Pembahasan topik pada buku ini dilakukan di dua tempat yang berbeda: Pertama, Kecamatan Mandau pada kasus Masyarakat Suku Sakai. Data yang digunakan adalah data pada tulisan Disertasi yang direduksi dan dielaborasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian buku ini. Kedua, hasil kajian Masyarakat Suku Akit di Kuala Kampar, pada masyarakat suku ini dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Suku Akit.

Pada bagian akhir buku melihat Pelaksanaan Lembaga lokal (Pemerintahan Desa) pada masyarakat Suku Sakai dan Akit ditinjau dari segi struktural fungsional dan pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian perbedaan pelaksanaan lembaga lokal di kedua masyarakat, terakhir kesan daripada pelaksanaan lembaga lokal pada kedua masyarakat.

Indonesia mempunyai masyarakat majmuk, yaitu terdiri daripada beberapa kelompok masyarakat. Mereka hidup secara sendiri-sendiri atau bersama sama, namun saling berinteraksi dan bercampur gaul antara sesama kelompok. Kemajmukan masyarakat di Indonesia tergambar dalam kategori kelompok secara vertikal dan secara horizontal. Pengelompokan secara vertikal ialah setiap kelompok masyarakat berdiri sendiri dan membentuk lapisan sosioekonomi, sosiopolitik dan sosio budaya. Sedangkan pengelompokan secara horizontal ialah pengelompokan berdasarkan hubungan ikatan primodial. Geertz1 berpendapat pengelompokan secara horizontal ialah pengelompokan dalam bentuk kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama dan suku bangsa. Seterusnya pengelompokan ini membentuk sebuah organisasi sosial rasmi dan tidak rasmi, contohnya organisasi pemerintahan, partai politik, dan lembaga sosial.

Kemajemukan daripada suatu masyarakat akan mewujudkan pelbagai persoalan, apabila ada keinginan untuk melakukan penyatuan keperluan setiap masyarakat. Namun masalah ini tidak akan berlaku jika kemajmukan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dan setiap masyarakat menerima perubahan yang ada. Sebagai contoh pada awal merebut kemerdekaan tumbuh pelbagai kelompok masyarakat dalam bentuk organisasi sosial, dan partai. Kelompok-kelompok dibentuk berdasarkan kekerabatan, ras, agama, daerah, bahasa dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini boleh bersatu padu untuk mencapai kemerdekaan, namun selepas kemerdekaan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang dibentuk tidak lagi berdasarkan hubungan kekerabatan, ras, agama, 1 Clifford Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, Jakarta, 1981.2 dan daerah, tetapi lebih kepada ideologi dan kepentingan kelompok masyarakat berkenaan.

Kemajemukan masyarakat Indonesia, selain dilihat dari hubungan primodalisme, boleh juga dilihat dari perkembangan peradaban. Peradaban dalam arti sempit boleh diartikan sebagai kebudayaan fizikal, contohnya perkembangan teknologi, pengetahuan, pola penguasaan sumber alam. Pengertian ini lebih merujuk kepada unsur-unsur kebudayaan yang nyata dan konkrit. Arti kata yang lain, peradaban sebagai kebudayaan non fizikal. Hal ini dapat dilihat daripada kemajmukan masyarakat di Indonesia berdasarkan perbedaan kelompok, daerah, jaringan sosial, ekonomi, politik dan lembaga sosial.

Sampul Depan
Prakata
Daftar Isi
Bab 1. Pendahuluan
     1.1 Pengantar
          1.1.1. Kelompok dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku
          1.1.2. Lembaga Lokal : Struktur dan Peranannya.
     1.2 Permasalahan
     1.3 Objektif
     1.4 Ruang Lingkup
     1.5 Rumusan
Bab 2.  Transformasi Lembaga Lokal  (Pemerintahan Desa) Pada Masyarakat  Suku Asli
     2.1. Pengertian
     2.2. Kajian Terdahulu
     2.3. Pengertian Lembaga Sosial
          2.3.1. Fungsi Lembaga Lokal
          2.3.2 Struktur Sosial
     2.4 Pengertian Lokal
     2.5 Pengertian Transformasi (Perubahan) Sosial
     2.6 Teori Transformasi (Perubahan) Sosial
          2.6.1. Perspektif Lingkaran Sejarah
          2.6.2 Perspektif Perkembangan Sejarah
          2.6.3. Persepktif Perkembangan Dialektika
          2.6.4 Perspektif Fungsional-Struktural
     2.7. Rumusan
Bab 3. Transformasi Administrasi  Pemeritahan Desa
     3.1. Landasan Keberadaan Lembaga Lokal
     3.2. Pemerintahan Desa
     3.3 Pemerintahan Desa Masa Kolonial
     3.4. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan
     3.5. Pemerintahan Desa Masa Orde Baru
     3.6. Pemerintah Desa Masa Reformasi– Sekarang
          3.6.1 Sumber Daya Manusia Sebagai Aset Desa
          3.6.2 Perubahan dan Organisasi Belajar
          3.6.3 Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
     3.7. Rumusan
Bab 4. Transformasi Lembaga Lokal  (Perubahan Pemerintahan Desa)
     4.1. Konsep Transformasi
          4.1.1. Transformasi Struktur
          4.1.2 Transformasi Organisasi
          4.1.3 Transformasi Pola Pikir
          4.1.4 Transformasi Budaya
     4.2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Transformasi
     4.3. Pelaksanaan Pemerintahan Desa
     4.4. Good Governance
Bab 5. Proses Dan Implementasi  Transformasi Pemerintahan Desa
     5.1. Sejarah Pengaturan Desa
          5.1.1. Pemerintahan Desa Masa Hindia Belanda
          5.1.2. Pemerintahan Desa Masa Jepang
          5.1.3. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan
     5.2. Transformasi Pemerintahan Desa Masa  Orde Baru
     5.3. Transformasi Pemrintahan Desa Reformasi
Bab 6. Perbedaan Transformasi Pelaksanaan  Lembaga Lokal Antara Masyarakat  Suku Sakai Dengan Suku Akit
     6.1. Aspek Struktural
     6.2. Aspek Kultural
     6.3. Pelaksanaan Pembangunan Desa
     6.4. Pelaksanaan Lembaga Lokal Masyarakat  Suku Sakai Dan Akit Terhadap Pembangunan  Desa
Bab 7. Penutup
     7.1. Kesimpulan
          7.1.1. Keadaan Masyarakat Suku Sakai dan Akit
          7.1.2. Perbedaaan Pelaksanaan Lembaga Lokal antara  Masyarakat Suku Sakai dengan Suku Akit
          7.1.3. Kesan pelaksanaan Lembaga Lokal pada Masyarakat
     7.2. Cadangan (Rencana Kegiatan Selanjutnya)
Biografi
Sampul Belakang