Ikhtisar
Buku Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah Edisi 2 merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Akuntansi Sektor Publik (ASP). Buku ini mencoba memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif berkaitan dengan teori, konsep, dan aplikasi ASP, baik pada organisasi pemerintah maupun pada organisasi sektor publik nonpemerintah.
Berbagai macam teori dan konsep ASP serta paradigma dan isu-isu terkini dalam ASP, seperti kajian atas pro-kontra basis akrual dalam Akuntansi Pemerintahan, tinjauan kritis atas SAP Berbasis Akrual, perkembangan teori penganggaran, perkembangan isu akuntabilitas dan pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik nonpemerintahan seperti partai politik, akuntansi desa, Badan Layanan Umum (BLU), dan lain sebagainya, dibahas dalam buku ini.
Buku ini diawali dengan pengantar untuk mengenal dan memahami ASP. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal bagi pembaca tentang berbagai bidang kajian dalam ASP serta memberikan sistematika dan kerangka berpikir yang menjadi dasar penyusunan buku ini. Selanjutnya, isi dari buku ini akan dibagi dalam enam bagian. Bagian pertama berisikan bahasan seputar Teori dan Konsep Penganggaran, termasuk konsep entitas serta negara dan pemerintah sebagai objek akuntansi sektor publik, gambaran sejarah dan perkembangan penganggaran di Pemerintah Indonesia.
Bagian kedua bahasan yang dikemukakan mencakup Teori dan Konsep Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Bagian ketiga buku ini membahas hal yang terkait dengan Akuntansi Keuangan, yakni Konsep Pelaporan Sektor Publik (terutama pemerintah), termasuk pro-kontra penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Bagian keempat dikemukakan Teori, Standar, Teknik, dan Prosedur yang berfokus pada perbandingan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual dan SAP Berbasis Akrual.
Pada bagian ini juga dikemukakan tinjauan kritis atas diberlakukannya SAP Berbasis Akrual. Selanjutnya, bagian kelima dikemukakan bahasan seputar Auditing di Sektor Pemerintahan, termasuk pembahasan mengenai fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat. Bagian terakhir, yakni bagian keenam berisi mengenai Kapita Selekta Akuntansi Sektor Publik. Bagian Kapita Selekta ASP ini berisi beberapa wacana dan konsep akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di berbagai organisasi sektor publik selain pemerintahan, seperti partai politik, LSM, tempat ibadah, BLU universitas, dan akuntansi desa.
Dengan bahasan-bahasan tersebut diharapkan pemerhati dan pembaca mendapatkan sebuah gambaran yang lebih utuh tentang Akuntansi Sektor Publik. Dengan gambaran tersebut maka pemahaman terhadap Akuntansi Sektor Publik akan lebih mantap, hingga ke depan pengembangan Akuntansi Sektor Publik juga diyakini lebih baik dan lebih mantap.
Pendahuluan / Prolog
Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Entitas dalam akuntansi sektor publik, terutama entitas pemerintahan. Akuntansi sektor publik dengan segala kekhasannya serta sistem dan lingkungannya tidak terlepas dari jenis organisasi itu sendiri. Karakteristik dari organisasi publik yang kompleks, rumit, penuh nuansa politis, dan kaku memengaruhi khususnya organisasi pemerintah.
Setelah era reformasi, kajian Akuntansi Sektor Publik (ASP) menunjukkan perkembangan dan peningkatan minat yang sangat pesat. Ketersediaan akan literatur ASP mutlak diperlukan. Permintaan dan ekspektasi publik akan kuantitas dan kualitas literatur ASP, baik berupa buku maupun tulisan ilmiah, masih belum dapat terpenuhi. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman bahwa domain paling luas dalam akuntansi sektor publik adalah akuntansi untuk organisasi pemerintahan. Buku ini tetap menyajikan kajian berbagai macam bidang kajian yang ada dalam ASP untuk organisasi pemerintahan mulai dari teori dan konsep penganggaran, teori dan konsep sistem pengendalian manajemen sektor publik, konsep pelaporan keuangan sektor publik, teori, teknik, dan standar akuntansi keuangan sektor publik, dan auditing sektor publik.
