Ikhtisar
Buku Akuntansi Desa ini memberikan wawasan bagi para pembaca mengenai sejarah desa, identifikasi desa dan budaya desa, serta berbagai aspek di sekitar akuntansi desa, seperti strategi desa, manajemen keuangan desa, yang bermuara pada wilayah akuntansi desa seperti basis akuntansi, bagan pos atau akun akuntansi, bentuk laporan keuangan (LK) Desa nan ideal, berepilog gambaran utopis tentang desa digital dan tata kelola desa nan baik (good village governance) versi Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
Tidak ada hukum positif tentang kewajiban membuat laporan keuangan desa. Tertengarai pada awal 2018 bahwa hampir 100% desa berpotensi mampu melakukan kegiatan akuntansi desa. Sekitar 80% Desa yang telah mendapat pelatihan dari Departemen Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan telah mampu menggunakan perangkat lunak Sistem Keuangan Desa versi Permendagri Nomor 113 atau penggantinya tentang Sistem Keuangan Desa, merupakan desa potensial yang membuat Laporan Keuangan Desa. Dari ribuan langkah yang telah sampai pada kemampuan melakukan pertanggungjawaban keuangan desa, Laporan Keuangan Desa dengan tambahan beberapa langkah lagi.
Akuntansi desa dilakukan sesuka hati pemerintah desa sepanjang tidak diatur oleh hukum positif, dan buku ini menghantar sidang pembaca, bagaimana cara berakuntansi desa secara baik.
Pendahuluan / Prolog
Akuntansi Desa, Akuntansi Pemerintahan
Sistem keuangan desa yang tidak berbasis sistem akuntansi adalah sebuah pertanggungjawaban keuangan yang belum paripurna, bahwa sistem akuntansi desa bermuara pada laporan keuangan (LK) Desa adalah paripurna, ideal dan baik bagi desa itu sendiri, bagi kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam program pembangunan nasional (Propenas) NKRI bermaksud menempatkan 75.000 desa sebagai ujung tombak perekonomian NKRI sebagai sebuah negara kelautan dan agraris. Pada saat ini, hampir 100% desa telah menerapkan manajemen keuangan desa yang bermuara pada Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.
Sistem akuntansi desa dapat dirancang dengan menghormati dan memperhatikan hasil karya anak bangsa, misalnya raihan Departemen Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menerapkan SisKeuDes, mentransformasinya menjadi sebuah proses akuntansi yang praktis tanpa beban tambahan bagi desa yang telah sukses mengimplementasikan SisKeuDes. Para perancang SisKeuDes di BPKP dapat meng-alih-rupa SisKeuDes menjadi sistem akuntansi desa. Alih rupa atau tiwikrama SisKeuDes menjadi sistem akuntansi seharusnya diupayakan tidak memberikan kesulitan bagi pelaksana perbendaharaan dan akuntansi di desa-desa (key in operator), menghasilkan peningkatan kualitas 1000% bagi pertanggungjawaban dana desa oleh kabinet di hadapan DPR, karena LK Desa berpotensi dapat diperiksa dan dibubuhi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penulis
Jan Hoesada - Dr. Jan Hoesada, CPA., CA. Lahir pada 1947 di Jember, Jawa Timur. Beliau bergolongan darah O, bersatus menikah dan beragama Katolik, serta dipermandikan dengan nama Yoachim (Ayahanda Maria). Pendidikan yang pernah ditempuh adalah lulus S-1 Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM) tahun 1973 dan Magister Manajemen Jurusan Akuntansi Program Magister Manajemen Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB-UI) tahun 1989/1990 (lulusan terbaik).
Penulis mendaftar S-3 UI tahun 1996, mulai kuliah tahun 1997, lulus semua mata kuliah tahun 1999/2000, menyusun proposal disertasi tahun 2000−2004 dan tahun 2004 dikeluarkan dari UI sebagai siswa S-3. Masuk tahun 2005 dan lulus tahun 2008 pada Program S-3 Jurusan Manajemen Strategi Institut Bisnis Informatika Indonesia (IBII).
JH menjadi pengajar berbagai Fakultas Ekonomi & Bisnis, serta Program Pascasarjana. Aktif hingga saat ini di Magister Akuntansi (Maksi) FEB-UI; FEB Univ. Tarumanagara; FEB IBII; MM Univ. Sumatera Utara; Maksi Univ. Mercu Buana (UMB); FEB Trisakti International Business School.
Daftar Isi
Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Sambutan Rektor Universitas
Mercu Buana
Kata Sambutan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kata Pengantar Founding Partner dan Chief Executive Partner RSM Indonesia
Kata Pengantar Komisaris Utama PT Salemba Emban Patria dan Staf Pengajar FEB-UI
Prakata
Daftar Isi
Bab 1—Sejarah, Budaya, dan Manajemen Desa
Pendahuluan
Wacana Akuntansi Desa Berbasis Manajemen Desa dan Budaya Desa
Struktur Manajemen Desa
Manajemen Pendapatan Desa
Manajemen Aset Desa
Manajemen KDP Aset Desa
Manajemen Perolehan Aset Desa
Manajemen Operasional Aset Desa
Manajemen Operasional BUMDes
Bab 2—Formulasi Strategi Desa
Strategi Akbar
Strategi Bersaing Desa
Pengembangan Sarana Analisis
Perumusan Visi Desa
Analisis Lingkungan Internal Desa
Analisis Lingkungan Eksternal Desa
Analisis Daya Saing Desa
Strategi Kesiapan Wilayah
Ukuran Sukses Manajemen Kewilayahan Pemerintah Desa
Strategi Desain Hunian Kabupaten dan Desa
Strategi Pembangunan Infrastruktur Desa
Perencanaan Kerja Sama Antarpemerintah Desa
Strategi Kepemerintahan Desa Berbasis Lingkungan
Strategi Layanan Dasar Akan Proteksi terhadap Manusia dan Harta, Strategi Jaminan Sosial dan Strategi Edukasi Sosial
Strategi Peningkatan Pendidikan Desa
Strategi Atraksi atau Hiburan
Kebijakan Pemerintah Desa
Bab 3—Aspek Hukum Desa
Pendahuluan
Hukum Otonomi Daerah
Sejarah Kepemerintahan Desa
Perbedaan dan Persamaan Kelurahan dan Desa
Perencanaan Strategis Kabupaten Berdasar Perencanaan Desa
Manajemen Keuangan Desa
Administrasi Desa
Desa sebagai Entitas Pelaporan LK
Aspek Hukum Keuangan Desa
Badan Hukum Desa
Bab 4—Menimbang Kelayakan Desa sebagai Entitas Pelaporan Akuntansi
Status Hukum sebuah Entitas Desa
Argumen Desa sebagai Entitas Pelaporan LK
Bab 5—Aspek Keuangan Desa
Inti Sari Keuangan Desa
Administrasi Keuangan Desa
Dukungan Penghasilan Asli Desa dalam Keuangan Desa
Perencanaan Strategis sebagai Basis Keuangan Desa
Perencanaan Keuangan Desa
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Berbagai Jenis Laporan Desa
Alamat Pelaporan Aspek Keuangan Desa
Berbagai Sarana Akuntansi Desa yang Telah Tersedia
Dimensi Laporan Keuangan Desa dalam Hukum NKRI
Bab 6—Basis Akuntansi Pemerintahan Desa
Dasar Pikiran Basis Akuntansi Desa Nan Ideal
Konsep Dasar Bernegara
Akuntansi Desa Berbasis Kas Adalah Tidak Mungkin
Menimbang Akuntansi Desa Berbasis Kewajiban (Obligation Basis)
Menimbang Akuntansi Desa Berbasis Akrual Paripurna (Full Accrual Basis)
Menimbang Kemungkinan SAP Desa Berbasis Kas Termodifikasi (Modified Cash)
Menimbang Gagasan SAP Desa Berbasis Akrual Termodifikasi (Modified Accrual)
