Pelaksanaan Keadilan Upah Bagi

Kontribusi pendapatan dari bisnis pariwisata ini diungkapkan oleh Brahmanto (2015) dibagi menjadi dua, yaitu kontribusi langsung oleh pemerintah daerah yang dipungut dari pelaku bisnis pariwisata dan kontribusi tidak langsung berupa pendapatan pemerintah daerah dari distribusi pajak barangbarang pariwisata. Secara jelas dipaparkan dalam penelitiannya, bahwa pekerja prostitusi mendapat penghasilan saat wisatawan menginginkan jasanya.

Salah satu sisi, bisnis prostitusi menjadi sumber pendapatan oleh beberapa orang. Akan tetapi, di sisi yang lain tindakan ini termasuk tindakan melanggar etika yang bisa dikatakan sebagai penyakit masyarakat. Oleh karena beberapa pembahasan tersebut, maka dibutuhkan sumber-sumber informasi yang lengkap mencakup data yang sudah ada maupun data perekonomian “dibawah permukaan” yang bisa jadi angka akuntansinya belum sepenuhnya tepat.