Perilaku politik (political behavior) suatu bangsa sangat terkait dengan landasan filosofi negara beserta evolusi organ-organ kenegaraannya; peran pemerintah sebagai "aktor politik sentral; partisipasi warga negara; media massa yang menghembuskan isu-isu politik (political issues) dalam membentuk pendapat umum (public opinion). Buku Perilaku Politik: Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan ini, mempersembahkan pemikiran politik yang digali oleh sari-sari terbaik pemikiran tokoh-tokoh dunia dan tokoh-tokoh Indonesia, serta "aspek-aspek pelaksanaannya semenjak proklamasi kemerdekaan hingga kini."

Ada kritik di dalam setiap perilaku yang terjadi, namun terdapat juga sejumlah dorongan untuk memperbaikinya. Melalui perilaku politik (political behavior) seperti ini, diharapkan dapat menyatukan segenap pelaku politik yang beragam ethnis, agama, dan budaya. Setiap perilaku politik yang terjadi, sebetulnya bisa menyiratkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai demokrasi, yang terus mewujud menjadi budaya politik (political culture) yang toleran. Perilaku politik (political behavior) harus tetap menjadi simpatik, walau laku politik nampaknya seperti "baku bunuh" demi suatu kontestasi (persaingan) yang terus terlihat mengabaikan etika dan seluruh aturan mainnya. Sebetulnya dalam perilaku politik, siapa pun tetap bertarung secara benar dan baik karena perilaku politik (political behavior) itu sendiri sebagai medium menuju negara kesejahtreraan (the welfare state).

Politik dalam kehidupan kontemporer selalu saja berhadapan dengan aktivitas keseharian manusia. Wilayah politik kian kencang terus diperluas menjangkau segala ruang dan waktu, dan bisa masuk dalam takaran wilayah yang kian “renyah”. Wilayah politik menjadi sesuatu yang bisa menjadi takaran bersama dan dapat menjangkau seluruh level kehidupan manusia. Politik akhirnya menjadi anutan perilaku hidup yang terus menyatu dalam keseluruhan aktivitas setiap manusia.

Pertanyaan besarnya adalah: Ada apa dengan perilaku politik sampai perilaku politik (political behavior) mampu menyedot perhatian manusia ketika manusia menyadari tentang seluruh aktivitas kesehariannya? Pertanyaan besar di atas merupakan implikasi perluasan wilayah politik (political area) yang sebetulnya menjadi ajang pertaruhan perjuangan nasib hidup manusia dalam keseharian ketika bangun tidur di kala pagi dan berangkat menuju peraduan di waktu malam. Semuanya berjalan sesuai arasnya tanpa ada yang mengganggu-gugat.

Wilayah politik kini berada dalam kisaran kehidupan manusia yang hadir setiap hari bahkan setiap jam untuk membuat berbagai formulasi, mulai dari yang paling positip memperjuangkan kesejahteraan bersama (the walfare state) sampai pada formulasi yang paling negatif yakni “saling membunuh dalam berpolitik.” Berpolitik tanpa “membunuh”, adalah sebuah negasi untuk memberangus upaya kehidupan siapa pun sebagai penghalang idealisme perjuangan politik seseorang.

Perjuangan politik ini mulai dari yang sangat sarkastis to the point, sampai pada yang paling lembut analogi etis. Mulai dari memperjuangkan kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan dalam sebuah negara (the walfare state) sampai pada mementingkan diri sendiri demi egoisme etisnya. Disinilah, orang bergulat dengan praktik etika yang selalu saja bersosok ganda yang terus ia perjuangkan dalam berhadapan dengan fakta sosialnya. Di sini pula, eksistensi politik dan pemerintahan serempak memberikan nuansa baru dalam sebuah pembangunan politik yang terus berjalan secara beriringan.

Dalam konteks ini lahirlah tokoh-tokoh sentral dalam sebuah negara yang tentu tidak lepas dari perjuangan politiknya masingmasing, dan selalu unggul dalam sejarahnya. Bung Karno, Pak Harto, Pak B.J. Habbie, Gus Dur, Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak SBY (Susilo Bambang Yudoyono) dan Bapak Joko Widodo (Jokowi). Semuanya hadir dalam panggung perpolitikan dan terus menghadirkan perilaku politiknya, mulai dari konsep rasional tentang teori sebagai pemikiran spekukatif, sampai pada bentuk dan tatacara pengaturan masyarakat yang ideal.

Sosok pemikiran seperti ini dikemasnya dalam politik persaudaraan yang dalam ilmu politik selalu bermula dari keluarga, di mana logika kekuasaan didasarkan pada darah dan penghambaan, yang juga berimplikasi pada keseluruhan praktik ketatanegaraan. Demokrasi yang adalah terminologi asing diadopsi ke dalam keluarga dan terus mengaduk semangat kekeluargaan dan persaudaraan yang kian lama ada dalam pertaliannya dengan ideologi Pancasila.

Perilaku politik pun mulai mengalami perubahan dengan hadirnya praktik demokrasi tanpa rengking di mana nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan yang selama ini dominan dalam berdemokrasi dengan azas demokrasinya adalah Pancasila, mengalami pengabaian. Pertanyaan besar muncul berikutnya adalah: Apakah dalam perilaku politik (political behavior), orang masih tetap menghormati dan menjunjung tinggi budaya politik (political culture) dan toleransi? Indonesia adalah negara yang berdaulat dan demokratis.

Budaya politik dan toleransi yang terus aktif merupakan perilaku politik (political behavior) masyarakat dalam kehidupan bernegara. Semua warga negara yang aktif dalam berpolitik, terus bersikap demokratis dalam mewujudkan kehidupan budaya politik yang toleran. Perilaku politik yang sama terlihat hadir juga dalam media massa yang terus memiliki pengaruh kuat dan kompleks terhadap bagaimana seseorang memahami dan membentuk dunianya.

Media massa juga membentuk pendapat umum dengan menghembus isu-isu politik yang sedang berkembang dan hal ini pun bisa berpengaruh langsung terhadap sistem politik (political system) suatu negara. Konsekuensi perubahan ini terus berpengaruh terhadap perilaku politik dalam ruang lingkup politik. Lingkungan politik adalah tempat di mana manusia hidup bersama dan saling berinteraksi, dan di sana pula perilaku politik menunjukkan sosoknya.

Dalam buku ini, penulis berupaya menelisik keseluruhan problem tentang perilaku politik (political behavior) dan membuka horison berpolitik bagi siapa pun dan menjadi pegangan dalam perilaku politiknya. Hadirnya buku ini, tidak lepas dari orang-orang yang berjasa baik secara langsung atau pun tidak langsung. Terima kasih kepada temanteman dosen FLA (Faculty of Liberal Arts), teman-teman dosen FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Pelita Harapan.

Terima kasih secara khusus buat “The Johannis Oentoro Library,” Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan banyak buku, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan tema yang penulis garap. Akhirnya, terima kasih buat penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang telah menerbitkan buku ini tepat pada waktunya, walau di tengah mewabahnya Covid 19. Semua keterbatasan dalam buku ini, tetap dalam kendali penulis.

Sampul
Daftar Isi
Halaman Persembahan
Kata Pengantar
Kata Sambutan
Endorsement
Bagian Satu: Politik “Tanpa Membunuh”
     Pendahuluan
     Pembahasan
          2.1 Definisi Politik
          2.2 Perkembangan Politik
          2.3 Perilaku Politik
          2.4 Definisi Membunuh
          2.5 Definisi Politik tanpa Membunuh
          2.6 Tokoh-Tokoh Politik tanpa Membunuh
               a. Mahatma Gandhi
               b. Martin Luther
               c. Nelson Mandela
               d. Aung San Suu Kyi
     Kesimpulan
          3.1 Kesimpulan
          3.2 Saran
     Daftar Pustaka
Bagian Kedua: Etika Politik
     Etika Politik
     Pembahasan
          2. 1 Pengertian Etika
          2. 2 Pengertian Politik
          2. 3 Pengertian Etika Politik
          2.4 Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara RI
               2.4.1 Ketuhanan Yang Maha Esa
               2.4.2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
               2.4.3 Persatuan Indonesia
               2.4.4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
               2.4. 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
     Kesimpulan
          3.1 Kesimpulan
          3. 2 Saran
     Daftar Pustaka
Bagian Tiga: Politik dan Pemerintahan
     Pendahuluan
     Pembahasan
          2.1 Politik
               2.1.1 Definisi Politik
               2.1.2 Ilmu Politik
               2.1.3 Teori Politik
          2.2 Pemerintah dan Pemerintahan
               2.2.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
               2.2.2 Sejarah Terbentuknya Pemerintahan
               2.2.3 Ilmu Pemerintahan
               2.2.4 Bentuk Sistem Pemerintahan
          2.3 Sistem Pemerintahan di Indonesia
               2.3.1 Perkembangan Sistem Politik di Indonesia
               2.3.2 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945
               2.3.3 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD1945 Setelah Diamendemen
          2.4 Pembagian Pekerjaan dalam Sistem Pemerintahan
               2.4.1 Pemerintahan Pusat
               2.4.2 Pemerintahan Daerah
          2.5 Hubungan Antar-Lembaga Negara
               2.5.1 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi (MK)
               2.5.2 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung (MA)
               2.5.3 Hubungan Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
               2.5.4. Hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
               2.5.5. Hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
          2.6 Sistem Pemerintahan dan Politik Pada Setiap Masa
               2.6.1 Presiden Ir. Sukarno (1945-1966)
               2.6.2 Presiden Soeharto (1967-1998)
               2.6.3 Presiden B.J. Habibie (1998-1999)
               2.6.4 Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)
               2.6.5 Presiden Megawati Sukarnoputri (2001-2004)
               2.6.6 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2014)
               2.6.7 Presiden Joko Widodo (2014–sekarang, dalam artian masuk dalam periode kedua masa jabatannya)
     Kesimpulan
     Daftar Pustaka
Bagian Empat: Politik dan Persaudaraan
     Pendahuluan
     Pembahasan
          2.1 Keluarga
          2.2 Persamaan
          2.3 Persaudaraan
          2.4 Komunikasi Politik
          2.5 Budaya Politik
     Kesimpulan
     Daftar Pustaka
Bagian Lima: Demokrasi dan Kekeluargaan
     Pendahuluan
          1.1 Latar belakang
     Konsep Pemikiran Demokrasi Pancasila
          2.1. Definisi Demokrasi Pancasila
          2.2. Prinsip Demokrasi Pancasila
          2.3. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila
          2.4. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila
          2.5. Fungsi Demokrasi Pancasila
          2.6. Kekeluargaan
     Kesimpulan
          3.1. Kesimpulan
     Daftar Pustaka
Bagian Enam: Budaya Politik Di Indonesia
     Pendahuluan
     Tinjauan Pustaka
          2.1. Definisi Budaya Politik
          2.2. Karakteristik Budaya Politik
          2.3. Faktor yang Mempengaruhi Budaya Politik
          2.5. Perkembangan Budaya Politik di Indonesia
          2.6. Sosialisasi Budaya Politik di Indonesia
     Kesimpulan
          3.1 Kesimpulan
     Daftar Pustaka
Bagian Tujuh: Politik dan Media
     Pendahuluan
          1.1. Latar Belakang
     Pembahasan
          2.1. Media Massa
          2.2. Politik
          2.3. Komunikasi Politik
          2.4. Media, Politik, dan Etika
          2.5. Media dan Politik yang Saling Berhubungan
          2.6. Politik dan Media di Indonesia
          2.7. Politik dan Media di Negara lain
     Kesimpulan
          3.1. Kesimpulan
     Daftar Pustaka
Bagian Delapan: Politik dan Lingkungan Sosial
     Pendahuluan
          1.1 Latar Belakang Masalah
     Pembahasan
          2.1. Politik
          2.2 Sistem Politik di Indonesia
          2.3 Lingkungan Sosial
          2.4 Penerapan Politik dalam Lingkungan Sosial
     Kesimpulan
     Daftar Pustaka
Tentang Penulis