Tampilkan di aplikasi

Buku Salemba Empat hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Manajemen Keuangan Sektor Publik, Edisi 2

Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)

1 Pembaca
Rp 164.900 15%
Rp 140.000
Pembelian grup
Pembelian buku digital dilayani oleh penerbit untuk mendapatkan harga khusus.
Hubungi penerbit

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) Edisi 2 merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). Buku ini mencoba memberikan beberapa gambaran dan bahasan problematika yang dihadapi oleh organisasi pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah sebagai sebuah organisasi publik. Problematika yang dimaksud adalah terkait penerimaan dan pengeluaran dana atau uang publik dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian Pertama membahas seputar Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBN. Bab 1 berisi tentang pengantar untuk mengenal dan memahami persoalan mendasar tentang MKSP. Bab 2 terkait Tinjauan Historis Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia. Bab-bab tersebut memberikan gambaran awal bagi pembaca tentang berbagai bidang kajian problematika dalam MKSP dan tinjauan hukum yang melatarbelakangi pengelolaan keuangan dalam organisasi publik. Hal lain yang diinginkan oleh penyunting ialah agar pembaca memahami sistematika serta kerangka berpikir yang menjadi dasar penyusunan buku ini. Bahasan selanjutnya antara lain terkait Problematika Implementasi Perencanaan Pembangunan, Problematika Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Dana dari Utang. Selain itu, pada bagian pertama juga membahas masalah Penyerapan Anggaran, termasuk membahas masalah adanya idle cash, dan masalah Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Bagian Kedua, bahasan yang dikemukakan mencakup Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBD yang berisikan bahasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Potensi Hibah, Pinjaman Daerah, Penyertaan Modal Daerah, kemudian juga mencakup masalah Belanja Modal Daerah, dan Belanja Hibah terkait BOS. Bagian Ketiga berisi bahasan masalah-masalah khusus dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBN/D yakni Subsidi dan juga Dana Bencana. Bahasan tentang subsidi yaitu terkait subsidi listrik dan pangan. Selain itu, terdapat bahasan tentang Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pusat ke Daerah di Tahun 2011.

Dengan bahasan-bahasan tersebut diharapkan pemerhati dan pembaca tentang pengelolaan keuangan publik/pemerintah mendapatkan sebuah gambaran tentang problematika yang dihadapi dalam manajemen keuangan publik/pemerintah. Dengan gambaran problematika tersebut pula, maka pemahaman terhadap manajemen keuangan publik akan lebih memadai di tengah-tengah banyaknya problematika manajemen APBN/D di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Dengan gambaran tersebut, maka diharapkan ke depan bahwa pengelolaan keuangan negara/pemerintah diyakini akan lebih baik dan lebih akuntabel serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Ikhtisar Lengkap   
Editor: Abdul Halim, Prof.

Penerbit: Salemba Empat
ISBN: 9789790617063
Terbit: Juli 2016 , 294 Halaman










Ikhtisar

Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) Edisi 2 merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). Buku ini mencoba memberikan beberapa gambaran dan bahasan problematika yang dihadapi oleh organisasi pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah sebagai sebuah organisasi publik. Problematika yang dimaksud adalah terkait penerimaan dan pengeluaran dana atau uang publik dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian Pertama membahas seputar Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBN. Bab 1 berisi tentang pengantar untuk mengenal dan memahami persoalan mendasar tentang MKSP. Bab 2 terkait Tinjauan Historis Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia. Bab-bab tersebut memberikan gambaran awal bagi pembaca tentang berbagai bidang kajian problematika dalam MKSP dan tinjauan hukum yang melatarbelakangi pengelolaan keuangan dalam organisasi publik. Hal lain yang diinginkan oleh penyunting ialah agar pembaca memahami sistematika serta kerangka berpikir yang menjadi dasar penyusunan buku ini. Bahasan selanjutnya antara lain terkait Problematika Implementasi Perencanaan Pembangunan, Problematika Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Dana dari Utang. Selain itu, pada bagian pertama juga membahas masalah Penyerapan Anggaran, termasuk membahas masalah adanya idle cash, dan masalah Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Bagian Kedua, bahasan yang dikemukakan mencakup Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBD yang berisikan bahasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Potensi Hibah, Pinjaman Daerah, Penyertaan Modal Daerah, kemudian juga mencakup masalah Belanja Modal Daerah, dan Belanja Hibah terkait BOS. Bagian Ketiga berisi bahasan masalah-masalah khusus dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBN/D yakni Subsidi dan juga Dana Bencana. Bahasan tentang subsidi yaitu terkait subsidi listrik dan pangan. Selain itu, terdapat bahasan tentang Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pusat ke Daerah di Tahun 2011.

