Banyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Definisi lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Dari sisi praktik, idealnya kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals, values and practices). Unsure pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), dan kehendak (purpose).

Setiap orang boleh berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara keinginan individu tidak perlu diperhitungkan, kecuali bila ada usaha untuk mencapainya, dan ada “faktor pendukung” yang diperlukan. Tujuan, rencana, program, keputusan, dampak, evaluasi merupakan isi dari kebijakan. Kebijakan pada dasarnya lebih dapat digolongkan sebagai sebuat alat analisis daripada sebagai rumusan kata-kata. Buku ini menghapus konsep kebijakan secara lengkap mulai dari teori sampai dengan tuntunan bagi praktisi, terutama bagi mereka yang berkecimpung dan bekerja dalam bidang pemerintahan.

Kebijakan publik adalah ilmu sosial terapan dalam masyarakat yang hidup dan terus berkembang. Oleh sebab itu, sekalipun sebagai ilmu kebijakan publik mempunyai sisi-sisi yang bersifat universal, namun sebagai ilmu sosial terapan, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang ada. Dan, karena masyarakat mempunyai multi sisi, tak seorang pun boleh menganggap dirinya dapat menguasai secara penuh semua sisi itu.

Tambahan lagi, kebijakan publik pada hakikatnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang diinginkan. Intervensi itu dilakukan melalui suatu atau serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai peralatan/instrumen/kebijakan. Dalam hal ini, kondisi yang ada dan perubahan yang berlangsung yang ingin dipengaruhi serta kemungkinan perubahan dari kecenderungan perubahan yang ada itu, sangat bersifat spesifik. Artinya, sangat tergantung pada waktu dan lingkungan tertentu dalam masyarakat yang hanya dapat dipahami dan dihayati secara tepat oleh mereka yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bagian 1: Teori Kebijakan Publik
     Bab 1: Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat
          Arti Kata dan Kajian Ilmu Kebijakan
          Pengertian Kebijakan
          Pengertian Publik
          Perkembangan Teknologi dan Partisipasi Masyarakat
          Strata Kebijakan
          Jenjang Jabatan dan Muatannya
               Kandungan Kebijakan
               Kandungan Politik pada Jenjang Jabatan
          Hubungan Bersama dan Elastisitas Masing-masingUnsur
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 2: Sisi-sisi Kebijakan Publik
          Pendahuluan
          Ciri-ciri Umum Kebijakan
          Unsur-unsur Kebijakan
          Kriteria Kebijakan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 3: Pendekatan Kebijakan Publik
          Pendahuluan
          Bentuk dan Teknik Pendekatan Kebijakan
          Pendekatan Kajian Kebijakan Lanjutan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 4: Sifat Umum Kebijakan Publik
          Pendahuluan
               Kompleksitas
               Dinamis
               Berupa sebuah keputusan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 5: Kebijakan Publik: Kajian dan Orientasi
          Kajian Ilmu Kebijakan
          Mengapa dengan Kebijakan Publik?
          Orientasi Analisis Kebijakan
          Wujud Analisis dan Bentuk Kebijakan Publik
          Kesimpulan
          Kepustakaan
Bagian 2: Proses Kebijakan Publik
     Bab 6: Identifikasi dan Perumusan Masalah
          Pendahuluan
          Masalah dan Peranannya dalam Kebijakan
          Sifat Masalah dan Kesulitan Memahami
               Adanya keterkaitan yang luas (interdependency) antaraspek dalammasyarakat
               Adanya sikap subjektifitas dalam melihat permasalahan publik
               Mode atau selera
               Multidimensi permasalahan
          Jenis Masalah dan Kriteria Penilaian
          Isu
          Penentuan Masalah
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 7: Agenda Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat
          Pendahuluan
          Sistem Demokrasi dan Agenda Kebijakan
          Agenda Kebijakan dan Sikap Pemerintah
          Otonomi Daerah dan Agenda Kebijakan
          Partisipasi Masyarakat dan Agenda Kebijakan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 8: Proses Perumusan Kebijakan Publik
          Pendahuluan
          Pihak Terkait dalam Perumusan Kebijakan
          Teknik Perumusan Kebijakan Publik
          Kerangka Analisis Proses Perumusan Kebijakan Publik
               Hubungan antarorganisasi yang terkait (interorganizational relations)
               Efektivitas organisasi
               Kerangka proses dan lingkungan kebijakan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 9: Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Publik
          Pendahuluan
          Langkah-langkah Penyampaian Rekomendasi
               Merumuskan pertanyaan secara tepat
               Mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan
               Memastikan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
               Menentukan asumsi yang diperlukan
               Mengidentifikasi para pelaku dan pihak-pihak yang terkait
               Mengidentifikasi strategi-strategi alternatif untuk pemecahan masalah
               Menentukan kriteria dan menganalisis strategi-strategi alternatif atas dasar kriteria itu
               Uraian dan pilihan
          Penyampaian Rekomendasi
          Kesimpulan
          Ringkasan
          Kepustakaan
     Bab 10: Pelaksanaan Kebijakan Publik
          Pendahuluan
          Faktor-faktor Pendukung
          Analisis Pola Implementasi
          Pendekatan Implementasi
          Masalah Implementasi
          Strategi Implementasi dalam Bentuk Sistem Pemerintahan
               Desentralisasi
               Privatisasi
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 11: Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik
          Hakikat Evaluasi
          Sistem Evaluasi
          Teknik Evaluasi
          Kendala dalam Evaluasi
               Keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi
               Tumpang tindih fungsi antarinstansi
               Tumpang tindih fungsi evaluasi antarlembaga pengawasan
               Tidak adanya proses lanjutan dari hasil evaluasi
               Biaya
          Tindak Lanjut Evaluasi
          Kesimpulan
          Kepustakaan
Bagian: Kebijakan Publik dalam Praktik
     Bab 12: Kebijakan Publik dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
          Teknologi dan Fokus Kajian
          Perubahan Masyarakat dan Hakikat Kebijakan Publik
          Peran Pemerintah dan Public Goods
               Peran Pemerintah
               Public Goods
          Macam-macam Kebijakan
               Kebijakan berdasarkan wawasan wilayah dan tingka tpemerintahan
               Kebijakan berdasarkan bidang
               Pengelompokan kebijakan berdasarkan sektor
               Kebijakan berdasarkan substansi atau objek pengurusan
          Sistem Pemerintahan
               Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
               Pembagian kekuasaan dan kompetensi legislatif
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 13: Analisis Kebijakan Publik tentang Kependudukan dan Transmigrasi
          Pendahuluan
          Komposisi dan Masalah Kependudukan
          Agenda Kebijakan
          Strategi dan Implementasi Kebijakan
               Zaman Kolonial
               Era Orde Lama
               Zaman Orde Baru dan Sekarang
          Evaluasi Kebijakan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 14: Pembangunan Daerah
          Pendahuluan
          Masalah: Ketimpangan Pembangunan Antardaerah
               Ketimpangan pendapatan internal antargolongan dalammasyarakat
               Ketimpangan pendapatan per kapita antardaerah
               Ketimpangan tingkat kesejahteraan antardaerah
          Agenda Kebijakan
          Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah
          Evaluasi Kebijakan
          Kesimpulan
          Kepustakaan
     Bab 15: Analisis Kebijakan dalam Pengadaan Fasos dan Fasum di DKI Jakarta
          Pendahuluan
               Ketidaksempurnaan ketentuan perjanjian
               Ketidaksiapan organisasi Pemda DKI Jakarta dalam pengalihan dan pemanfaatan
               Kelemahan pada pihak ketiga atau pengembang dalam pemanfaatan fasos dan fasum
          Identifikasi Masalah
          Alternatif Strategi Penyelesaian
          Kesimpulan dan Saran
               Kesimpulan
               Saran
          Kepustakaan
Indeks
Sampul belakang