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran
Tidak Ada Hubungan Basis Anggaran dan Basis Akuntansi
Memahami Jenis Entitas Pemerintahan dan Memilih Basis Akuntansi yang Sesuai
Analisis Keuntungan Kerugian Menggunakan Basis Kas Murni
Analisis Keuntungan Kerugian Menggunakan Basis Akrual
Bila LK Berbasis Kas atau Berbasis Akrual Diizinkan, Boleh Pilih
Bila Basis Modifikasian ke Akrual dan Akrual Murni Diizinkan, Boleh Pilih
Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap
Memahami Basis Kas Menuju Akrual Versi PP Nomor 24 Tahun 2005 (Cash Toward Accrual)
Bab 7—Aset Tetap Desa
Pendahuluan
Pembangunan Aset Tetap Desa
Bab 8—Kode Akun Standar Pemerintah Desa
Teori Kode Akun
Basis Penyusunan Kode Akun Akuntansi
Kode Akun Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Statistik Keuangan Pemerintah (Government Financial Statistics)
Contoh Kode Akun (Chart of Accounts) Buku Besar Desa
Bab 9—Sistem Akuntansi Desa
Pendahuluan
Wacana Sistem Akuntansi Desa
Sistem Penganggaran Desa
Sistem Manajemen Perjanjian
Sistem Belanja Desa
Sistem Persediaan Desa
Panduan Akuntansi Persediaan
Sistem Penerimaan dan Pendapatan Desa
Sistem Pencatatan Pendapatan Nan Baik
Sistem Administrasi Desa sebagai Wapu
Sistem Investasi Desa
Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud Desa
Sistem Keuangan dan Akuntansi Utang Desa
Sistem Akuntansi dan Manajemen Hadiah, Hibah, atau Sumbangan yang Diterima
Sistem Laporan Keuangan Desa
Prosedur Gawat Darurat
Sistem Akuntansi dan Manajemen Bank
Daftar Kekayaan Desa yang Perlu Disajikan pada CALK dalam LK Desa
Bab 10—Evaluasi Kinerja Desa
Pendahuluan
Evaluasi Desa Versi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Evaluasi Desa Versi PP Nomor 43 Tahun 2014
Evaluasi Desa Versi PP Nomor 47 Tahun 2015
Evaluasi Dana Desa
Evaluasi Desa Versi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 atau Penggantinya
Evaluasi Desa Versi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 atau Penggantinya
Evaluasi Kinerja Penataan Desa
Evaluasi Dana Desa
Evaluasi Belanja Program
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa
Bab 11—Neraca Awal Entitas Pemerintah Desa
Menyambut SAP Desa
Pengertian Neraca dan Pengukuran
Laporan Keuangan Entitas Pelaporan
Penilaian Awal
Ruang Lingkup Berbagai Pos Neraca Awal Desa
Bentuk Neraca Awal Desa, Pos Neraca Desa, Buku Besar Desa, dan Buku Besar Pembantu Desa
Bagaimana Cara Menyusun Neraca Awal Desa
Pendekatan dalam Penyusunan Neraca Awal
Sembilan Langkah Strategis dalam Penyusunan Neraca Awal
Bab 12—Strategi Pemeriksaan Dana Desa
Pendahuluan
Analisis Kondisi Desa
Bagaimana Pemeriksa Memeriksa Dana Desa pada Tiap Desa?
Bagaimana Dana Desa Diperiksa Secara Menyeluruh dalam Tatanan Hukum Perbendaharaan NKRI?
Bab 13—Utopia Desa Digital
Bab 14—Tata Kelola Pemerintahan Desa Nan Baik
Pendahuluan
Good Public Governance
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang
