Ikhtisar
Manajemen dalam pelaksanaan program pendidikan bukanlah tujuan tetapi alat atau metode untuk mencapai mutu dan meningkatkan performance yang harapkan. Di indonesia upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan perbaikan pola manajemen. Kebijakan desentralisasi adalah bentuk pebaikan dan reparadigmatisasi pengelolaan pendidikan dimana terdapat penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Diantara aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi) adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Hal ini merupakan jawaban dan solusi keterpurukan pendidikan nasional yang menurut World Bank dalam Educational Indonesia: From Crisis to Recovery disebabkan oleh empat hal yaitu, pertama kompleksitas pengorganisasian pendidikan, Kedua, praktek manajemen yang sentralistik, Ketiga, penganggaran dan pengelolaan pendidikan yang kaku, dan Keempat, manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif.
Pendahuluan / Prolog
Kata Pengantar
Mengingat pentingnya pendidikan sebagai investasi mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang cermat melalui prosedur manajemen yang baik. Prinsip-prinsip manajemen seperti planning, organizing, actuating, budgeting dan controlling seharusnya mendapatkan perhatian. Sebab tanpa itu semua, pengelolaan pendidikan akan berkualitas rendah dan pemborosan (watages) atau yang dikenal dengan ekonomi biaya tinggi yang merugikan dan mengakibatkan rendahnya produktivitas.
Manajemen dalam pelaksanaan program pendidikan bukanlah tujuan tetapi alat atau metode untuk mencapai mutu dan meningkatkan performance yang harapkan. Di indonesia upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan perbaikan pola manajemen. Kebijakan desentralisasi adalah bentuk pebaikan dan reparadigmatisasi pengelolaan pendidikan dimana terdapat penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
Diantara aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi) adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Hal ini merupakan jawaban dan solusi keterpurukan pendidikan nasional yang menurut World Bank dalam Educational Indonesia: From Crisis to Recovery disebabkan oleh empat hal yaitu, pertama kompleksitas pengorganisasian pendidikan, Kedua, praktek manajemen yang sentralistik, Ketiga, penganggaran dan pengelolaan pendidikan yang kaku, dan Keempat, manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif.
Buku ini adalah salah satu bentuk usaha memberikan acuan bacaan konseptual-teoritis dalam bidang manajemen pendidikan. Oleh karena itu saya memberi apresiasi terhadap penerbitan buku ini di tengahtengah masih terbatasnya buku manajemen pendidikan.
Editor
Muhammad Saleh, SH.I, MA
Daftar Isi
Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan
Bab II Managemen dan Leadership
Bab III Peran Manajer Dalam Lembaga Pendidikan
Bab IV Kepemimpinan Dan Fungsi-Fungsi Kepemimpinan
Bab V Lembaga Pendidikan Sebagai Sistem Sosial
Bab VI Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
Bab VII Motivasi Kerja Dalam Lembaga Pendidikan
Bab VIII Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan
