Ikhtisar
Tulisan tentang Tujuan Pembangunan berkelanjutan dan keamanan kolektif menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Oleh karenanya, Masyarakat inklusif yang selama ini dipandang sebagai konsepsi ideal namun utopis perlu didorong untuk lebih tampil. Sebagaimana kita ketahui, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), agenda untuk menciptakan perdamaian dan keadilan serta institusi kuat yang tidak disebutkan dalam tujuan pembangunan milennium menjadi poin keenam belas. Hal tersebut bermakna bahwa korelasi antara pembangunan dan pertahanan keamanan menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan.
Mekanisme kemitraan yang diupayakan sebagaimana poin ke tujuh belas TPB dapat dilakukan secara multipihak (multistakeholder). Walaupun arketype mengenai kemitraan multipihak (KMP) di sektor keamanan masih belum memadai terkait dengan, namun dorongan lingkungan strategis dapat mencairkan isu keamanan agar menjadi isu yang memasyarakat. Relasi antara negara, swasta, dan masyarakat yang berimbang dan harmonis memainkan peranan penting.
Pendahuluan / Prolog
Kata Pengantar
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan global yang sangat ambisius karena berusaha mencapai keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahun 2015 Indonesia menyepakati TPB sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Perpres tersebut dimaksudkan pula sebagai tindak lanjut kesepakatan Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.
Di dalam Perpres disebutkan bahwa Presiden akan memimpin langsung pelaksanaan TPB yang inklusif dan mengoptimalkan TPB dalam transformasi pembangunan karena telah menjadikannya sebagai bagian dari RPJMN 2019-2024. TPB merupakan kelanjutan dari TPM (Tujuan Pembangunan Milenium) dengan paradigma yang berbeda yaitu dari yang bersifat top down menjadi bottom up sehingga harus mengubah cara pandang dan pendekatan untuk mencapai 17 tujuan dari TPB. Dengan bottom up, TPB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga semua pemangku kepentingan sehingga diperlukan kerja sama yang kolaboratif di antara mereka.
Mengubah budaya dan perilaku dari para pemangku kepentingan dari yang berbasis proyek atau sementara menjadi sustainable tentunya tidak mudah dilakukan. Sejak menyatakan komitmennya di tahun 2015, belum banyak kemajuan yang dicapai Indonesia. Bila merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Sustainable Development Solution Network 2019, Indonesia berada di peringkat ke-102, sedangkan Malaysia, Filipina, dan Vietnam masing-masing berada pada rangking 68, 97, dan 54.
Rendahnya peringkat Indonesia tidak terlepas dari penilaian negatif yang diberikan oleh SDSN terhadap Indonesia. Indonesia masih memerlukan perbaikan mayor terhadap 8 dari 17 Tujuan di dalam TPB. Ke-8 tujuan yang masih memerlukan perhatian serius Indonesia adalah Tujuan ke-2 tentang Kelaparan, Tujuan ke-3 tentang Kesehatan, Tujuan ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi, Tujuan ke-9 tentang Industri dan Infrastruktur, Tujuan ke-10 tentang Ketidaksetaraan, Tujuan ke-15 tentang Ekosistem Daratan, Tujuan ke-16 tentang Perdamaian dan Keadilan, Tujuan ke-17 tentang Kemitraan.
Dalam RPJMN Indonesia 2020-2024, pemerintah telah menetapkan tiga kaidah pembangunan, yaitu membangun kemandirian, menjamin keadilan dan menjaga keberlanjutan. Dengan kaidah seperti itu berarti baik pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan masyarakat tidak dapat lagi melihat pembangunan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga sisi ekologi dan sosial harus dikedepankan.
Karena itu, kemitraan multistakeholder menjadi konsep pemikiran yang masih harus dibangun dan dikelola oleh para pemangku kepentingan menjadi sebuah kerja sama yang sinergis berkelanjutan. Sulitnya mewujudkan kemitraan multistakeholder karena masih banyak perusahaan yang melakukan pendekatan langsung terhadap aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama untuk memperoleh kegiatan pembangunan tanpa mengindahkan dampak yang terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan.
Penulis
Dr. Humphrey Wangke, M.Si - Dr. Humphrey Wangke, M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S-2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S-3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia.
Daftar Isi
Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Prolog
Bagian Pertama: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multistakeholder
Bab 1 Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Fokus Pembahasan dan Sistematika Penulisan
Bab II Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan
1. Pembangunan Berkelanjutan
2. Kemitraan Multistakeholder
Bab III Implementasi Kemitraan Multistakeholger di Indonesia
1. Komitmen Indonesia terhadap TPB
2. Implementasi TPB di Tingkat Subnasional
3. Diplomasi Indonesia di Forum Internasional
Bab IV Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bagian Kedua: Kemitraan Multipihak Dalam Ekspor Produk Perikanan Indonesia
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Bab II Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Perikanan
Bab III Kemitraan Multipihak Dalam Ekspor Produk Perikanan Indonesia
Daftar Pustaka
Bagian Ketiga: Kemitraan Dalam kerja Sama Internasional: Upaya Pengendalian Sampah Plastik Laut di Indonesia
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Kerja sama Internasional dan Kemitraan
Bab II Membangun Kerja Sama Internasional Dalam Upaya Pengendalian Sampah Plastik di Laut
A. Sampah Plastik di Laut dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
B. Indonesia dan Upaya Pengendalian Sampah Plastik di Laut
1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Provinsi Maluku
3. Diplomasi Maritim
Bab III Kesimpulan
Daftar Pustaka
Bagian Keempat: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Keamanan Kolektif
Bab I Pendahuluan
Bab II Dinamika Perdebatan Tentang Masyarakat Inklusif
Bab III Peran Publik Dalam Memperkuat Kemitraan Keamanan
Bab IV Prospek Ketahanan Nasional Indonesia di Tengah Turbulensi Lingkungan Strategis
Bab V Kesimpulan
Daftar Pustaka
Epilog
Indeks
Profil penulis
