Tampilkan di aplikasi

Buku Citra Aditya hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Hukum Perusahaan Indonesia

1 Pembaca
Rp 135.000 50%
Rp 67.500

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 202.500 13%
Rp 58.500 /orang
Rp 175.500

5 Pembaca
Rp 337.500 20%
Rp 54.000 /orang
Rp 270.000

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Buku Hukum Perusahaan Indonesia memberikan kajian dan pemahaman hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berbagal substansi materi yang disajikan secara jelas, rinci, dan komprehensif terhadap aturan hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan memberikan landasan berpikir yang tepat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Berbagai substansi materi pokok dan penting diperjelas dalam buku ini, meliputi: penggunaan istilah yang tepat dalam hukum dan saling ber singgungan antara perusahaan, perdagangan, dan pekerjaan; pengusaha, pemim pin, dan pembantu dalam perusahaan; hubungan keagenan sebagai bentuk pe ngembangan kegiatan bisnis; bentuk-bentuk hukum perusahaan; BUMN, hukum kegiatan usaha perusahaan, antara lain, jual beli perusahaan, waralaba, merger, konsolidasi, akuisisi, kajian hukum urusan perusahaan, kajian tentang legalitas perusahaan diikuti dengan kajian hukum dokumen perusahaan; lembaga keuangan bank dan nonbank; kajian hukum kredit bank dan modal usaha; lembaga pembiaya an; kajian hukum hak kekayaan intelektual; kontrak sebagai hukum bagi dasar hubungan bisnis; serta kajian lain yang terkait yang dibutuhkan sebagai dasar kaji an pemahaman hukum ekonomi dan bisnis bagi perusahaan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan wajib bagi para mahasiswa fakultas hukum dalam mata kuliah hukum ekonomi dan bisnis di seluruh Indonesia, para dosen, para praktisi hukum dalam membuat legal opinion, dan menjadikan doktrin hukum dalam gugatan perkara bisnis serta para praktisi ekonomi yang tertarik mengkaji hukum bagi kegiatan bisnis.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Penerbit: Citra Aditya
ISBN: 9789794911938
Terbit: September 2021 , 674 Halaman










Ikhtisar

Buku Hukum Perusahaan Indonesia memberikan kajian dan pemahaman hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berbagal substansi materi yang disajikan secara jelas, rinci, dan komprehensif terhadap aturan hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan memberikan landasan berpikir yang tepat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Berbagai substansi materi pokok dan penting diperjelas dalam buku ini, meliputi: penggunaan istilah yang tepat dalam hukum dan saling ber singgungan antara perusahaan, perdagangan, dan pekerjaan; pengusaha, pemim pin, dan pembantu dalam perusahaan; hubungan keagenan sebagai bentuk pe ngembangan kegiatan bisnis; bentuk-bentuk hukum perusahaan; BUMN, hukum kegiatan usaha perusahaan, antara lain, jual beli perusahaan, waralaba, merger, konsolidasi, akuisisi, kajian hukum urusan perusahaan, kajian tentang legalitas perusahaan diikuti dengan kajian hukum dokumen perusahaan; lembaga keuangan bank dan nonbank; kajian hukum kredit bank dan modal usaha; lembaga pembiaya an; kajian hukum hak kekayaan intelektual; kontrak sebagai hukum bagi dasar hubungan bisnis; serta kajian lain yang terkait yang dibutuhkan sebagai dasar kaji an pemahaman hukum ekonomi dan bisnis bagi perusahaan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan wajib bagi para mahasiswa fakultas hukum dalam mata kuliah hukum ekonomi dan bisnis di seluruh Indonesia, para dosen, para praktisi hukum dalam membuat legal opinion, dan menjadikan doktrin hukum dalam gugatan perkara bisnis serta para praktisi ekonomi yang tertarik mengkaji hukum bagi kegiatan bisnis.

Pendahuluan / Prolog

Kata Pengantar Cetakan Kelima Edisi E-Book
Edisi E-Book, Hukum Perusahaan Indonesia adalah bentuk kepedulian dalam pengembangan pembelajaran digitalisasi yang dapat menjadikan para pembaca dengan mudah dapat mengakses bahan bacaan yang dibutuhkan. Buku ini diharapkan dapat menjadi buku referensi utama dalam mata kuliah wajib Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

Walaupun tidak mengalami perubahan atau penambahan, secara substansi masih dapat dijadikan rujukan terbaik karena gaya bahasa dan penyampaian materi dalam buku ini mudah dipahami, sistematis dalam penyajian, dan jelas dari segi penggunaan bahasa Indonesia. Untuk itu, buku ini dapat memberi arti dan makna yang jelas atas pengaturan di bidang hukum ekonomi dan bisnis bagi perusahaan. Dari segi judul, buku ini belum mengalami perubahan judul sebagai penghormatan atas subtansi hukum bahwa hukum perusahaan adalah aturan kegiatan ekonomi dan bisnis bagi pelaku usaha dalam menjalankan perusahaannya.

Demikianlah yang dapat kami disampaikan, semoga buku ini terus bermanfaat karena kajian bahasa yang mudah dimengerti. Dengan demikian, Edisi E-Book menjadi edisi praktis yang dapat dibaca dengan mudah sejalan dengan perkembangan pembelajaran digitalisasi berbasis media elektronik. Namun demikian, kami pun senantiasa mengharapkan koreksi dan sumbangan pikiran dari pembaca tetap diharapkan dan dihargai dengan senang hati serta diiringi ucapan terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semua.

Penulis

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. - Nama lengkap Abdulkadir Muhammad, lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatra Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah tahun 1958 di Yogyakarta, beliau melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 beliau mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat gelar diploma.

