Sejalan dengan perubahan perundang-undangan perpajakan yang terjadi, yaitu sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008, terdapat cukup banyak perubahan mendasar tentang kepastian hukum yang perlu diketahui, baik oleh para akademisi maupun praktisi, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum utang pajak, seperti soal kedaluwarsa penetapan dan kedaluwarsa penagihan pajak. Demikian pula dengan persoalan hukum lainnya terkait dengan adanya upaya hukum keberatan dan banding yang menjadi hak Wajib Pajak yang sering kali menjadi perdebatan dalam proses mencari rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, pada edisi kali ini dilakukan penambahan dan koreksi pada beberapa hal yang dipandang perlu guna disesuaikan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Bahkan, yang cukup menarik adalah pada Bab Penyelesaian Sengketa Pajak ditambahkan materi hukum berupa dissenting opinion dan Politik Hukum Perpajakan Indonesia sebagai bagian yang perlu diketahui. Begitu pula pada Bab Tindak Pidana Pajak, ditambah materi kualifikasi tindak pidana dan informasi lain terkait tujuan hukum (pajak) dalam konteks kepastian hukum dan keadilan.

Buku Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya Edisi ke-6 ini yang layak untuk dibaca oleh para mahasiswa jurusan hukum, ekonomi, sosial dan politik, serta kalangan umum lainnya, termasuk para peminat dan pengamat perpajakan ini dilengkapi dengan lampiran berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan; dan soal-soal latihan yang berguna dalam mengukur kemampuan pemahaman akan Hukum Pajak.

Kalimat populer “in this world, nothing can be said to be certain except death and taxes” (hanya ada dua hal yang pasti di dunia ini yaitu kematian dan pajak) tampaknya bisa menjadi dasar pembenar memahami sifat hakiki pengenaan pajak dalam hidup setiap orang. Dalam konteks itu maka diperlukan landasan hukum agar pengenaan pajak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

Sejak dilakukannya Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusional pengenaan atau pungutan pajak mengalami perubahan mendasar. Perkembangan atau perubahan tersebut menjadi dasar hukum teramat penting guna memberikan kepastian hukum dalam proses pengenaan pajak. Pengenaan pajak yang semula berdasarkan undang-undang diubah menjadi diatur dengan undang-undang.

Pengenaan pajak dalam perundang-undangan perpajakan pada dasarnya sudah mengacu pada landasan tepat walau belum sepenuhnya bersifat konstitusional. Bahkan dalam penerapannya masih belum memiliki kesamaan langkah guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum di bidang perpajakan, termasuk dalam hal memahami filosofi pengenaan pajak.

Memperhatikan begitu cepatnya perkembangan hukum di bidang perpajakan, penulis menyimpulkan perlu mengubah judul buku ini dari “Hukum Pajak” menjadi “Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya” disertai berbagai analisis tulisan atas berbagai permasalahan hukum di bidang perpajakan.

Sampul depan
Persembahan
Tentang Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1: Pendahuluan
     Sejarah Perpajakan
     Pengertian Pajak, Retribusi, dan Sumbangan
     Peran dan Fungsi Pajak dalam Pembangunan
     Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional
     Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata
     Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana
     Politik Hukum Perpajakan Indonesia
     Perkembangan Hukum Pajak Pasca-amandemen UUD 1945
Bab 2: Teori, Yurisdiksi, dan Sistem Pemungutan Pajak serta Penggolongan Jenis Pajak
     Teori Pemungutan Pajak
     Yurisdiksi Pemungutan Pajak
     Sistem Pemungutan Pajak
     Penggolongan Jenis Pajak
Bab 3:
Subjek, Objek,Tarif, dan Sanksi Pajak
     Subjek Pajak
     Objek Pajak
     Tarif Pajak
     Tarif Progresif (Meningkat)
     Tarif Degresif (Menurun)
     Tarif Proporsional (Sebanding)
     Tarif Tetap
     Tarif Advalorem
     Tarif Spesifik
     Sanksi Pajak
     Sanksi Administrasi Berupa Denda
     Sanksi Administrasi Berupa Bunga
     Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Bab 4: Utang Pajak
     Saat Timbulnya Utang Pajak
     Cara Pengenaan Utang Pajak
     Hapusnya Utang Pajak
     Konstruksi Hukum Utang Pajak
Bab 5: Penafsiran dalam Hukum Pajak
     Penafsiran Historis
     Penafsiran Sosiologis
     Penafsiran Sistematik
     Penafsiran Autentik
     Penafsiran Tata Bahasa
     Penafsiran Analogis
     Penafsiran A Contrario
Bab 6: Ketetapan Pajak
     Jenis Ketetapan Pajak
     Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
     Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
     Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
     Surat Ketetapan Pajak Nihil
     Surat Tagihan Pajak
     Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
     Kedaluwarsa Penetapan
     Imbalan Bunga
     Menelisik Soal Imbalan Bunga
Bab 7: Penagihan Pajak
     Surat Teguran
     Surat Paksa
     Penyitaan
     Pelelangan
     Hak Mendahulu Pajak
     Penagihan Seketika dan Sekaligus
     Pencegahan, Penyanderaan, dan Gugatan
     Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
     Penghapusan Piutang Pajak
     Kedaluwarsa Penagihan Pajak
Bab 8: Penyelesaian Sengketa Pajak
     Pengertian Sengketa Pajak
     Upaya Hukum Keberatan
     Upaya Hukum Banding
     Upaya Hukum Gugatan
     Upaya Hukum Peninjauan Kembali
     Proses Pemeriksaan di Pengadilan Pajak
     Kontroversi Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Tata Usaha Negara
Bab 9: Pemeriksaan Pajak
     Pengertian dan Dasar Hukum
     Tujuan Pemeriksaan Pajak
     Pedoman Pemeriksaan Pajak
     Norma Pemeriksaan
     Pelaksanaan Pemeriksaan
     Organisasi Pemeriksaan Pajak
     Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan Pajak
Bab 10: Tindak Pidana Pajak
     Pengertian Tindak Pidana Pajak
     Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
     Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pajak
     Penuntutan Tindak Pidana Pajak
     Pembuktian Perpajakan
     Putusan Pengadilan dan Upaya Hukumnya
     Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan
     Kasus Tindak Pidana Pajak
     Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Bab 11: Hukum Pajak Internasional
     Pengertian Hukum Pajak Internasional
     Pajak Berganda Internasional
     Penghindaran Pajak Berganda Internasional
Bab 12: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak maupun Fiskus
     Sekilas Pengertian Hak dan Kewajiban Pajak
     Hak Wajib Pajak
     Kewajiban Wajib Pajak
     Hak Fiskus
     Kewajiban Fiskus
     Kewajiban Pihak Ketiga
Bab 13: Isu Kontemporer di Bidang Hukum Pajak
     Analisis Kasus Sanksi Pajak
     Isu Kontemporer Bidang Perpajakan
     Menyikapi Turbulensi Pajak
     Tata Ulang Kewenangan Pajak
Bab 14: Pengujian Undang-Undang Perpajakan
     Pengujian Undang-Undang Perpajakan
     Pengujian Mengenai Rahasia Jabatan
     Pengujian Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
     Pengujian Mengenai Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
     Pengujian Mengenai Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
     Pengujian Mengenai Pengenaan Bea Meterai
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang