Hingar bingar keberjalanan reformasi birokrasi dan desentralisasi di Indonesia selama ini terlihat dinamis. Fenomena yang menggambarkan perkembangan reformasi demikian kaya, dan buku ini berusaha memotret sebagian diantaranya. Buku ini merupakan kumpulan artikel dari penulis yang berserakan yang dimuat di beberapa media massa cetak (surat kabar), khususnya yang mengusung tema terkait birokrasi dan otonomi daerah.

Buku ini terdiri dari lima puluh tiga artikel yang dikelompokkan ke dalam dua isu besar, Isu Birokrasi dan Isu Otonomi Daerah. Masing-masing isu terbagi menjadi bagian-bagian sebagai pokok bahasan. Isu Birokrasi di dalamnya meliputi bagian: Reformasi Birokrasi, Patologi Birokrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Anggaran Publik. Sedangkan Isu Otonomi Daerah meliputi bagian: Persoalan Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Reorientasi Peran Kepala Daerah, dan Pembangunan Desa.

Reformasi Birokrasi Setengah Hati Mencuatnya kasus Gayus Tambunan tidak hanya menjadi pukulan telak bagi institusi Kementerian Keuangan tetapi juga bagi reformasi birokrasi di tanah air. Sebagai salah satu institusi “percontohan” diterapkannya reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan sudah semestinya menjadi teladan bagi seluruh institusi pemerintah.

Sejak tahun 2005 lalu, reformasi birokrasi telah dijalankan di Kementerian Keuangan (dahulu Departemen Keuangan). Langkah reformasi yang dilakukan antara lain menyangkut efisiensi pegawai dan pengaturan soal remunerasi. Perubahan yang paling mencolok ialah kenaikan spektakuler penghasilan pegawai hingga beberapa kali lipat.

Masih adanya makelar kasus (markus) ataupun bentuk KKN lain seakan telah merobohkan bangunan-bangunan reformasi birokrasi yang telah mulai disusun dari lebih satu dekade lampau. Pesimisme publik terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi kembali muncul.

Sejumlah pihak meragukan keberhasilan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang sinis melihat program reformasi yang cenderung lebih mengedepankan peningkatan remunerasi daripada peningkatan kinerja.

Reformasi birokrasi mungkin bentuk reformasi yang paling lambat perkembangannya dibanding reformasi sektor lain. Banyak bukti memperlihatkan kinerja birokrasi relatif masih rendah. Meski telah dirintis penyusunan anggaran berbasis kinerja, tapi orientasi birokrasi masih condong pada proyek, bukan kinerja optimal. Kinerja pegawai semestinya harus terukur dengan jelas untuk bisa menilai prestasi kerja mereka.

Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Isu Birokrasi
     Bagian 1: Reformasi Birokrasi
          Reformasi Birokrasi Setengah Hati
               Tataran Teoritis
               Konsistensi Birokrat
          Kendala Reformasi Birokrasi
               Kultur dan Struktur
               Uji Eksistensi
          Korpri, Netralitas dan Profesionalisme Birokrasi
               Reformasi Birokrasi
               Profesionalisme
          Terobosan Penataan Birokrasi dari Solo
               Akar Masalah
               Prestasi dan Kompetensi
          Salah Nalar Memaknai Kinerja
               Pengukuran Kinerja
               Good Governance
          Antara Gaji dan Kinerja
               Faktor Kinerja
               Langkah Konkret
          Gaji dan Keadilan Sosial
               Ironi
               Keteladanan Pemimpin
               Komitmen Besar
     Bagian 2: Patologi Birokrasi
          Lebaran dan Tren PNS Membolos
               Peraturan Baru
               Menguji Efektivitas
          Mobil Dinas, Parsel, dan Birokrasi
               Respon Berbeda
               Revolusi Mental
          Ironi Perjalanan Dinas
               Titik Soal
               Rasionalisasi
               Introspeksi
          Melawan Pergerakan Mafia
               Strategi Mafia
               Melawan Mafia
          Memperbaiki Citra Institusi Pajak
               Ancaman Delegitimasi
               Langkah Konkret
          Strategi Pemberantasan Pungli
               Transparan & Akuntabel
               Digitalisasi
               Aparat & Masyarakat
     Bagian 3: Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi
          Rasionalitas Jumlah PNS
          Menghitung Kebutuhan PNS
          Tak Sekadar Perekrutan CPNS
          Nilai Strategis Perekrutan CPNS
          Mengelola Rekrutmen CPNS
          Gula-Gula Rekrutmen CPNS
          Objektivitas dalam Seleksi CPNS
          Menggusur Jual Beli Jabatan
          Spirit Lelang Jabatan
     Bagian 4: Anggaran Publik
          Keadilan dalam Menyusun Anggaran
          Kapankah Anggaran Pemerintah Pro Publik ?
          Hak Publik dan Anggaran Negara
          Dana Rakyat untuk Rakyat
          Membaca Pemborosan Anggaran
          Birokrasi Boros, Wujud Kegagalan Reformasi
          Mobdin dan Modus Pemborosan
          Penyerapan Minim Anggaran
Isu Otonomi Daerah
     Bagian 1: Persoalan Otonomi Daerah
          APEKSI dan Reorientasi Otonomi Daerah
          Provinsi VS Kabupaten/Kota
          Memetakan Masalah Kerja Sama Daerah
          Fenomena Pembangkangan Daerah
          Persoalan Klasik Penyusunan APBD
     Bagian 2: Demokrasi Lokal
          Memperolok Demokrasi Lokal
          Senjakala Hakikat Demokrasi Lokal
          Daya Tarik Pilkada
          Pragmatisme Pilkada
          Dominansi Formalitas Pilkada
          Mengkaji Ulang Pilkada Langsung
          Tolak Pilkada Perwakilan
          Peluang Calon Petahana
          Kerawanan Politisasi Birokrasi dalam Pilgub
          Efektivitas Debat Publik Pilkada
          Memilih Pemimpin Sejati
     Bagian 3: Reorientasi Peran Kepala Daerah
          Wewenang Kepala Daerah dan Sekda
          Kekuasaan Berlebihan Kepala Daerah
          Mengukur Kinerja Kepala Daerah
     Bagian 4: Pembangunan Desa
          Krusial Masa Depan Desa
          Optimalisasi Dana Desa
          Titik-Titik Krusial Pembangunan Desa
          Optimalisasi Pelayanan Pemdes
Tentang Penulis
Sampul Belakang