Daftar Isi

Sampul
Catatan Tentang Penulis
Kata Pengantar Cetakan Ketiga
Kata Pengantar Cetakan Keempat
Kata Pengantar Cetakan Kelima Edisi E-Book
Senarai Isi
Bab I Perusahaan, Perdagangan, Pekerjaan
     A. Lingkup Hukum Perusahaan
          1. Bentuk Usaha
          2. Kegiatan Usaha
     B. Sumber Hukum Perusahaan
          1. Perundang-Undangan
          2. Kontrak Perusahaan
          3. Yurisprudensi
          4. Kebiasaan
     C. Perusahaan dan Pengusaha
          1. Pengertian Perusahaan
               a. Rumusan Molengraaff
               b. Rumusan Polak
               c. Rumusan undang-undang
          2. Unsur-Unsur Perusahaan
               a. Badan usaha
               b. Kegiatan dalam bidang perekonomian
               c. Terus-menerus
               d. Bersifat tetap
               e. Terang-terangan
               f. Keuntungan dan atau laba
               g. Pembukuan
     D. Perdagangan dan Pedagang
          1. Pengaturan dalam KUHD
               a. Kesulitan dalam penerapan
               b. Usaha mengatasi kesulitan
          2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nasional
          3. Pengertian Perdagangan
          4. Pengusaha Perdagangan dan Pedagang
          5. Barang Objek Perdagangan
     E. Pekerjaan dan Pekerja
          1. Pengertian Pekerjaan
               a. Rumusan pemerintah Belanda
               b. Rumusan Polak
          2. Unsur-Unsur Pekerjaan
               a. Perbuatan atau kegiatan
               b. Terus-menerus
               c. Terang-terangan
               d. Kualitas tertentu
               e. Penghasilan
          3. Pekerja
     F. Latihan dan Diskusi
Bab II Pengusaha, Pembantu Pengusaha, dan Hubungan Kerja
     A. Pengusaha dan Pemimpin Perusahaan
          1. Pengusaha
          2. Pemimpin Perusahaan
     B. Pembantu Pengusaha
          1. Pengertian Pembantu Pengusaha
          2. Pembantu dalam Lingkungan Perusahaan
               a. Pemegang prokurasi
               b. Pengurus filial
               c. Pelayan toko
               d. Pekerja keliling
          3. Pembantu Luar Lingkungan Perusahaan
               a. Agen perusahaan
               b. Perusahaan perbankan
               c. Makelar
               d. Komisioner
               e. Notaris dan pengacara
     C. Hubungan Kerja
          1. Pengertian Hubungan Kerja
          2. Perjanjian Kerja
               a. Perjanjian pelayanan berkala
               b. Perjanjian ketenagakerjaan
               c. Perjanjian borongan
          3. Perjanjian Pemberian Kuasa
               a. Pengusaha dan pemimpin perusahaan
               b. Pengusaha dan agen perusahaan
               c. Pengusaha dan perusahaan perbankan
               d. Pengusaha dan makelar
               e. Pengusaha dan komisioner
               f. Pengusaha dan notaris/pengacara
     D. Latihan dan Diskusi
Bab III Keagenan dalam Kegiatan Bisnis
     A. Perkembangan Keagenan
          1. Konsep Keagenan
          2. Alasan Perlunya Keagenan
          3. Sistem Hukum Keagenan
     B. Hubungan Hukum Keagenan
          1. Kontrak Keagenan
          2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Principal
          3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Agen Perusahaan
     C. Karakteristik dan Bentuk Keagenan
          1. Karakteristik Keagenan
          2. Bentuk Keagenan
          3. Agen Perusahaan
          4. Perusahaan Perbankan
          5. Makelar
          6. Komisioner
     D. Akibat Hukum Kontrak Keagenan
     E. Latihan dan Diskusi
Bab IV Urusan Perusahaan
     A. Pengertiannya
          1. Dari Segi Ekonomi
          2. Dari Segi Hukum
     B. Kekayaan Perusahaan
          1. Pengertiannya
          2. Klasifikasi Kekayaan
               a. Benda bergerak (movable goods)
               b. Benda tidak bergerak (unmovable goods)
          3. Pengalihan Kekayaan
     C. Usaha Perusahaan
          1. Lingkup Usaha Perusahaan
          2. Alasan Tidak Dapat Dialihkan
               a. Tidak mungkin dialihkan
               b. Tidak menguntungkan atau bahkan merugikan
     D. Goodwill
          1. Dari Segi Ekonomi
          2. Dari Segi Hukum
     E. Dokumen Perusahaan
          1. Pengaturannya
          2. Jenis Dokumen Perusahaan
          3. Pembuatan Dokumen Perusahaan
          4. Penyimpanan Dokumen Perusahaan
          5. Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan
          6. Pemindahan, Penyerahan, Pemusnahan
     F. Latihan dan Diskusi
Bab V Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum
     A. Klasifikasi dan Pengaturan
          1. Klasifikasi Perusahaan
               a. Perusahaan perseorangan
               b. Perusahaan bukan badan hukum
               c. Perusahaan badan hukum
          2. Pengaturan Bentuk Hukum Perusahaan
          3. Mendirikan Perusahaan
     B. Persekutuan Firma
          1. Pengertian Firma
          2. Penggunaan Nama Bersama
          3. Cara Mendirikan Firma
          4. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab
          5. Berakhirnya Firma
     C. Persekutuan Komanditer
          1. Pengertian Persekutuan Komanditer
          2. Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer
          3. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab
               a. Hubungan hukum ke dalam
               b. Hubungan hukum keluar
          4. Tipe-Tipe Persekutuan Komanditer
               a. Persekutuan komanditer diam-diam
               b. Persekutuan komanditer terang-terangan
               c. Persekutuan komanditer atas saham
          5. Berakhirnya Persekutuan Komanditer
     D. Latihan dan Diskusi
Bab VI Bentuk Usaha Badan Hukum
     A. Karakteristik Badan Hukum
          1. Memiliki Kekayaan Sendiri
          2. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah
          3. Diwakili oleh Pengurus
     B. Perseroan Terbatas
          1. Pengaturannya
          2. Ketentuan Baru tentang Perseroan
               a. Perseroan badan hukum persekutuan modal
               b. Layanan cepat kepada masyarakat
               c. Permohonan pengesahan badan hukum
               d. Organ perseroan
               e. Modal dan laba perseroan
               f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
               g. Status badan hukum perseroan
               h. Tim ahli pemantauan hukum perseroan
          3. Konsep Perseroan Terbatas
               a. Badan hukum
               b. Didirikan berdasar pada perjanjian
               c. Melakukan kegiatan usaha
               d. Modal dasar
               e. Memenuhi persyaratan undang-undang
          4. Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan
               a. Syarat-syarat pendirian perseroan
               b. Prosedur pendirian perseroan
          5. Organ Perseroan
               a. Rapat umum pemegang saham (RUPS)
               b. Direksi perseroan
               c. Dewan komisaris
          6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
          7. Pemeriksaan Terhadap Perseroan
          8. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi
               a. Alasan pembubaran perseroan
               b. Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan
               c. Pemberitahuan pembubaran perseroan
               d. Kewajiban likuidator
               e. Permohonan pailit diajukan oleh likuidator
               f. Tanggung jawab likuidator
               g. Status badan hukum perseroan berakhir
     C. Badan Usaha Koperasi
          1. Pengaturannya
          2. Pengertian Koperasi
          3. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi
          4. Cara Mendirikan Koperasi
               a. Rapat pembentukan koperasi
               b. Surat permohonan pengesahan
               c. Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian
               d. Pengiriman akta pendirian kepada pendiri
               e. Pengumuman dalam berita negara
          5. Organisasi dan Bidang usaha Koperasi
          6. Perangkat Organisasi Koperasi
               a. Rapat anggota
               b. Pengurus koperasi
               c. Pengawas koperasi
          7. Modal Koperasi
          8. Modal Koperasi
          9. Pembubaran Koperasi
     D. Latihan dan Diskusi
Bab VII Bentuk Usaha Milik Negara
     A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
          1. Pengaturan dan Definisi
          2. Tujuan Pendirian BUMN
          3. Pengurusan dan Pengawasan BUMN
          4. Karyawan BUMN dan Serikat Pekerja
          5. Satuan Pengawasan Internal
     B. Perusahaan Perseroan (Persero)
          1. Pendirian dan Tujuan Persero
          2. Organ Persero
               a. Rapat umum pemegang saham (RUPS)
               c. Komisaris persero
               b. Direksi persero
     C. Perusahaan Umum (Perum)
          1. Pendirian dan Tujuan Perum
          2. Organ Perum
               a. Kewenangan menteri
               b. Direksi perum
               c. Dewan pengawas perum
     D. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMN
     E. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN
          1. Maksud dan Tujuan Restrukturisasi
          2. Ruang Lingkup Restrukturisasi
          3. Maksud dan Tujuan Privatisasi
          4. Prinsip dan Kriteria Privatisasi
          5. Tata Cara dan Hasil Privatisasi
          6. Kerahasiaan Informasi
     F. Latihan dan Diskusi
Bab VIII Strategi Pembuatan Kontrak Bisnis
     A. Sumber Hukum Kontrak
          1. Perundang-Undangan
          2. Perjanjian antara Pihak-Pihak
          3. Yurisprudensi, Konvensi Internasional
          4. Kebiasaan dan Kepatutan
     B. Bentuk dan Kepastian Hukum Kontrak
          1. Bentuk Kontrak
          2. Kepastian Hukum
     C. Unsur-Unsur Kontrak
          1. Aturan Hukum
          2. Subjek Kontrak
          3. Kesepakatan Pihak-Pihak
          4. Prestasi Pihak-Pihak
          5. Akibat Hukum
          6. Risiko dan Kerugian
          7. Keadaan Memaksa
          8. Prestasi dan Wanprestasi
          9. Kerugian dan Ganti Kerugian
          10. Pernyataan Lalai dan Somasi
     D. Keabsahan Kontrak dan Akibat Hukum
          1. Keabsahan Kontrak
               a. Kesepakatan pihak-pihak
               b. Kewenangan melakukan perbuatan hukum
               c. Objek tertentu atau dapat ditentukan
               d. Kausa yang halal
               e. Syarat-syarat khusus
          2. Akibat Hukum Kontrak
               a. Akibat hukum kontrak yang sah
               b. Akibat hukum kontrak tidak sah
     E. Pembuatan Kontrak
          1. Persiapan Awal
          2. Penyusunan Kontrak
     F. Bentuk Pelaksanaan Kontrak
          1. Penyerahan Kekayaan
          2. Pembayaran Sejumlah Uang
          3. Melakukan Pekerjaan
     G. Latihan dan Diskusi
Bab IX Lembaga dan Bisnis Perbankan
     A. Lembaga Perbankan
          1. Perbankan dan Bank
          2. Badan Usaha Bank
          3. Bank Indonesia (Bank Sentral)
               a. Status Bank Indonesia
               b. Modal Bank Indonesia
               c. Tujuan dan tugas
               d. Kelancaran sistem pembayaran
               e. Pengawasan bank
               f. Dewan gubernur
               g. Hubungan dengan pemerintah
               h. Produk hukum dan ketentuan pidana
          4. Bank Umum
               a. Pendirian bank umum
               b. Usaha bank umum
               c. Izin usaha bank umum
          5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
               a. Pendirian BPR
               b. Usaha BPR
               c. Izin usaha BPR
     B. Rahasia Bank
          1. Konsep Rahasia Bank
          2. Teori Rahasia Bank
               a. Teori mutlak (absolute theory)
               b. Teori relatif (relative theory)
          3. Pengecualian Rahasia Bank
          4. Kejahatan Rahasia Bank
               a. Paksaan pihak ketiga
               b. Kesengajaan pihak bank atau terafiliasi
          5. Kelemahan Rahasia Bank
     C. Pembinaan dan Pengawasan Bank
          1. Pembinaan Bank
               a. Kepercayaan masyarakat pada bank
               b. Prinsip kehati-hatian
               c. Kesehatan bank
               d. Tujuan yang ingin dicapai
          2. Lembaga Penjamin Simpanan
          3. Pengawasan Bank
     D. Bisnis Perbankan
          1. Jenis Usaha Bank
          2. Bentuk-Bentuk Simpanan.
               a. Rekening giro
               b. Deposito berjangka
               c. Sertifikat deposito
               d. Tabungan
          3. Bentuk Simpanan Lain
               a. Obligasi
               b. Saham
               c. Setoran jaminan
          4. Prinsip Syariah
               a. Wadiah
               b. Bisnis pembiayaan dan perdagangan
          5. Kejahatan Usaha Bank
               a. Kasus Bank Global
               b. Kasus Bank Citra
               c. Kasus Bank Pasific
               d. Kasus Bank Dwipa
     E. Risiko Usaha Bank
          1. Risiko Kredit
          2. Risiko Investasi
          3. Risiko Likuiditas
          4. Risiko Operasional
          5. Risiko Penyelewengan
          6. Risiko Fidusia
          7. Risiko Tingkat Bunga
          8. Risiko Solvensi (Solvency Risk)
          9. Risiko Valuta Asing
          10. Risiko Persaingan
     F. Latihan dan Diskusi
Bab X Kredit Bank untuk Modal Usaha
     A. Konsep Kredit Bank
          1. Definisi dan Unsur-Unsurnya
          2. Tujuan Kredit Bank
          3. Bunga Menurut Prinsip Syariah
     B. Teori Perkreditan
          1. Beban Risiko
          2. Prinsip Kehati-Hatian
     C. Penyaluran Kredit Bank
          1. Penilaian Konsep 5C
          2. Penilaian Terhadap Lima Aspek
     D. Klasifikasi Kredit Bank
          1. Kriteria Kegunaan
          2. Kriteria Tujuan
          3. Kriteria Jaminan
          4. Kriteria Jangka Waktu
     E. Batas Maksimum Pemberian Kredit
          1. Ukuran Batas Maksimum
          2. Modal Bank
          3. Alasan Penetapan BMKP
     F. Kredit Sindikasi
          1. Alasan Kredit Sindikasi
          2. Pihak-Pihak dalam Kredit Sindikasi
     G. Kredit Bermasalah dan Macet
          1. Mengapa Bermasalah
          2. Kolektibilitas Kredit
          3. Pencegahan Terjadinya Kredit Bermasalah
          4. Penyelesaian Kredit Bermasalah
               a. Penyelesaian melalui negosiasi
               b. Penyelesaian melalui litigasi
     H. Latihan dan Diskusi
Bab XI Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
     A. Legalitas Perusahaan
     B. Akta Pendirian Perusahaan
     C. Nama Perusahaan
          1. Pembauran Nama Perusahaan dan Nama Pribadi
          2. Pembauran Bentuk Hukum Perusahaan dan Nama
          3. Larangan Memakai Nama Perusahaan Orang Lain
          4. Larangan Memakai Merek Orang Lain
          5. Pengakuan dan Pengesahan
     D. Merek Perusahaan
          1. Perusahaan Terdaftar
               a. Tujuan pendaftaran perusahaan
               b. Perusahaan yang wajib didaftarkan
               c. Pihak yang wajib melakukan pendaftaran perusahaan
               d. Penyelenggara wajib daftar perusahaan
               e. Hal-hal yang wajib didaftarkan
               f. Syarat dan prosedur pendaftaran perusahaan
          2. Akibat Hukum Pendaftaran Perusahaan
          3. Perubahan Pendaftaran Perusahaan
          4. Pembatalan Pendaftaran Perusahaan
          5. Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan
     E. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
          1. Kewajiban Pendaftaran
          2. Penundaan, Penolakan, Penggantian TDUP
          3. Pembekuan dan Pencabutan TDUP serta Sanksi
     F. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
          1. Kewajiban Pendaftaran
          2. Penundaan, Penolakan, dan Penggantian SIUP
          3. Pembekuan dan Pencabutan SIUP serta Sanksi Pidana
     G. Latihan dan Diskusi
Bab XII Akuisisi, Penggabungan, dan Peleburan Perusahaan Badan Hukum
     A. Akuisisi Perusahaan
          1. Pengaturannya
          2. Jenis-Jenis Akuisisi
          3. Dasar Pertimbangan Akuisisi
          4. Tujuan Akuisisi
          5. Keuntungan dan Kerugian Akuisisi
          6. Aspek Hukum Akuisisi
          7. Akuisisi Bank
               a. Syarat-syarat akuisisi bank
               b. Tata cara akuisisi bank
               c. Keberatan atas akuisisi bank
     B. Penggabungan Perusahaan
          1. Pengaturannya
          2. Alasan dan Tujuan Penggabungan
          3. Aspek Hukum Penggabungan
          4. Penggabungan Bank
               a. Syarat-syarat merger bank
               b. Tata cara merger bank
     C. Peleburan Perusahaan
          1. Pengaturannya
          2. Alasan dan Tujuan Peleburan
          3. Aspek Hukum Peleburan
          4. Peleburan Bank
               a. Syarat-syarat peleburan bank
               b. Tata cara peleburan bank
     D. Latihan dan Diskusi
Bab XIII Merek Dagang dan Jasa
     A. Pengaturan Merek
          1. Undang-Undang Merek 1992
               a. Lingkup pengaturan diperluas
               b. Perubahan dari deklaratif ke konstitutif
               c. Permintaan pendaftaran dan pemeriksaan substantif
               d. Hak prioritas Konvensi Paris
               e. Pengalihan hak dengan lisensi
               f. Pengaturan sanksi pidana dan denda
          2. Undang-Undang Merek 1997
               a. Penyempurnaan tata cara pendaftaran merek
               b. Penyempurnaan penghapusan merek terdaftar
               c. Penyempurnaan perlindungan merek terkenal
               d. Penyempurnaan sanksi pidana
               e. Penambahan lingkup pengaturan perlindungan
               f. Perubahan pengalihan merek jasa terdaftar
          3. Undang-Undang Merek 2001
               a. Alasan pengundangan Undang-Undang Merek 2001
               b. Penyempurnaan
     B. Pengertian dan Bentuk Merek
          1. Pengertian Merek
          2. Bentuk Merek
     C. Permohonan Pendaftaran Merek
          1. Syarat dan Prosedur
          2. Penggunaan Hak Prioritas
          3. Pemeriksaan Persyaratan Pendaftaran
          4. Merek Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak
               a. Alasan tidak dapat didaftar
               b. Alasan penolakan pendaftaran
     D. Penerimaan dan Pendaftaran Merek
          1. Tanggal Penerimaan dan Pengumuman
          2. Keberatan dan Sanggahan
          3. Pemeriksaan Substantif
          4. Permohonan Disetujui atau Ditolak
          5. Sertifikat Merek Terdaftar
          6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
     E. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar
          1. Cara Pengalihan Hak
          2. Perjanjian Lisensi
     F. Pelanggaran Hak Atas Merek
          1. Bentuk Pelanggaran
          2. Gugatan atas Pelanggaran Merek
          3. Tuntutan Pidana
     G. Latihan dan Diskusi
Bab XIV Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
     A. Hukum Kerahasiaan Informasi
          1. Pengertiannya
          2. Pengaturannya
          3. Kerahasiaan Informasi Perusahaan
     B. Kriteria Informasi Rahasia
          1. Tiga Kriteria Utama
          2. Tanggung Jawab Kerahasiaan
     C. Perlindungan Hukum
          1. Pelanggaran Rahasia Perusahaan
          2. Penuntutan Menurut Hukum
               a. Gugatan berdasarkan tort
               b. Gugatan berdasarkan onrechtmatige daad
               c. Penuntutan berdasarkan hukum pidana
     D. Rahasia Dagang
          1. Pengertiannya
          2. Lingkup Rahasia Dagang
          3. Hak Pemilik Rahasia Dagang
          4. Pelarangan Pihak Lain Menggunakan Rahasia Dagang
          5. Larangan Pengungkapan Rahasia Dagang kepada
          6. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum
          7. Gugatan Perdata
          8. Tuntutan Pidana
     E. Persaingan dalam Bisnis
          1. Pengertiannya
          2. Persaingan Jujur dan Tidak Jujur
          3. Unsur-Unsur Persaingan Melawan Hukum
          4. Perlindungan Hukum
               a. Ancaman hukum perdata
               b. Ancaman hukum pidana
     F. Latihan dan Diskusi
Bab XV Jual Beli Perdagangan
     A. Konsep dan Klasifikasi Jual Beli
          1. Jual Beli Menurut KUHPdt
          2. Cara Terjadi Jual Beli
          3. Kekhususan Jual Beli Perdagangan
          4. Klasifikasi Jual Beli Perdagangan
     B. Penyerahan Barang
          1. Syarat-Syarat Penyerahan
               a. Penyerahan atas dasar Incoterms
               b. Tujuan Incoterms
               c. Tempat penyerahan dan implikasi
          2. Syarat Paling Banyak Diterapkan
          3. Pengiriman Barang
     C. Pembayaran Harga Barang
          1. Dokumen-Dokumen Pendukung
               a. Faktur penjualan (invoice)
               b. Surat muatan (bill of lading)
               c. Polis asuransi (insurance policy)
          2. Pembayaran dengan SKBDN
          3. Pihak-Pihak dalam SKBDN
     D. Hak Reklame Penjual
          1. Pengaturannya
          2. Hak Reklame di Luar Kepailitan
          3. Hak Reklame dalam Kepailitan
          4. Sifat Hukum Hak Reklame
          5. Hak Reklame dalam Perjanjian
     E. Latihan dan Diskusi
Bab XVI Hak Cipta (Copyright)
     A. Pengaturan Hak Cipta
          1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
          2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
          3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
          4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
     B. Sifat Hukum Hak Cipta
          1. Benda Bergerak Imateriil
          2. Hak Cipta Dapat Dibagi
          3. Tidak Dapat Disita
     C. Pencipta dan Ciptaan
          1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta
          2. Ciptaan yang Dilindungi
          3. Lama Waktu Perlindungan
               a. Selama hidup hingga 50 tahun sesudah meninggal
               b. Lima puluh tahun sejak pertama kali diumumkan
               c. Lima puluh tahun sejak pertama kali diterbitkan
          4. Konvensi Internasional Perlindungan Hak Cipta
          5. Pendaftaran Ciptaan
     D. Hak Cipta Atas Ciptaan
          1. Hak Cipta (Copyright)
          2. Hak Ekonomi dan Hak Moral
          3. Tidak Dilindungi Hak Cipta
          4. Pengalihan Hak Cipta
     E. Pelanggaran Hak Cipta
          1. Jenis Pelanggaran Hak Cipta
          2. Sanksi Pidana Pelanggar Hak Cipta
          3. Gugatan Perdata Pelanggar Hak Cipta
     F. Latihan dan Diskusi
Bab XVII Perbuatan Melanggar Hukum dan Tanggung Jawab Produk
     A. Perbuatan Melanggar Hukum
          1. Pengaturan dan Konsep
          2. Implementasi Pasal 1401 BW
          3. Implementasi Pasal 1365 KUHPdt
          4. Pelaku Perbuatan Melanggar Hukum
     B. Tanggung Jawab Produk
          1. Pengaturan dan Konsep
          2. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Produk
               a. Produsen (pelaku usaha)
               b. Perbuatan produsen
               c. Produk hasil karya produsen
               d. Produk cacat
               e. Kerugian pada konsumen dan orang lain
          C. Tanggung Jawab Produk pada Produsen
               1. Bentuk Tanggung Jawab Produsen
               2. Doktrin Tanggung Jawab Produk
               3. Produk Cacat dan Cacat Produk
                    a. Produk cacat
                    b. Cacat produk
          D. Strategi Produsen Memperdaya Konsumen
               1. Promosi Produk Menarik Konsumen
               2. Kupon Belanja
               3. Potongan Harga
               4. Hadiah Belanja
               5. Customer Service
               6. Solusi atas Keluhan Konsumen
          E. Tort in Common Law System
               1. Tujuan Tort
               2. Teori tentang Tort Liability
               3. Intentional Torts
                    a. Assault
                    b. Battery
                    c. Defamation
                    d. False imprisonment
                    e. Trespass
                    f. Conversion
                    g. Fraud
               4. Pembelaan dalam Intentional Torts
                    a. Consent
                    b. Privilege
                    c. Necessity
                    d. Truth
               5. Negligence
                    a. Duty
                    b. Breach of Duty
                    c. Causation
                    d. Harm
               6. Pembelaan dalam Negligence
                    a. Assumption of the risk
                    b. Contributory negligence
                    c. Comparative negligence
               7. Strict Liability dan Product Liability
               8. Ringkasan (Summary)
          F. Latihan dan Diskusi
Bab XVIII Franchise sebagai Metode Menjalankan Bisnis
     A. Perkembangan Bisnis Franchise
          1. Bisnis Franchise di Amerika Serikat
          2. Bisnis Franchise di Indonesia
     B. Istilah dan Definisi Franchise
          1. Washington Franchise Investment Protection Act
          2. Konsep, Metode, atau Sistem Pemasaran
          3. British Franchise Association
          4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997
     C. Pengaturan Bisnis Franchise
          1. Perundang-Undangan
          2. Perjanjian Franchise
               a. Komunikasi penawaran franchise
               b. Bentuk perjanjian franchise
               c. Klausula perjanjian franchise
     D. Persyaratan Bisnis Franchise
          1. Mengutamakan Produksi dalam Negeri
          2. Mengutamakan Pengusaha Kecil dan Menengah
          3. Penyelenggaraan Franchise Bertahap
          4. Larangan Lebih dari Satu Franchisee
     E. Pendaftaran Bisnis Franchise
          1. Pelaksanaan Pendaftaran
          2. Akibat Pemutusan Perjanjian Franchise
     F. Laporan dan Sanksi Hukum
          1. Periode Laporan
          2. Laporan Penyesuaian STPUW
          3. Sanksi Hukum
     G. Dampak Bisnis Franchise
          1. Dampak Positif
          2. Dampak Negatif
          3. Mengatasi Dampak Negatif
     H. Latihan dan Diskusi
Bab XIX Jasa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konstruksi
     A. Pengaturan Jasa Konstruksi
          1. Produk Hukum Luar Biasa
          2. Hukum Perjanjian Multidimensi
          3. Asas dan Tujuan
     B. Layanan Jasa Konstruks
          1. Lingkup dan Usaha Jasa Konstruksi
          2. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi
          3. Lembaga Jasa Konstruksi
          4. Pekerja Perusahaan Jasa Konstruksi
     C. Kontrak Kerja Konstruksi
          1. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
          2. Pengikatan Kerja Jasa Konstruksi
          3. Pembuatan Kontrak Kerja Konstruksi
          4. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi
     D. Kegagalan Bangunan
          1. Konsep Kegagalan Bangunan
          2. Tanggung Jawab Pihak-Pihak
     E. Penyelesaian Sengketa
          1. Perdamaian antara Para Pihak
          2. Penyelesaian Melalui Arbitrase
          3. Pelaksanaan Ganti Kerugian
     F. Sanksi Administratif dan Pidana
          1. Sanksi Administratif
               a. Penyedia jasa
               b. Pengguna jasa
          2. Sanksi Pidana
               a. Perencana konstruksi
               b. Pelaksana konstruksi
               c. Pengawas konstruksi
     G. Latihan dan Diskusi
Bab XX Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan
     A. Lembaga Arbitrase
          1. Arbitrase Sangat Dibutuhkan Pengusaha
          2. Reglemen Acara Perdata Golongan Eropa (BRv)
          3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
          4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
     B. Pendirian Lembaga Arbitrase
          1. Sebelum Berlaku Undang-Undang Nomor 30  Tahun
               a. Alasan memilih lembaga arbitrase
               b. Pendirian Badan Arbitrase Nasional
          2. Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun
     C. Peraturan Lembaga Arbitrase
          1. Peraturan Umum Lembaga Arbitrase
          2. Syarat Kompetensi Arbitrase
          3. Syarat Pengangkatan Arbiter
     D. Peraturan Hukum Acara Arbitrase
          1. Acara Persidangan Arbitrase
          2. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli
          3. Pendapat dan Putusan Arbitrase
     E. Eksekusi Putusan Arbitrase
          1. Pelaksana Putusan Arbitrase
          2. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional
          3. Pembatalan Putusan Arbitrase
          4. Berakhirnya Tugas Arbiter dan Biaya Perkara
          5. Keunggulan Arbitrase
     F. Latihan dan Diskusi
Senarai Pustaka