Ikhtisar
Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problema Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). Buku ini mencoba memberikan beberapa gambaran dan bahasan problematika yang dihadapi oleh organisasi pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi publik. Problematika dimaksud adalah yang terkait penerimaan dan pengeluaran dana atau uang publik dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Buku ini terdiri atas tiga bagian. Bagian Pertama membahas seputar Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBN yang diawali Bab 1 yang berisi pengantar untuk mengenal dan memahami persoalan mendasar tentang MKSP. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal bagi pembaca tentnag berbagai bidang kajian problematika dalam MKSP dan menggambarkan sistematika serta kerangka berpikir yang menjadi dasar penyusunan buku ini. Bahasan selanjutnya terkait antara lain masalah Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Dana dari Utang. Selain itu, membahas masalah Penyerapan Anggaran, termasuk masalah adanya “idle cash”, dan masalah dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Bagian Kedua, bahasan yang dikemukan mencakup Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBD yang berisikan bahasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Potensi Hibah, Pinjaman Daerah, Penyertaan Modal Daerah, dan Belanja Hibah tentang BOS. Bagian Ketiga, berisikan bahasan-bahasan khusus dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBN/D yakni masalah subsidi dan juga Dana Bencana. Bahasan tentang subsidi terkait subsidi listrik, dan subsidi pangan. Selain itu, terdapat bahasan tentang Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pusat ke Daerah.
Dengan bahasan-bahasan tersebut diharapkan pemerhati dan pembaca tentang pengelolaan keuangan public/pemerintah dapat sebuah gambaran tentang problematika yang dihadapi dalam manajemen keuangan public/pemerintah. Dengan gambaran problematika tersebut pula maka pemahaman terhadap manajemen keuangan publik akan lebih memadai di tengah-tengah banyak problematika manajemen APBN/D di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Dengan gambaran problematika-problematika tersebut, maka harapan ke depan adalah bahwa pengelolaan keuangan negara/pemerintah diyakini akan lebih baik dan akuntabel serta dipahami oleh masyarakat.
Pendahuluan / Prolog
Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)
Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Pada sektor publik, manajemen ini mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan. Kegiatan ini mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran, hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.
Layaknya sebuah proses atau rangkai kegiatan yang memiliki tujuan tertentu, dalam perjalanannya manajemen keuangan sektor publik tentu memiliki kendala atau problematika yang dihadapi oleh organisasi pelaksana. Organisasi ini meliputi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Masalah ini menyangkut penerimaan dan pengeluaraan dana dalam belanja negara maupun daerah. Tentu saja problematika ini berbeda di tiap negara. Oleh karena itu, pemecahannya pun harus disesuaikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya mereka yang mendalami manajemen keuangan sektor publik untuk mengetahui seluk-belum problematika ini di NKRI agar kelak pengelolaan keuangan publik lebih dapat dipahami secara mendetail.
Penulis
Abdul Halim, Prof. - Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, Akt., lahir di Banjarmasin pada 28 Juli 1958. Menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM (sekarang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM/FEB-UGM) sejak 1983. Setelah menyelesaikan MBA di Murray State University, Kentucky, Amerika Serikat pada 1991, mengikuti Local Government Finance Course di University of Birmingham, Inggris pada 1994. Sejak 2006-2014 menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan RI, bidang desentralisasi fiskal (TADF). Di tahun 2015 dan 2016 menjadi anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Sejak awal tahun 2016 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEB-UGM. Di program Magister Ekonomika Pembangunan UGM, mengajar pada konsentrasi keuangan daerah. Konsentrasi tersebut ditekuni dalam menempuh Program Doktoralnya yang ditempuh melalui program sandwich (UGM-University of Kentucky) sejak 1998 yang diselesaikannya pada Maret 2002 dengan judul disertasi Analisis Varian atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Segera setelah menyandang gelar Doktor, dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM pada 17 Januari 2004 pada usia 46 tahun. Pidato pengukuhan Guru Besarnya berjudul Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah.
Daftar Isi
Sampul depan
Tentang Penyunting
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bagian I Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Bab 1 Manajemen Keuangan Publik: Sebuah Pengantar
Pendahuluan
Negara dan Pemerintah sebagai Organisasi Publik
Masalah Keuangan dalam Organisasi Publik-Pemerintah
Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Penutup
Bab 2 Penerimaan Pajak Pemerintahan Pusat
Pendahuluan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Reformasi Perpajakan
Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan
Program Penghapusan Sanksi Pajak (Sunset Policy)
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pendahuluan
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Permasalahan PNBP
dan Solusinya
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 4 Manajemen Pinjaman Luar Negeri
Pendahuluan
Perspektif Utang Luar Negeri
Pinjaman Program: Definisi, Tujuan, dan Kebijakan Perencanaan
Pelaksanaan Pinjaman Program
Permasalahan Pinjaman Program
Solusi Pinjaman Program
Daftar Pustaka
Bab 5 Surat Utang Negara
Pendahuluan
Surat Utang Negara (SUN)
Surat Utang Negara dalam Struktur Pembiayaan APBN
Perkembangan Surat Utang Negara
Risiko Surat Utang Negara
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 6 Manajemen Pinjaman Proyek
Pendahuluan
Latar Belakang Bantuan Luar Negeri
Manajemen Pengelolaan Pinjaman Proyek
Motivasi Pinjaman Proyek
Prosedur Pinjaman Proyek
Penggunaan dan Penatausahaan Pinjaman Proyek
Pelunasan Utang Luar Negeri
Permasalahan Pengelolaan Pinjaman Proyek
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 7 Manajemen Penyerapan Anggaran
Pendahuluan
Pengertian, Jenis, dan Fungsi Anggaran
Kondisi Penyerapan Anggaran di Indonesia
Akibat Penyerapan Anggaran yang Rendah
Mengatasi Penyerapan Anggaran yang Rendah
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 8 Kas Menganggur: Dilema antara Penyerapan
Pendahuluan
Penyerapan Anggaran
Kas Menganggur/Kelebihan Kas (Idle Cash)
Risiko dan Tuntutan Hukum
Daftar Pustaka
Bagian II Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Bab 9
Tinjauan atas Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)
Pendahuluan
Sejarah Perkembangan Transfer Keuangan Pusat ke Daerah
Alasan Perlunya Transfer Keuangan Pusat Ke Daerah
Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah
Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum
Pengertian Dana Alokasi Umum
Jumlah DAU
Data Penghitungan DAU
Variabel Data Dasar Penghitungan DAU
Hasil Akhir Penghitungan DAU
DAU Daerah Pemekaran
Penetapan dan Penyaluran DAU
Beberapa Masalah dengan Formula Perhitungan DAU
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 10 Dana Alokasi Khusus
Pendahuluan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK Bidang Pendidikan
DAK Bidang Kesehatan
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
DAK Bidang Pertanian
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
DAK Bidang Lingkungan Hidup
DAK Bidang Keluarga Berencana
DAK Bidang Kehutanan
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaa
DAK Bidang Perdagangan
Pelaksanaan dan Permasalahannya
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 11 Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Sektor Pajak Sarang Burung Walet: Studi Kasus di Kabupaten Blitar
Pendahuluan
Usaha Sarang Burung Walet Di Kabupaten Blitar
Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Perdagangan
Sikap Pemilik Gedung Walet Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
Kesimpulan
Saran
Daftar Pustaka
Bab 12 Pendapatan Asli Daerah: Pajak Hotel dan Restoran
Pendahuluan
Manajemen Keuangan Daerah
Pengertian Pajak Hotel dan Restoran
Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengoptimalkan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 13 Pengelolaan Potensi Hibah sebagai Pendapatan Daerah
Pendahuluan
Hibah sebagai Pendapatan Daerah
Pengelolaan Potensi Pendapatan Hibah bagi Daerah
Penutup
Kesimpulan
Saran
Daftar Pustaka
Bab 14 Pinjaman Daerah
Pendahuluan
Pembiayaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Pinjaman Daerah
Pinjaman Daerah
Obligasi Daerah
Sanksi
Isu Seputar Pinjaman Daerah
Pinjaman Daerah Merupakan Alternatif Pem
Persyaratan dan Mekanisme Pinjaman Daera
Pinjaman Daerah dalam Bentuk Obligasi Da
Penutup
Daftar Pustaka
Bab 15 Penyertaan Modal Daerah
Pendahuluan
Peraturan Perundang-Undangan
Pengertian Investasi
Kontribusi Perusahaan Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah
Permasalahan Pengelolaan Perusahaan Daerah
Dilema Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 16 Belanja Modal Daerah
Pendahuluan
Belanja Daerah
Belanja Modal
Permasalahan dan Solusi Kegiatan Belanja Modal
Masalah yang Muncul pada Tahap Perencanaan dan Solusinya
Masalah yang Muncul pada Tahap Pelaksanaan dan Solusinya
Masalah yang Muncul pada Tahap Penatausahaan dan Solusinya
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bagian III Permasalahan Khusus
Bab 17 Belanja Hibah: Bantuan Operasional Sekolah
Pendahuluan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Mekanisme Penyaluran Dana BOS
Permasalahan Dana BOS
Masalah Penganggaran yang Mengakibatkan
Masalah Besaran Dana BOS per Siswa
Masalah Penggunaan dan Pertanggungjawaba
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bb 18 Subsidi Listrik
Pendahuluan
Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik
Biaya Pokok Penyediaan
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 19 Subsidi Pangan
Pendahuluan
Mekanisme Subsidi Pangan
Perhitungan Kuantum Penyaluran Beras
Struktur Biaya HPB dan Ruang Efisiensinya
Bunga dan Administrasi Bank
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 20 Dana Bencana
Pendahuluan
Badan Penanggulangan Bencana
Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana
Sumber Dana
Penggunaan Dana
Permasalahan dan Analisis
Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bab 21 Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke Daerah:dari Tantangan Menuju Peluang
Latar Belakang
Permasalahan
Pembahasan
Penutup
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang
