan
     C. Otonomi Khusus dan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua
     D. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Sorong
     E. Catatan Evaluasi dan Rekomendasi
5. Pembangunan infrastruktur dan persoalannya di Papua Barat: Studi kasus Kabupaten Tambrauw
     A. Pengantar
     B. Perlunya Infrastruktur di Tambrauw
     C. Pembangunan infrastruktur di Tambrauw
     D. Pembangunan Infrastruktur di Distrik Fev
     E. Dampak Pembangunan infrastruktur dalam Perspektif Orang Papua
     F. Penutup
6. Pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di tanah Papua: Catatan penutup
Indeks
Biografi penulis