Pelayanan merupakan salah satu tugas aparatur pemerintahan selaku penyelenggara pelayanan publik yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka permenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barangjasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan merupakan salah satu tugas aparatur pemerintahan selaku penyelenggara pelayanan publik yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka permenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barangjasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dituntut untuk melayani dengan cepattepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel. Organisasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat, yang berfungsi sebagai pemberi layanan secara langsung kepada masyarakatAparatur Pemerintah selaku penyedia pelayanan publik pun terus dituntut untuk bertanggungjawab dan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Aparat pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian pelayanan yang berkualitas akan dapat tercapai sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi linggiSalah satu faktor yang menyebabkan kurang baiknya pelayanan publik pada saat ini adalah masih kurangnya etika sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan aparatur pemerintah yang dianggap kurang responsil dengan kebutuhan masyarakat, dan juga sikap yang kurang ramah dalam pelayanan

Sampul Depan
Prakata
Daftar Isi
Bab 1: Fenomina Etika Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19
Bab 2: Konsep Dasar: Etika Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19
     A. Etika
     B. Pelayanan Publik
     C. Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik
     D. Administrasi Kependudukan
     E. Pemerintah Daerah
Bab 3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
     A. Sejarah Singkat, Visi Dan Misi
     B. Struktur Organisasi
     C. Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil
     D. Kondisi Kepegawaian
     E. Sarana dan Prasarana
Bab 4: Etika Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19
     A. Kejujuran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masa Covid-19
     B. Keadilan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masa Covid-19
     C. Taat Aturan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masa Covid-19
     D. Tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masa Covid-19
     E. Kewajaran dan Kepatutan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masa Covid-19
Bab 5: Penutup
     A. Kesimpulan
     B. Saran
Daftar Pustaka
Glosarium
Indeks
Sampul Belakang