Buku ini berasal dari salah satu hasil penelitian penulis, yang mendeskripsikan kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana. Sebagaimana kita ketahui, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, terdapat dinamika pemikiran yang kompleks dalam penafsirannya. Pemaknaan terhadap beberapa hal, seperti “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, menjadi hal yang rumit. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (binding) tersebut secara yuridis teoretis akan membawa implikasi yang serius dalam penilaian alat bukti keterangan saksi. Perkara inilah yang membuat buku ini layak dan penting untuk dibaca, terutama bagi para pemerhati perkembangan ilmu hukum. Buku ini membahas sekitar masalah perluasan penafsiran alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi di atas.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini bisa diselesaikan. Buku ini disusun atas dasar pemikiran dan hasil penelitian penulis, yang berusaha mendeskripsikan kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana. Di dalam buku ini, kita bisa menemukan studi kasus yang dibahas secara mendalam dan mendetail.

Sebagaimana kita ketahui, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (binding) tersebut secara yuridis teoretis akan membawa implikasi yang serius dalam penilaian alat bukti keterangan saksi.

Perkara inilah yang membuat buku ini layak dan penting untuk diterbitkan serta disebarluaskan, terutama bagi para pemerhati perkembangan ilmu hukum. Buku ini membahas sekitar masalah perluasan penafsiran alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Harapannya, buku ini dapat menghadirkan nuansa baru dan kebermanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Cover Depan
Halaman Judul
Identitas Buku
Prakata
Daftar Isi
BAB I - Overview Putusan Mahkamah Konstitusi N
     A. Overview Putusan Mahkamah Konstitusi
     B. Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi
Bab II - Konsep Umum Hukum Pidana
     A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Formil
     B. Tujuan Hukum Pidana Formil
     C. Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana
     D. Para Pihak dalam Hukum Acara Pidana
Bab III - Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
     A. Teori  Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
     B. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
BAB IV - Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstit
     A. Konstruksi Penilaian Alat Bukti Keterangan Saks
          1.Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Men
          2.Putusan MK Terkait dengan Pelaksanaan Hukum Acara
          3. Pendapat Mahkamah Konstitusi
          4. Konklusi
          5. Amar Putusan
     B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
     C.Persepsi Umum Kasus
Daftar Pustaka
Catatan tentang Penulis
Cover Belakang