Dengan bahasan-bahasan tersebut diharapkan pemerhati dan pembaca tentang pengelolaan keuangan publik/pemerintah mendapatkan sebuah gambaran tentang problematika yang dihadapi dalam manajemen keuangan publik/pemerintah. Dengan gambaran problematika tersebut pula, maka pemahaman terhadap manajemen keuangan publik akan lebih memadai di tengah-tengah banyaknya problematika manajemen APBN/D di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Dengan gambaran tersebut, maka diharapkan ke depan bahwa pengelolaan keuangan negara/pemerintah diyakini akan lebih baik dan lebih akuntabel serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Pendahuluan / Prolog

Manajemen Keuangan Sektor Publik, Pengelolaan APBN dan APBD
Ada banyak problematika dalam masalah keuangan sebuah organisasi termasuk organisasi publik seperti pemerintah. Semua problematika itu haruslah dikelola dengan baik. Untuk itu, dapat dipahami bahwa ilmu dan pengetahuan atas manajemen keuangan publik menjadi suatu keharusan. Manajemen keuangan publik ini telah mendapat perhatian yang lebih serius di Pemerintah Indonesia. Mulai dari manajemen terhadap APBN di pemerintah pusat hingga manajemen APBD di pemerintah daerah.

Problematika pada APBN menjadi berita yang sudah tidak jarang lagi muncul di media massa. Tidak tercapainya target penerimaan pajak oleh pemerintah misalnya akan menjadi berita yang sangat mendapat reaksi dari masyarakat. Problematika rendahnya penyerapan anggaran pada APBN membuat presiden harus bereaksi, karena mengkhawatirkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada APBD, problematika pajak daerah yang mendistorsi kegiatan perekonomian akibat dari pemerintah ingin menggenjot pendapatan daerahnya dapat menjadi berita menarik yang mengusik masyarakat. Belanja pegawai yang porsinya terlalu tinggi dibanding belanja modal sebuah problematika yang sudah sering menjadi berita.

Problematika-problematika yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian contoh yang dihadapi dalam mengelola keuangan di organisasi pemerintah. Problematika yang sesungguhnya ada jauh lebih banyak dan kompleks.


Editor

Abdul Halim, Prof. - Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, Akt., lahir di Banjarmasin pada 28 Juli 1958. Menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM (sekarang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM/FEB-UGM) sejak 1983. Setelah menyelesaikan MBA di Murray State University, Kentucky, Amerika Serikat pada 1991, mengikuti Local Government Finance Course di University of Birmingham, Inggris pada 1994. Sejak 2006-2014 menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan RI, bidang desentralisasi fiskal (TADF). Di tahun 2015 dan 2016 menjadi anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Sejak awal tahun 2016 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEB-UGM. Di program Magister Ekonomika Pembangunan UGM, mengajar pada konsentrasi keuangan daerah. Konsentrasi tersebut ditekuni dalam menempuh Program Doktoralnya yang ditempuh melalui program sandwich (UGM-University of Kentucky) sejak 1998 yang diselesaikannya pada Maret 2002 dengan judul disertasi Analisis Varian atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Segera setelah menyandang gelar Doktor, dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM pada 17 Januari 2004 pada usia 46 tahun. Pidato pengukuhan Guru Besarnya berjudul Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah.

Daftar Isi

Sampul depan
Tentang Penyunting
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bagian I
Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
     Bab 1 Manajemen Keuangan Publik: Sebuah Pengantar
          Pendahuluan
          Negara dan Pemerintah sebagai Organisasi Publik
          Masalah Keuangan dalam Organisasi Publik-Pemerintah
          Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
          Penutup
     Bab
2 Tinjauan Historis Undang-Undang Keuangan
          Pendahuluan
          Sejarah UU Keuangan Indonesia
          Penutup
          Daftar Pustaka
     Bab 3 Problematika Implementasi Perencanaan Pembangunan
          Pendahuluan
          Mekanisme Perencanaan Pembangunan
          Permasalahan dalam Perencanaan Pembangunan
          Daftar Pustaka
     Bab 4 Penerimaan Pajak Pemerintahan Pusat
          Pendahuluan
          Intensifikasi dan Ekstensifikasi
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
          Pendahuluan
          Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
          Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak
          Permasalahan Pnbp dan Solusinya
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 6 Manajemen Pinjaman Luar Negeri
          Pendahuluan
          Perspektif Utang Luar Negeri
          Pinjaman Program: Definisi, Tujuan, dan Kebijakan Perencanaan
          Pelaksanaan Pinjaman Program
          Permasalahan Pinjaman Program
          Solusi Pinjaman Program
          Daftar Pustaka
     Bab 7 Surat Utang Negara
          Pendahuluan
          Surat Utang Negara (SUN)
          Surat Utang Negara dalam Struktur Pembiayaan APBN
          Perkembangan Surat Utang Negara
          Risiko Surat Utang Negara
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 8 Manajemen Pinjaman Proyek
          PENDAHULUAN
          Latar Belakang Bantuan Luar Negeri
          Manajemen Pengelolaan Pinjaman Proyek
          Motivasi Pinjaman Proyek
          Prosedur Pinjaman Proyek
          Permasalahan Pengelolaan Pinjaman Proyek
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 9 Manajemen Penyerapan Anggaran
          Pendahuluan
          Pengertian, Jenis, dan Fungsi Anggaran
          Kondisi Penyerapan Anggaran di Indonesia
          Akibat Penyerapan Anggaran yang Rendah
          Mengatasi Penyerapan Anggaran yang Rendah
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 10 Kas Menganggur: Dilema antara Penyerapan, Risiko, dan Tuntutan Hukum
          Pendahuluan
          Penyerapan Anggaran
          Kas Menganggur/Kelebihan Kas (Idle Cash)
          Risiko dan Tuntutan Hukum
          Daftar Pustaka
Bagian II
Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
     Bab 11 Tinjauan atas Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)
          Pendahuluan
          Sejarah Perkembangan Transfer Keuangan Pusat ke Daerah
          Alasan Perlunya Transfer Keuangan Pusat ke Daerah
          Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah
          Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum
          Hasil Akhir Penghitungan DAU
          DAU
Daerah Pemekaran
          Penetapan dan Penyaluran DAU
          Beberapa Masalah dengan Formula Perhitungan DAU
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 12 Dana Alokasi Khusus
          Pendahuluan
          Dana Alokasi Khusus (DAK)
          Pelaksanaan dan Permasalahannya
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 13 Optimalisasi Daerah Melalui Sektor Pajak Sarang Burung Walet: Studi Kasus di Kabupaten Blitar
          Pendahuluan
          Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Blitar
          Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
          Sikap Pemilik Gedung Walet terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
          Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
          Kesimpulan
          Saran
          Daftar Pustaka
     Bab 14 Pendapatan Asli Daerah: Pajak Hotel dan Restoran
          Pendahuluan
          Manajemen Keuangan Daerah
          Pengertian Pajak Hotel dan Restoran
          Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengoptimalkan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 15 Pengelolaan Potensi Hibah sebagai Pendapatan Daerah
          Pendahuluan
          Hibah sebagai Pendapatan Daerah
          Pengelolaan Potensi Pendapatan Hibah Bagi Daerah
          Penutup
          Kesimpulan
          Saran
          Daftar Pustaka
     Bab 16 Pinjaman Daerah
          Pendahuluan
          Pembiayaan Keuangan Daerah
          Pengelolaan Pinjaman Daerah
          Isu Seputar Pinjaman Daerah
          Penutup
          Daftar Pustaka
     Bab 17 Penyertaan Modal Daerah
          Pendahuluan
          Kontribusi Perusahaan Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah
          Permasalahan Pengelolaan Perusahaan Daerah
          Dilema Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 18 Belanja Modal Daerah
          Pendahuluan
          Belanja Daerah
          Permasalahan dan Solusi Kegiatan Belanja Modal
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
Bagian III Permasalahan Khusus
     Bab 19 Belanja Hibah: Bantuan Operasional Sekolah
          Pendahuluan
          Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
          Mekanisme Penyaluran Dana BOS
          Permasalahan Dana BOS
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 20 Subsidi Listrik
          Pendahuluan
          Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 21 Subsidi Pangan
          Pendahuluan
          Mekanisme Subsidi Pangan
          Perhitungan Kuantum Penyaluran Beras
          Struktur Biaya HPB dan Ruang Efisiensinya
          Bunga dan Administrasi Bank
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 22 Dana Bencana
          Pendahuluan
          Badan Penanggulangan Bencana
          Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana
          Permasalahan dan Analisis
          Kesimpulan
          Daftar Pustaka
     Bab 23 PengaLihan Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah: Sebuah Pengalaman Pengalihan Pbb-P2 dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah Tahun 2011
          Latar Belakang
          Permasalahan
          Pembahasan
          Penutup
          Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang