Pelayanan publik, sebagai fokus bahasan dalam buku ini, merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan. Bahkan menjadi tanda dari hadirnya negara (state in practice) dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat. Para penulis buku ini menyasar secara tepat jantung persoalan. Layanan publik adalah produk yang selama ini acap jadi fokus perhatian publik. Para peneliti menyadari bahwa “hidangan” layanan yang baik ataupun buruk tidaklah terlepas dari mutu dapur sebagai tempat hidangan tersebut diracik dan dimasak. Dapur itu adalah manufaktur atau birokrasi dengan segala suprastruktur yang berperan dalam semesta interaksi lingkungan kebijakan hingga ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang dimiliki. Sebagaimana terlihat pada judul buku, fokus pembenahan dapur birokrasi pada elemen infrasruktur kerja mengerucut kepada dukungan platform digital sebagai piranti terbangunnya pemerintahan elektronik. Pilihan ini amat relevan dalam mengatasi hambatan fisikal (sebagaimana terjadi pada layanan konvensional) di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, hadirnya pelayanan publik berbasis elektronik (e-service) hingga pengawasan digital dalam kerangka e-government adalah konteks fundamental terkait perkembangan lokal, nasional dan global akan wajah pemerintahan masa depan.

Sejumlah tulisan dalam buku ini hadir dalam semangat mendorong perubahan menyeluruh. Selain bertujuan memajukan efisiensi layanan, pemerintahan digital juga diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Tulisan ini mampu mengangkat tantangan di depan. Arena internal (ekosistem digital) masih membutuhkan hadirnya SDM aparatur model baru: e-literasi dan manusia pembelajar; kultur terbuka dan mau untuk diakses dan dikontrol publik; mental silo dan ego sektoral diganti kesediaan berbagai data/informasi (shared culture readiness); siap berjejaring antar-jenjang pemerintah (multilevel networking) dan bekerja sama dengan masyarakat (collaborative governance). Eksosistem internal juga menyangkut politik dan budaya birokrasi itu sendiri. Hadirnya pemimpin perubahan dan memiliki kapasitas manajemen perubahan menjadi kunci. Reformasi birokrasi tidak hadir di ruang kosong, tiada perubahan birokrasi tanpa kepemimpinan politik yang memiliki komitmen dan strategi implementasi yang baik (bureaucracy reform is a political process).

Perspektif Pengantar Pelayanan publik, sebagai fokus bahasan dalam buku ini, merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan. Bahkan menjadi tanda dari hadirnya negara (state in practice) dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat. Lewat regulasi/kebijakan, intrumen fiskal hingga tindakan administrasi (layanan publik) itu sendiri, negara tidak saja berperan sebagai institusi alternatif tatkala warga belum mampu menyantuni dirinya atau hanya menjadi substitusi ketika pasar terbukti gagal bekerja (market failure). Dalam dirinya negara memang menjadi pihak yang bertanggung jawab guna mengurai segala belitan dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga sebagai esensi makna keadilan.

Kesadaran fundamental bernegara tersebut tidak lepas dari konsep demokratisasi sektor publik. Di sana terajut hubungan antara mandat politik dan akuntabilitas demokratis. Rakyat sebagai sumber kekuasaan memberikan mandat (suara) kepada penyelenggara negara lewat pemilihan kepala pemerintahan di pusat maupun daerah/desa.

Sebagai pelaksana kekuasaan, para penyelenggara pelayanan publik wajib bertanggung jawab kepada pemangku kekuasaan. Akuntabilitas tersebut, antara lain, mewujud dalam segala usaha negara bagi pemenuhan hak-hak warga, baik hak dasar maupun kebutuhan bagi pengembangan potensi sosial-ekonomi mereka.

Dalam skema hubungan itu, standar mutu suatu pelayanan publik sekurangnya diukur dari dua indikator generik: kualitas substansi yang mengandung jaminan akan hak dan kebutuhan masyarakat dan kualitas proses yang mengandung penghormatan atas prinsip kewargaan demokratik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di sini, arah ideal reformasi pelayanan publik adalah gabungan kualitas substansi (yang merupakan paradigma sektor publik berbasis penghormatan hak dasar warga, sebagaimana yang menjadi semangat inti paradigma New Public Service1) dan kualitas proses pengelolan secara partisipatif dan pelayanananterdesentralisir (decentralized-governance) yang mengusung asas kewargaan demokratik dan pemerintahan yang baik tersebut.

Indonesia, sebagai negara demokrasi dan menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi, menerjemahkan perspektif tersebut secara konstitusional dalam amandemen kedua UUD 1945. Paradigma baru layanan publik dirumuskan sebagai “hak dasar rakyat dan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya”. Pelayanan berbasis hak ini sekaligus membawa perubahan relasi negara dan warga ke suatu level yang lebih politis, bukan [lagi] memaknai layanan publik hanya sebagai pekerjaan teknis-manajerial atau seolah menjadi domain pemerintah semata.

Sampul
Kata pengantar editor
Daftar isi
Prolog
Bagian 1 Perkembangan pelayanan publik digital di Indonesia
     Bab 1 Pendahuluan
     Bab 2 Pemerintahan Digital dan Pelayanan Publik
     Bab 3 Perkembangan Pelayanan Publik Digital di
     Bab 4 Menghadapi E-Gov 4.0 dan Society 5.0 di
     Bab 5 Penutup
Bagian 2 Penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik di daerah
     Bab 1 Pendahuluan
     Bab 2 Kerangka pemikiran
          A. Komunikasi pada Pelay
          B. Reformasi Birokrasi pada Pelayanan Publik
     Bab 3 Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik di daerah
          A. Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi
          B. Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya
     Bab 4 Tantangan di Daerah
     Bab 5 Penutup
Bagian 3 Implementasi Pelayanan Publik di Daerah: Mal Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
     Bab 1 Pendahuluan
     Bab 2 Kerangka pemikiran
          A. Konsepsi Pelayanan Publik
          B. e-Government di Indonesia
          C. Program Gerakan Indonesia Melayani
     Bab 3 Inovasi pelayanan publik
          A. Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi
          B. Inovasi Pelayanan Publik (Gancang Aron) di Kabupaten Banyuwangi
     Bab 4 Penutup
Bagian 4 Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa: Antara Konsep dan Realita
     Bab 1 Pendahuluan
     Bab 2 Konsep pelayanan publik oleh desa
     Bab 3 Realita pelayanan publik oleh desa
     Bab 4 Gambaran pelayanan publik
          A. Pelayanan Publik di Desa Gentengkulon
          B. Pelayanan Publik di Desa Sungai Asam
          C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa
     Bab 5 Penutup
Epilog
Indeks
Tentang penulis