Penulis
Abdul Halim, Prof. - Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, Akt., lahir di Banjarmasin pada 28 Juli 1958. Menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM (sekarang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM/FEB-UGM) sejak 1983. Setelah menyelesaikan MBA di Murray State University, Kentucky, Amerika Serikat pada 1991, mengikuti Local Government Finance Course di University of Birmingham, Inggris pada 1994. Sejak 2006-2014 menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan RI, bidang desentralisasi fiskal (TADF). Di tahun 2015 dan 2016 menjadi anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Sejak awal tahun 2016 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEB-UGM. Di program Magister Ekonomika Pembangunan UGM, mengajar pada konsentrasi keuangan daerah. Konsentrasi tersebut ditekuni dalam menempuh Program Doktoralnya yang ditempuh melalui program sandwich (UGM-University of Kentucky) sejak 1998 yang diselesaikannya pada Maret 2002 dengan judul disertasi Analisis Varian atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Segera setelah menyandang gelar Doktor, dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM pada 17 Januari 2004 pada usia 46 tahun. Pidato pengukuhan Guru Besarnya berjudul Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah.
Muhammad Syam Kusufi - Menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura sejak tahun 2006. Gelar S-1 Akuntansi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2005 dan memperoleh gelar M.Sc., dari Program Doktor dan MSi FEB UGM pada tahun 2012 dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen. Selain menjadi staf pengajar, pernah pula menekuni profesi sebagai akuntan publik pada KAP Made Sudharma, Thomas, dan Dewi (2006). Di samping aktif sebagai dosen, sejak 2006 juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi dan Kebijakan Publik (PPAKP) Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo sampai dengan tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 ditunjuk sebagai Ketua Tax Centre Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo sampai dengan sekarang.
Daftar Isi
Sampul depan
Tentang Penyunting
Kata Pengantar Edisi 2
Daftar Isi
Bab 1 Sebuah Pengantar untuk Mengenal dan Memahami Akuntansi Sektor Publik
Pendahuluan
Akuntansi dan Akuntansi Sektor Publik
Pengguna Informasi Akuntansi
Audit dalam Organisasi Sektor Publik
Penutup
Bagian I - Penganggaran: Teori dan Konsep
Bab 2 Memahami Organisasi Sektor Publik sebagai Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik
Pendahuluan
Organisasi Sektor Publik
Peran Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik
Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 3 Anggaran sebagai Objek Akuntansi Sektor Publik
Pendahuluan
Keterkaitan Keuangan Negara dan Daerah dengan Akuntansi Sektor Publik
Sistem Akuntansi Keuangan sebagai Bagian dari Penganggaran Sektor Publik
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 4 Negara dan Pemerintah sebagai Sasaran Akuntansi Sektor Publik
Pendahuluan
Pengertian Negara dan Pemerintah
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Kekuasaan atas Keuangan Negara
APBN
APBD
Pelaksanaan APBN dan APBD
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Kondisi Perencanaan Penganggaran di Indonesia pada Saat Ini
Revolusi Sistem Perencanaan Penganggaran di Indonesia
Kondisi Faktual Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) di Indonesia
Tantangan pada Masa Mendatang
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 5 Teori dan Konsep Penganggaran Sektor Publik
Pendahuluan
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Fungsi Anggaran Sektor Publik
Tujuan dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik
Prinsip-Prinsip dalam Penganggaran Sektor Publik
Pendekatan Penganggaran pada Sektor Publik
Perkembangan Teori Penganggaran Sektor Publik
Penganggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 6 Sejarah dan Perkembangan Penganggaran di Pemerintah Indonesia
Pendahuluan
Penganggaran di Era Prareformasi
Penganggaran di Era (Pasca)-Reformasi (Periode 1999–2004).
Penganggaran di Era Pasca-Reformasi Lanjutan (Periode 2004–Sekarang).
Agenda di Masa Mendatang
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bagian II - Teori dan Konsep Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Bab 7 Sekilas Manajemen Strategi dan Implementasi Strategi di Pemerintah
Pendahuluan
Pengertian Manajemen Strategi
Konsep Manajemen Strategi Sektor Publik
Perumusan Strategi
Perencanaan Strategis
Penganggaran
Penilaian Kinerja
Implementasi Strategi pada Sektor Publik
Tantangan di Masa Mendatang
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 8 Pusat Pertanggungjawaban di Pemerintah: Teori dan Aplikasi
Pendahuluan
Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Struktur Pengendalian Manajemen
Konsep Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Sektor Publik
Pusat Pertanggungjawaban sebagai Basis Pengembangan Pengukuran Kinerja
Masalah Kesesuaian Tujuan
Masalah Eksternalitas
Implementasi Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Pemerintahan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 9 Pengukuran Kinerja di Pemerintah: Teori dan Aplikasi
Pendahuluan
Pengukuran Kinerja dan Fungsi Pengendalian Manajemen Organisasi Sektor Publik
Kesesuaian Desain Pengukuran Kinerja dengan Desain Sistem Pengendalian Manajemen
Konsep Value For Money pada Pengukuran Kinerja
Pengukuran Ekonomi
Pengukuran Efisiensi
Pengukuran Efektivitas
Konsep Dasar: Input, Output, dan Outcome
Indikator Input
Indikator Output
Indikator Outcome
Konsep Best Value
Implementasi Pengukuran Kinerja di Pemerintahan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 10 Penetapan Harga Barang dan Jasa Publik di Indonesia (Perbandingannya dengan Sektor Bisnis)
Pendahuluan
Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Pelayanan Swasta/Bisnis
Penentuan Harga Pelayanan Publik
Pelayanan Publik yang Dapat Dijual
Dasar Pembebanan Tarif Pelayanan Sektor Swasta
Dasar Pembebanan Tarif Pelayanan Publik
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 11 Sistem Reward dan Punishment: Sebuah Perbandingan antara Sektor Publik dan Bisnis
Pendahuluan
Kajian Teoretis dalam Sistem Reward dan Punishment
Sistem Pengukuran Kinerja
Reward dan Punishment
Teori Pengharapan (Expectancy Theory)
Teori Penguatan
Teori Keagenan
Konsep dan Aplikasi Sistem Reward dan Punishment di Sektor Publik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Bisnis
Perbedaan Sistem Pengukuran Kinerja
Perbedaaan Indikator Kinerja
Perbedaaan Reward dan Punishment antara Organisasi Sektor Publik
dan Bisnis
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Saran
Daftar Pustaka
Bagian III - Akuntansi Keuangan Sektor Publik: Konsep Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Bab 12 Public Sector Accounting dan Budgetary Accounting: Memahami Posisi Anggaran dalam Akuntansi Sektor Publik
Pendahuluan
Situasi Internasional atas Penggunaan Basis Akrual
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah di Indonesia
Anggaran Sektor Publik
Konsep Anggaran Sektor Publik (Pemerintahan)
Akuntansi Anggaran sebagai Bagian dari Akuntansi Sektor Publik
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 13 Kerangka Konseptual untuk Akuntansi Sektor Publik: Arti Pentingnya Guna Pengembangan Akuntansi Sektor Publik
Pendahuluan
Kerangka Konseptual sebagai Acuan Pengembangan Akuntansi Sektor Publik
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 14 Memahami Basis Kas versus Basis Akrual pada Akuntansi Anggaran
Pendahuluan
Perjalanan Reformasi Akuntansi Keuangan Pemerintah di Indonesia
Tahap Pertama: Periode Tahun 1974–1999
Tahap Kedua: Periode Reformasi Awal antara Tahun 2000–2005
Tahap Ketiga: Periode Reformasi Lanjutan antara Tahun 2005–2010
Tahap Keempat: Periode Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual antara Tahun 2010–Sekarang
Basis Kas versus Basis Akrual: Konsep dan Implementasinya dalam Akuntansi Anggaran
Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual di Berbagai Negara
Pro-Kontra Mengadopsi Akuntansi Akrual dalam Sektor Publik
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Indonesia: Tinjauan atas PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Kendala-Kendala yang Dihadapi
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 15 Dilematika Full Adoption pada Akrualisasi Sektor Publik
Latar Belakang
Akuntansi Berbasis Akrual
Penerapan Adopsi Akuntansi Akrual secara Penuh (Full Adoption)
Dilematika Akrualisasi Sektor Publik
Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual—Basis Kas
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 16 Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
Pendahuluan
Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Perkembangan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Sistematika SAP
Basis Akuntansi
Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
Penyusunan Laporan Keuangan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat
Laporan Aktivitas
Laporan Arus Kas
Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia dengan Amerika
Peningkatan Standar Akuntansi Internasional
Proses Peningkatan Standar oleh IPSASB
Sistematika IPSAS Setelah Revisi
Basis Akuntansi Keuangan dan Anggaran
Standar Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Komersial: Harus Konvergen atau Paralel?
Daftar Pustaka
Bab 17 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) versus Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Pendahuluan
Perbedaan PSAP dan PSAK
Daftar Pustaka
Bagian IV - Akuntansi Keuangan Sektor Publik: Teori, Standar, Teknik atau Prosedur (Perbandingan SAP Kas Menuju Akrual dan SAP Berbasis Akrual)
Bab 18 Memahami Arti Penting PSAP Nomor 01 pada SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dan SAP Berbasis Akrual
Pendahuluan
Pokok-Pokok Bahasan, Perbandingan, dan Tinjauan Kritis PSAP Nomor 01 antara SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual
Tujuan Pernyataan, Ruang Lingkup, dan Basis Akuntansi
Tujuan Laporan Keuangan
Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan
Komponen-Komponen Laporan Keuangan
Struktur dan Isi
Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Arti Penting PSAP Nomor 01
Penutup
Kesimpulan
Saran
Daftar Pustaka
Bab 19 Tinjauan atas PSAP yang Terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
Pendahuluan
Tinjauan atas PSAP Nomor 02: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
Basis Akuntansi
Akuntansi Anggaran
Akuntansi Pendapatan-LRA
Akuntansi Belanja
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA
Akuntansi Pembiayaan
Akuntansi SiLPA/SiKPA
Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang
Transaksi dalam Mata Uang Asing
Tinjauan atas PSAP Nomor 03: Laporan Arus Kas
Bentuk dan Struktur Laporan Arus Kas
Aktivitas Operasi
Aktivitas Investasi
Aktivitas Pendanaan
Aktivitas Transitoris
Penyajian Laporan Arus Kas
Hubungan Laporan Arus Kas dan Neraca
Tinjauan atas PSAP Nomor 04: CaLK
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 20 Tinjauan atas PSAP yang Terkait dengan Akuntansi Aset Tetap dan Investasi
Pendahuluan
Akuntansi Aset Tetap
Tinjauan Akuntansi Aset Tetap
Akuntansi Investasi
Tinjauan Akuntansi Investasi
Daftar Pustaka
Bab 21 Studi atas Teknik dan Prosedur Akuntansi pada Akuntansi (Uang dan Barang) dan Aplikasinya di Indonesia
Pendahuluan
Teori Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik
Objektivitas
Konsistensi
Daya Banding
Tepat Waktu
Ekonomis dalam Penyajian Laporan
Materialitas
Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Teknik-Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Akuntansi Anggaran
Akuntansi Komitmen
Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Akuntansi Kas
Akuntansi Akrual
Implementasi Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis
Teknik Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah di Indonesia
Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah di Indonesia
Dasar Akuntansi yang Digunakan
Prosedur Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Siklus Akuntansi Keuangan Pemerintah
Prosedur Akuntansi Pemerintahan
Agenda Masa Depan
Tantangan Masa Mendatang
Strategi yang Akan Dilakukan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 22 Tinjauan atas PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP yang Terkait dengan Laporan Operasional
Pendahuluan
PP Nomor 71 Tahun 2010: Apakah Merupakan Jawaban atas Tuntutan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual?
Basis Akuntansi di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Hukum
Due Process PP Nomor 71 Tahun 2010
SAP Berbasis Akrual versi PP Nomor 71 Tahun 2010
Laporan Operasional versus Laporan Realisasi Anggaran
Peranan Laporan Operasional
Struktur Laporan Operasional
Konsepsi Akrual dan Keterkaitan Antarlaporan
Akuntansi Pendapatan-LO versus Pendapatan-LRA
Akuntansi Belanja versus Beban
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA versus Surplus/Defisit-LO
Akuntansi Pembiayaan versus Kegiatan Non-operasional dan
Pos Luar Biasa
Transaksi dalam Mata Uang Asing
Transaksi dalam Bentuk Barang dan Jasa
Agenda Masa Mendatang
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bagian V Auditing di Sektor Pemerintah
Bab 23 Seluk-Beluk Pengauditan dan Peran Spkn dalam Audit di Pemerintahan Indonesia
Pendahuluan
Perbedaan Pengawasan dan Pemeriksaan (Pengauditan)
Jenis-Jenis Audit Sektor Publik
Audit Keuangan
Audit Kinerja
Audit Ekonomi dan Efisiensi
Audit Efektivitas
Audit Investigasi
Pendekatan-Pendekatan dalam Audit Sektor Publik
Proses Audit dalam Sektor Publik
Peran dan Fungsi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Isu dan Tantangan dalam Audit di Pemerintahan Indonesia
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 24 Memahami Fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat di Pemerintah Indonesia
Pendahuluan
Pembahasan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bagian VI Kapita Selekta Akuntansi Sektor Publik
Bab 25 Akuntansi untuk Entitas Partai Politik: Studi Partai Politik di Indonesia
Pendahuluan
Partai Politik sebagai Sebuah Entitas: Pengertian, Karakteristik, dan Lingkungannya
Definisi Partai Politik
Tujuan Partai Politik
Fungsi dan Peran Partai Politik
Karakteristik Aktivitas Partai Politik
Struktur dan Mekanisme dalam Organisasi Partai Politik
Keuangan Partai Politik
Akuntabilitas Keuangan Partai Politik
Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Lingkungan Partai Politik
Pihak Internal
Pihak Eksternal
Tinjauan terhadap Psak Nomor 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 26 Akuntansi untuk Organisasi Non-Pemerintah: Studi LSM di Indonesia
Pendahuluan
Seluk-Beluk Organisasi LSM
Pengertian LSM
Ciri-Ciri dan Tipologi Organisasi LSM
Fungsi dan Peran LSM
Struktur Organisasi LSM
Pengelolaan Keuangan LSM
Akuntabilitas LSM: Antara Isu, Tuntutan, dan Realita
Mengembangkan Akuntansi untuk LSM
Ruang Lingkup
Sifat dan Karakteristik
Tujuan
Sistem Akuntansi LSM
Laporan Keuangan LSM
Pengguna Laporan Keuangan LSM
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan
Penyajian Aset dan Kewajiban
Pengakuan dan Pengukuran Aset dan Kewajiban
Klasifikasi Aset bersih Terikat atau Tidak Terikat
Contoh Laporan Posisi Keuangan
Laporan Aktivitas
Contoh Laporan Aktivitas
Laporan Arus Kas
Tujuan Laporan Arus Kas
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 27 Akuntansi untuk Entitas Tempat Ibadah: Studi pada Akuntansi Masjid
Pendahuluan
Tempat Ibadah sebagai Sebuah Entitas: Karakteristik dan Lingkungannya
Tujuan Organisasi Peribadatan
Fungsi dan Peran Organisasi Peribadatan
Manajemen Organisasi Peribadatan
Manajemen Keuangan Organisasi Peribadata
Akuntabilitas pada Organisasi Peribadatan, Pentingkah?.
Peran Strategis Akuntansi dalam Organisasi Peribadatan
Implementasi Akuntansi pada Organisasi Tempat Ibadah
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 28 Akuntansi untuk Institusi Pendidikan pada Perguruan Tinggi (Universitas) yang Berstatus Badan Layanan Umum (BLU)
Pendahuluan
Akuntansi Universitas
Badan Layanan Umum (BLU)
Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas
Implikasi Penerapan Blu terhadap Aplikasi Akuntansi
Daftar Pustaka
Bab 29 Akuntansi Desa: Studi pada Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2008–2013
Latar Belakang
Pembahasan
Tantangan dengan Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang
