Pertanyaan bagaimana kiprah politik luar negeri Indonesia setelah 20 tahun reformasi menjadi pemantik lahirnya buku bunga rampai ini, sesuai kajian yang ditekuni oleh sebagian para peneliti bidang politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Goresan analisis, mereka tuangkan dalam tujuh bab yaitu: 1) "Pendekatan Politik Luar negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral" 2) "Poros Maritim Dunia dan Politik Luar negeri Indonesia", 3) "Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina", 4) "ASEAN dan Politik Luar Negeri Indonesia", 5) "Selat Malaka dan Penguatan Kepentingan Maritim Indonesia, Agenda Penting Politik Luar Negeri Indonesia pada Era Reformasi:, 6) "Perbatasan Laut Indonesia sebagai Perjuangan dalam Politik Luar Negeri", 7) "Politik Luar Negeri Indonesia dan Tantangan ke Depan".

Perjalanan politik luar negeri Indonesia baik era reformasi maupun sesudahnya tidak luput dari tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari aspek normatif, kelembagaan, dan strategis dalam kaitannya dengan keterlibatan Indonesia di tingkat global. Juga dalam konteks isu yang dihadapi, seperti kiprah Indonesia dalam memperjuangkan HAM dan politik bebas aktif di dunia, peran Indonesia dalam tuntutan sentralitas ASEAN di peta politik dunia yang tengah berubah, serta kepentingan penegakan kedaulatan maritim dalam kerangka poros maritim dunia. Akhirnya potret politik luar negeri Indonesia ini tidak saja sekadar 'potret' yang diam, melainkan akan terus meniti jalan panjang dalam balut politik bebas aktif.

Latar belakang penulisan buku ini didasarkan pada pertimbangan bahwa memasuki tahun 2018 ini, usia perjuangan reformasi Indonesia mencapai dua dasawarsa (20 tahun). Pada tahun 1998 bangsa Indonesia mengalami pergantian rezim politik dari Pemerintahan Orde Baru yang otoriter menuju pemerintahan transisi, lalu ke pemerintahan reformasi yang demokratis. Bangsa Indonesia bersyukur kepada Tuhan Y.M.E. atas terjadinya pergantian rezim politik ini, sehingga alam bebas berekspresi terbuka lebar.

Di era Reformasi, semua warga negara dapat menikmati suasana eforia, termasuk dapat turut bergiat politik secara maksimal, baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses politik dilakukan secara terbuka, bebas, dan akuntabel. Masyarakat bisa ambil bagian dalam proses perumusan politik luar negeri melalui wakil-wakilnya maupun media opini publik.

Pada dua puluh tahun perjalanan reformasi ini, bangsa Indonesia perlu merenung sejenak, demi refleksi diri pada sejarah dan mengevaluasi apakah perjalanan kiprah Indonesia selama ini sudah selaras dengan semangat Reformasi 1998. Selanjutnya, bangsa ini perlu melakukan koreksi, dan meneruskan sesuatu yang sudah dianggap benar atau sejalan dengan semangat tersebut.

Di samping itu, dua puluh tahun Reformasi ini juga menjadi momentum untuk belajar dari pengalaman sejarah agar kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan politik luar negeri di masa lalu yaitu di masa Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang kembali. Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Morgenthau (1978) bahwa sejarah adalah laboratorium politik internasional. Jejak sejarah perilaku politik bangsa-bangsa di dunia sejak Yunani kuno hingga zaman modern terbentang benang merah yang menjadi rujukan untuk memahami fenomena politik internasional.

Perilaku politik internasional dari suatu negara didasarkan pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya (pengaruh), lalu bermuara pada kerja sama dan bahkan konflik (perang) bergantung pada sifat atau kesesuaian dari kepentingan nasional. Oleh karena itu, negara-negara mengantisipasi terjadinya konflik atau perang dengan membangun sistem internasional dalam bentuk sistem perimbangan kekuatan.

Dua dasawarsa Reformasi era ini adalah momentum tepat untuk menelaah arah politik negeri Indonesia. Tentu saja pada peringatan ini masyarakat juga berkesempatan untuk memberi evaluasi dan koreksi terhadap arah politik luar negeri. Selanjutnya, upaya memberi koreksi adalah suatu tanggungjawab yang diemban oleh setiap warga negara di era demokrasi. Dengan harapan agar arah politik luar negeri Indonesia ke depan akan lebih jauh lagi kiprah dan capaiannya dalam mewujudkan semua kepentingan nasional (yang notabene kepentingan rakyat).

Tulisan ini hendak mendiskusikan muatan demokrasi dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri dan pendekatan atau diplomasi yang digunakan di era reformasi yaitu antara pendekatan bilateral ataukah multilateral. Oleh karena itu, dua pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses demokratisasi dalam perumusan politik luar negeri di era reformasi? Bagaimana pula implementasi pengambilan keputusan politik luar negeri, pendekatan bilateral ataukah multilateral?

Sampul
Daftar Isi
Daftar Tabel/Peta/Gambar
Kata Pengantar
Bab 1: Pendekatan Politik Luar Negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral
     1.1 Pengantar
     1.2 Demokratisasi dan Pola Diplomasi
          1.2.1 Demokratisasi Politik Luar Negeri
          1.2.2 Bilateralisme vs Multilateralisme
     1.3 Diplomasi Indonesia di Era Reformasi: Multilateral atau Bilateral
          1.3.1 Era Transisi dan Diplomasi Bilateral
          1.3.2 Era Stabil dan Diplomasi Multi-Bilateral
               1.3.2.1 Diplomasi Multi-Bilateral di Era SBY
               1.3.2.2 Diplomasi Multi-Bilateral di Era Jokowi
     1.4 Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 2: Poros Maritim Dunia dan Politik Luar Negeri Indonesia
     2.1 Pengantar
     2.2 Doktrin Jokowi: Poros Maritim Dunia
     2.3 Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Pelaksana Poros Maritim Dunia
          2.3.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
     2.4 Dimensi Dalam Negeri Poros Maritim Dunia
     2.5 Diplomasi Maritim dan ASEAN
     2.6 Rencana Strategis 2015–2019 Kementerian Luar Negeri
     2.7 Permasalahan Kelembagaan
     2.8 Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 3: Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palentina Pada Masa Reformasi
     3.1 Pengantar
     3.2 Kemerdekaan Israel dan Nasib Palestina
     3.3 Dukungan Indonesia
     3.4 Indonesia yang Tetap “Bebas Aktif”
     3.5 Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 4: Asean dan Politik Luar Negeri Indonesia
     4.1 Pengantar
     4.2 Orde Baru dan ASEAN
     4.3 Reformasi dan Fluktuasi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN
     4.4 Proyeksi ASEAN dalam Politik Luar Negeri Indonesia
     4.5 Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 5: Selat Malaka dan Penguatan Kepentingan Maritim Indonesia: Agenda Penting Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Reformasi
     5.1 Pengantar
     5.2 Selat Malaka: Warisan Sejarah yang Terabaikan
     5.3 Selat Malaka dan Arti Pentingnya bagi Indonesia
     5.4 Kepentingan Maritim Indonesia, 2014-2019
     5.5 Prioritas Penguatan Kepentingan Maritim Indonesia di Selat Malaka
     5.6 Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 6: Perbatasan Laut Indonesia Sebagai Perjuangan Dalam Politik Luar Negeri
     6.1 Pengantar
     6.2 Negara Kepulauan yang Membangun Potensi Maritim
     6.3 Pengertian Laut dan Maritim
     6.4 Politik Indonesia Meraih “Negara Kepulauan”
          6.4.1 Perjuangan Deklarasi Djuanda
          6.4.2 Konferensi Hukum Laut PBB 1960
          6.4.3 Hasil Konferensi Hukum Laut PBB 1982
     6.5 Perbatasan Laut dengan Negara Tetangga
          6.5.1 Sengketa Laut Sulawesi
          6.5.2 Masalah Garis Batas di Selat Malaka
          6.5.3 Masalah Laut Natuna Utara
     6.6 Penutup
     Daftar Pustaka
Bab 7: Politik Luar Negeri Indonesia dan Tantangan ke Depan
     7.1 Pengantar
     7.2 Landasan Operasional Politik Luar Negeri Indonesia
     7.3 Politik Luar Negeri di Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
     7.4 Politik Luar Negeri di Masa Pemerintahan Joko Widodo
     7.5 Strategi Politik Luar Negeri Indonesia
     7.6 Capaian Politik Luar Negeri Indonesia
     7.7 Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia
     7.8 Penutup
     Daftar Pustaka
Indeks
Tentang Penulis