Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena pemilihan umum serentak akan dilaksanakan untuk pertama kalinya. Merujuk pada naskah akademik yang menyertai untuk pengajuan rancangannya, setidaknya ada keyakinan bahwa pemilu serentak dapat memberikan ruang bagi pemilih untuk memutuskan pilihannya secara cerdas.

Arti penting lain tahun politik adalah juga sebagai momen untuk lebih memahami persepsi masyarakat secara lebih dalam atas makna kehidupan politik pada umumnya dan demokrasi pada khususnya. Suara atau pandangan masyarakat dapat menjadi barometer yang sesungguhnya tentang sudah sejauh mana sebuah penyelenggaraan kehidupan politik dan pemerintahan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diharapkan secara normative dalam konstitusi kita dan berbagai kebijakan turunannya. Di sinilah survey menjadi relevan untuk melihat sejauh mana pandangan, penilaian, maupun kesiapan public dalam menghadapi pemilu serentak 2019. Dengan melihat hasil survey, dapat dirumuskan pula strategi atau program pembangunan yang dibutuhkan rakyat, serta mencegah konflik sebagai bagian dari upaya preventif keamanan dan permasalahan-permasalahan yang lekat dengan pemilu/pilkada.

Buku Pembelajaran Politik Pemilu Serentak 2019: Sebuah Survei Pemilih memuat lima isu utama, yaitu aspek social budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum dan keamanan, serta penataan demokrasi Indonesia ke depan. Buku hasil penelitian ini layak dibaca oleh pemerhati politik, pengelola lembaga survey, para peneliti bidang politik, para mahasiswa dan dosen politik, politisi, dan pemangku kepentingan politik lainnya.

Pada 2019 lalu, untuk pertama kalinya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan secara serentak. Sistem pemilu serentak yang diatur dalam UU No. 7/2017 disusun berdasarkan argumen, sebagaimana disebutkan dalam naskah akademis rancangan undang-undang, bahwa sistem ini akan mendukung sistem pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif.

Karena pemilih diperkirakan akan cenderung memilih partai partai atau calon anggota legislatif dari partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilihnya, pemerintahan yang terbelah (divided government) dapat dicegah. Selain itu, pemilu serentak juga dianggap memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas.

Jawaban atas pertanyaan apakah asumsi-asumsi yang digunakan sebagai pijakan dalam pembuatan UU Pemilu tersebut sahih tentu saja dapat diketahui setelah pemilu selesai diselenggarakan dan ditetapkan hasilnya. Meskipun demikian, pada tahap pra-pemilu kita dapat membuat pemetaan awal setahun menjelang penyelenggaraan pemilu serentak, misalnya tentang peta preferensi pemilih dalam memberikan suara kepada (bakal) kandidat capres dan partai politik.

Untuk mengukur seberapa rasional pilihan kandidat capres dibuat oleh pemilih, kita dapat memeriksanya dari evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah dalam berbagai bidang, penilaian terhadap keadaan ekonomi keluarga mereka, dan sebagainya. Di luar preferensi pemilih terhadap (bakal) kandidat capres dan partai politik, kita juga dapat melakukan pemetaan tentang persepsi warga tentang berbagai hal yang relevan dengan kecenderungan perilaku memilih mereka pada pemilu mendatang dan isu yang lebih luas terkait masa depan demokrasi di Indonesia.

Terkait hal yang terakhir, kita dapat melakukan pengukuran terhadap tingkat dukungan warga terhadap demokrasi, keanekaregaman di tengah masyarakat, kerentanan terhadap hoaks, tingkat ketertautan (engagement) dan partisipasi politik warga, dan sebagainya. Peta atau gambaran awal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkirakan dinamika perilaku memilih beserta implikasinya pada pemilu serentak medatang.

Pada April-Mei 2018 Pusat Penelitian Politik Kedeputian Ilmu Sosia dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI telah menyelenggarakan survei opini publik yang mencoba memetakan beberapa hal, antara lain:
(1) ketertautan (engagement) dan partisipasi politik warga;
(2) penilaian dan dukungan publik terhadap prinsip dan sistem demokrasi serta institusi politik nasional;
(3) preferensi pemilih terhadap figur calon presiden dan partai politik;
(4) evaluasi publik terhadap keadaan ekonomi dan kinerja pemerintah (approval rating);
(5) sikap toleransi warga;
(6) persepsi warga terhadap institusi penegak hukum dan posisi hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia Buku ini menghadirkan sebelas tulisan yang memuat pemetaan tentang potret sosial-budaya, ekonomi, politik dan hukum-kemanan di Indonesia menjelang penyelenggaraan pemilu serentak.

Kesebelas tulisan tersebut bersifat independent, dalam dua pengertian. Pertama, topik tulisan dipilih oleh masing-masing penulis sesuai minat kajian mereka. Kedua, meskipun dalam proses penulisannya para penulis terlibat diskusi dan proses tukar pikiran yang cukup intens, perspektif yang digunakan pada masing-masing tulisan sepenuhnya dipilih oleh masing-masing penulis.

Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Grafik
Daftar Singkatan
Bagian Pertama: Aspek Sosial Budaya
     Bab 1 Pandangan dan Karakter Masyarakat Indonesia Terhadap Isu Toleransi Beragama
          1.1. Pengantar
          1.2. Review Teoretik
          1.3. Pandangan Masyarakat terhadap Toleransi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat
          1.4. Karakteristik Sosial Masyarakat Toleran: Faktor Demografi dan Interaksi Sosial
          1.5. Penutup
          Daftar Pustaka
     Bab 2 Media Baru dan Political Engament Menjelang Pemilu Serentak 2019
          2.1. Pengantar
          2.2. Media Baru dalam Ranah Politik
          2.3. Gambaran Umum Kepemilikan Akun Media Sosial dan Aplikasi Chatting
          2.4. Keterikatan terhadap Isu Politik dalam Platform Media Baru
          2.5. Media Baru dan Pengaruhnya pada Efikasi Politik
          2.6. Penutup
          Daftar Pustaka
Bagian Kedua: Aspek Ekonomi
     Bab 3 Repsepsi Publik Terhadap Ekonomi dan Kinerja Pemerintah
          3.1. Pengantar
          3.2. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi–JK dalam Perspektif Teoritik
          3.3. Temuan Hasil Survei Opini Publik
          3.3.1 Persepsi Publik terhadap Kondisi Ekonomi Indonesia
          3.3.2 Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Secara Umum
          3.3.3 Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah di Bidang Ekonomi
          3.4. Penutup
          Daftar Pustaka
     Bab 4 Repsepsi Publik Terhadap Program Unggulan Pemerintah
          4.1. Pengantar
          4.2.1. Kebijakan Publik
          4.2.2. Model Rasional Partisipasi Publik
          4.3. Temuan Survei: Persepsi Publik terhadap Program Pemerintah Jokowi–JK
               4.3.1. Kartu Indonesia Sehat
               4.3.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
               4.3.3. Program Keluarga Harapan (PKH)
          4.4. Hubungan Program Unggulan Pemerintah dan Kinerja Pemerintah
               4.4.1. Penerima KIS dan Kinerja Pemerintah di Bidang Kesehatan
               4.4.2. Penerima KIP dan Kinerja Pemerintah di Bidang Pendidikan
          4.5. Program Unggulan dan Perilaku Pemilih
               4.5.1.Penerima KIS dan Preferensi Pilihan Calon Presiden (Capres)
               4.5.2. Penerima KIP dan Preferensi Pilihan Capres
               4.5.3. Penerima PKH dan Preferensi Pilihan Capres
          4.6. Penutup
          Daftar Pustaka
Bagian Ketiga: Aspek Politik
     Bab 5 Persepsi Masyarakat Terhadap Demokrasi: Perbandingan Antarwilayah
     5.1. Pengantar
     5.2. Persepsi Demokrasi Warga, Critical Democrats, dan Dikotomi Jawa-Luar Jawa
     5.3. Latar Belakang Responden: Tempat Tinggal dan Pendidikan
     5.4. Persepsi Mengenai Kebebasan Sipil dan Pers dalam Berdemokrasi
          5.4.1 Persepsi terhadap Kondisi Kebebasan Sipil
          5.4.2 Persepsi terhadap Kondisi Kebebasan Pers
          5.4.3 Persepsi terhadap Kinerja Pemerintah dalam Melindungi Kebebasan Sipil dan Pers
     5.5. Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Demokrasi:Persepsi Responden di Antar Wilayah
     5.6 Persepsi Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi
          5.6.1 Demokrasi dan Pembangunan
          5.6.2 Demokrasi dan Golongan Minoritas
          5.6.3 Demokrasi dan Pertentangan dalam Masyarakat
          5.6.4 Demokrasi Lebih Baik dari Pemerintahan Mana pun
     5.7. Persepsi Mengenai Kualitas dan Kompatibilitas Demokrasi
     5.8. Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 6 Isu Kebangkitan PKI dan Kepercayaan Publik
     6.1. Pengantar
     6.2. Penyebaran Isu Kebangkitan PKI untuk Kepentingan Politik
     6.3. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Isu Kebangkitan PKI
     6.4. Temuan Survei Publik-P2P LIPI
          6.4.1 Penilaian terhadap Keadaan Ekonomi dengan Tingkat Kepercayaan terhadap Isu Kebangkitan PKI
          6.4.2. Tingkat Pendidikan Responden dan Kepercayaan terhadap isu Kebangkitan PKI
          6.4.3. Intensitas Mengakses Berita Politik melalui Internet
          6.4.4 Intensitas Pembahasan Masalah Politik dalam Kehidupan Sehari-hari
          6.4.5. Agama dan Kepercayaan terhadap Isu Kebangkitan PKI
          6.4.6. Penilaian terhadap Demokrasi
          6.4.7. Penilaian terhadap Pemerintahan Orde Baru
     6.5. Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 7 Membaca Arah Perilaku Pemilih Milenial
     7.1. Pengantar
     7.2. Sikap dan Perilaku Politik Pemilih Milenial
          7.2.1 Partisipasi Politik Pemilih Milenial
          7.2.2. Ketertautan Politik (Political Engagement) Pemilih Milenial
          7.2.3 Sikap Pemilih Milenial terhadap Demokrasi
          7.2.4. Evaluasi Pemilih Milenial terhadap Keadaan Ekonomi dan Kinerja Pemerintah
     7.3. Peta Pilihan Capres dan Partai Politik Pemilih Milenial
     7.4. Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 8 Agama dan Perilaku Pemilih
     8.1. Pengantar
     8.2. Faktor Agama dan Perilaku Pemilih
     8.3. Agama dan Kondisi Sosial-Ekonomi menjelang Pemilu 2019
     8.4. Agama dan Afiliasi Organisasi Keagamaan
     8.5. Agama dan Preferensi Pilihan Politik Menjelang Pemilu 2019
          8.5.1. Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim pada Partai Politik di Indonesia
          8.5.2. Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim pada Partai Islam
          8.5.3. Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim pada Koalisi Partai Petahana dan Oposisi
          8.5.4. Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim terhadap Joko Widodo dan Prabowo
          8.5.5 Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim terhadap Calon Kepala Daerah atau Legislatif Beda Agama
          8.5.6. Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim terhadap Caleg Etnis Tionghoa
          8.5.7. Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim terhadap Caleg Seagama dan Beragama Islam
          8.5.8 Preferensi Suara Muslim dan Non-Muslim terhadap Pentingnya Pemimpin Agama Berpolitik
     Daftar Pustaka
Bab 9 Religuisitas dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019
     9.1. Pengantar
     9.2. Religiusitas dan Perilaku Politik
     9.3. Religiusitas dalam Konteks Sosio-Demografis
          9.3.1. Gender (Jenis Kelamin) dan Usia
          9.3.2. Domestik (Perkotaan-Perdesaan)
     9.4. Tingkat Religiusitas dan Kecenderungan terhadap Penerapan Hukum Islam, Afiliasi Keagamaan, dan Pilihan Politik
          9.4.1. Preferensi Religiusitas terhadap Penerapan Hukum Islam di Daerah
          9.4.2. Preferensi Religiusitas Publik terhadap Afiliasi Keagamaan
          9.4.3. Tingkat Religiusitas dan Kecenderungan terhadap Pilihan Politik
     9.5. Penutup
     Daftar Pustaka
Bagian Keempat: Aspek Hukum dan Keamanan
Bab 10 Persepsi Publik Tentang Regulasi Penodaan Agama
     10.1. Pengantar
     10.2. Politisasi dan Regulasi Penodaan Agama: Sebuah Kerangka Konseptual
     10.3. Persepsi Publik terhadap Regulasi Penodaan Agama dan Para Penegak Hukum
          10.3.1.Persepsi Publik terhadap Kualitas Penegak Hukum dan Regulasi Penodaan Agama Dibutuhkan
          10.3.2.Persepsi Publik terkait Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Regulasi Penodaan Agama Dibutuhkan
          10.3.2. Kepercayaan terhadap Lembaga Pembentuk Hukum (DPR) dan Peraturan Penodaan Agama Dibutuhkan
     10.4. Kebutuhan Regulasi Penodaan Agama dan Elektoral pada Pemilu: Persepsi Publik
          10.4.1.Persepsi Publik dalam Hal Menilai Dirinya Religius dan Dukungannya terhadap Regulasi Penodaan Agama
          10.4.2. Persepsi Publik dalam Hal Keanggotaan Organisasi Islam dan Dukungannya terhadap Regulasi Penodaan Agama
          10.4.3. Persepsi Publik dalam Memberikan Suara Kepada Calon Pemimpin yang Beragama Islam pada Saat Pemilu dan Kebutuhan Regulasi Penodaan Agama
     10.5. Penutup
     Daftar Pustaka
     Bab 11 Demokrasi, HAM, dan Penegakan Hukum di Indonesia
          11.1. Pengantar
          11.2. Demokrasi, Law Enforcement, dan HAM: Review Teoretik
          11.3. Penilaian Masyarakat: Hasil Temuan Survei Publik 2018
               11.3.1. Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Demografi
               11.3.2. Penilaian terhadap Demokrasi
               11.3.3.Penilaian terhadap Lembaga Negara/Penegak Hukum
          11.4. Perbandingan dengan Temuan Survei Lainnya
          11.5 Problematika Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum dan Keamanan
          11.6 Penutup: Catatan Atas Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia
          Daftar Pustaka
Bagian Kelima: Penataan Demokrasi Indonesia ke Depan
     Bab 12 Prospek Demokrasi Indonesia Menjelang Pemilu Serentak 2019
          1. Pengantar
          2. Aspek Politik
          3. Aspek Sosial Budaya
          4. Aspek Ekonomi
          5. Aspek Hukum dan Keamanan
          6. Prospek Demokrasi di Indonesia Menjelang Pemilu Serentak 2019
Indeks
Tentang Penulis