Ikhtisar
Buku Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru bertujuan untuk menjelaskan kiprah intelijen negara di Indonesia selepas pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Kendati memiliki peran penting selaku “lini pertama dalam sistem keamanan nasional,” kajian tentang intelijen bisa dibilang masih sedikit jika dibandingkan studi tentang institusi militer atau kepolisian. Buku ini berupaya memperkaya khazanah studi intelijen, demokrasi, dan keamanan nasional di Indonesia, dengan membahas empat aspek strategis, yakni: perkembangan persepsi ancaman keamanan; pengunaan dan penguasaan teknologi informasi guna mendukung aktivitas intelijen; proses rekrutmen serta pendidikan sumber daya manusia; dan mekanisme pengawasan atas intelijen yang dibangun pada era pasca-Orde Baru.
Menengok ke masa lampau, kita mengetahui bahwa kekuasaan Orde Baru selama tiga dekade lebih ditopang kukuh oleh lembaga telik sandi yang menjalankan pelbagai rupa operasi spion untuk meredam kekuatan oposisi. Sejarah juga mencatat bahwa intel pada periode tersebut berada di balik sejumlah manuver politik kekuasaan yang lancung, dan intimidasi ataupun kekerasan politik yang mencederai hak asasi manusia. Kala itu, intelijen tidak pelak lagi identik dengan teror serta penebar rasa takut di tengah masyarakat.
Seiring gelombang demokratisasi yang menyapu lanskap politik Indonesia pada akhir 1990-an, berbagai kelompok masyarakat mulai menaruh perhatian besar terhadap implementasi reformasi sektor keamanan (security sector reform) di Indonesia. Publik mendorong perbaikan tata kelola intelijen agar selaras dengan prinsip demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. Harapannya adalah badan telik sandi berkembang menjadi organisasi yang profesional serta efektif dalam menjalankan tugasnya. Becermin pada kemunculan ancaman baru di Indonesia, seperti terorisme dan serangan siber, intelijen juga kian dituntut untuk meningkatkan kemampuan teknisnya, misalnya dalam hal pencarian-pengumpulan-analisis informasi serta kontra-intelijen terhadap musuh. Pendek kata, reformasi intelijen dirancang sebagai agenda yang melekat dengan proyek besar demokratisasi politik dan penguatan sistem keamanan nasional di Indonesia.
Pendahuluan / Prolog
Sekapur Sirih
Buku ini bertujuan untuk menjelaskan kiprah intelijen negara di Indonesia selepas pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Kendati memiliki peran penting selaku “lini pertama dalam sistem keamanan nasional,” kajian tentang intelijen bisa dibilang masih sedikit jika dibandingkan studi tentang institusi militer atau kepolisian. Buku ini berupaya memperkaya khazanah studi intelijen, demokrasi, dan keamanan nasional di Indonesia, dengan membahas empat aspek strategis, yakni: perkembangan persepsi ancaman keamanan; pengunaan dan penguasaan teknologi informasi guna mendukung aktivitas intelijen; proses rekrutmen serta pendidikan sumber daya manusia; dan mekanisme pengawasan atas intelijen yang dibangun pada era pasca-Orde Baru.
Menengok ke masa lampau, kita mengetahui bahwa kekuasaan Orde Baru selama tiga dekade lebih ditopang kukuh oleh lembaga telik sandi yang menjalankan pelbagai rupa operasi spion untuk meredam kekuatan oposisi. Sejarah juga mencatat bahwa intel pada periode tersebut berada di balik sejumlah manuver politik kekuasaan yang lancung, dan intimidasi ataupun kekerasan politik yang mencederai hak asasi manusia. Kala itu, intelijen tidak pelak lagi identik dengan teror serta penebar rasa takut di tengah masyarakat.
Seiring gelombang demokratisasi yang menyapu lanskap politik Indonesia pada akhir 1990-an, berbagai kelompok masyarakat mulai menaruh perhatian besar terhadap implementasi reformasi sektor keamanan (security sector reform) di Indonesia. Publik mendorong perbaikan tata kelola intelijen agar selaras dengan prinsip demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. Harapannya adalah badan telik sandi berkembang menjadi organisasi yang profesional serta efektif dalam menjalankan tugasnya. Becermin pada kemunculan ancaman baru di Indonesia, seperti terorisme dan serangan siber, intelijen juga kian dituntut untuk meningkatkan kemampuan teknisnya, misalnya dalam hal pencarian-pengumpulan-analisis informasi serta kontraintelijen terhadap musuh. Pendek kata, reformasi intelijen dirancang sebagai agenda yang melekat dengan proyek besar demokratisasi politik dan penguatan sistem keamanan nasional di Indonesia.
Buku ini merupakan bagian dari rangkaian kajian multitahun yang telah dilakukan sejak 2015 oleh Pusat Riset Politik–Badan Riset dan Inovasi Nasional (dulu bernama Pusat Penelitian Politik–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Sebelumnya, kami telah menerbitkan Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (Penerbit Andi, 2017), Intelijen dan Politik Era Soekarno (LIPI Press, 2018), dan Intelijen dan Kekuasaan Soeharto (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022). Setelah buku ini, kajian mengenai dilema intelijen dan demokrasi di Indonesia akan menyusul untuk diterbitkan.
Penulis
Muhamad Haripin - Peneliti pada Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2011. Saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Kajian Konflik, Pertahanan, dan Keamanan di Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pendidikan sarjana Ilmu Politik diselesaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2007, pendidikan pascasarjana di jurusan Studi Pertahanan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Cranfield University pada tahun 2010, dan lulus studi doktor di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang, pada tahun 2017. Ia merupakan salah satu peneliti yang aktif mempublikasikan tulisan di level nasional maupun internasional, seperti The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara (Routledge, 2021); Civil–Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other than War (Routledge, 2020); Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil (Marjin Kiri, 2013); The Politics of CounterTerrorism in Post Authoritarian States: Indonesia’s Experience, 1998– 2018 (Defense & Security Analysis, 2020); dan lain-lain. Topik riset yang diminati adalah studi pertahanan-keamanan, relasi sipil-militer, dan reformasi sektor keamanan.
Diandra Megaputri Mengko - Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2014. Saat ini ia menjabat sebagai koordinator Tim Kajian Keamanan Nasional, Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Gelar sarjana ilmu politik diraih dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Parahyangan pada tahun 2010. Sementara pendidikan pascasarjana diselesaikan dari jurusan Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan yang bekerja sama dengan Cranfield University pada tahun 2012. Beberapa kontribusi tulisannya seperti Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia (Jurnal Penelitian Politik, 2020); Reformasi Intelijen Indonesia: Progres dan Tantangan (Imparsial, 2019); Reformasi Intelijen: Struktur Baru, Kultur Lama (Obor, 2019), Military – Police Relations in Counter– Terrorism Post New Order: Rivalry, Authority, Competition and Political Bargain (Ritsumeikan International Affairs Journal, 2019); dan lain-lain. Studi yang diminati adalah reformasi sektor keamanan dan pemberdayaan industri pertahanan.
Putri Ariza Kristimanta - Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah bergabung dengan Tim Kajian Pertahanan-Keamanan sejak tahun 2018. Saat ini ia juga menjabat sebagai koordinator Tim Kajian Keamanan Non Tradisional di Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyelesaikan studi sarjana pada program studi ilmu perpustakaan, Universitas Indonesia pada tahun 2011. Sementara pendidikan pascasarjana diselesaikan dari Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan pada tahun 2017.
Beberapa kontribusi tulisannya seperti Grass Roots Post-Conflict Peacebuilding: A Case Study of Mosintuwu Women’s School in Poso District, Central Sulawesi, Indonesia (Springer, 2021); Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989–2018 (Jurnal Penelitian Politik, 2020); Kontrol Demokratis atas Komunitas Intelijen di Filipina dan Indonesia (Jurnal Kajian Wilayah, 2019); Politicization of Identity in Local Election As A Soft Security Threat: A Case of 2017 Jakarta Gubernatorial Election (Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2018), dan lain-lain. Studi yang diminati adalah studi perdamaian dan resolusi konflik serta studi pertahanan dan keamanan.
Sarah Nuraini Siregar - Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah bergabung dengan Tim Kajian Pertahanan-Keamanan sejak tahun 2004. Saat ini ia juga tergabung dalam Tim Kajian Keamanan Non Tradisional di Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia meraih gelar sarjana dan pasca sarjana ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini ia sedang menempuh studi doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga aktif sebagai pengajar di sana. Adapun beberapa publikasi beliau adalah Problematika Profesionalisme Militer Era Reformasi: Studi Kasus Keterlibatan TNI pada Pilkada Kepulauan Riau Tahun 2015 dan Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 (Jurnal Wacana Politik, 2021); Patronage Democracy in Indonesia (Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2020); Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 (Jurnal Penelitian Politik, 2019); Tantangan Reformasi Polri: Membangun Struktur dan Kultur Demokratis (Obor, 2019); Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Obor, 2018); dan lain-lain. Studi yang diminati adalah studi militer, studi kepolisian, dan studi politik pemerintahan.
Indria Samego - Profesor Riset di Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Beliau telah berkarier sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 1976, dan sudah pensiun sejak Juli 2015. Ia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, gelar master dari The Flinders University pada bidang Development Studies, dan gelar doktor pada bidang Asian Studies pada The Flinders University. Sepanjang kariernya, ia telah mempublikasikan berbagai tulisan kunci bagi studi pertahanan-keamanan maupun studi ekonomi politik, seperti Politik Pembangunan Orde Baru: Beberapa Interpretasi Teoretik Mengenai Peran Negara dalam Mengembangkan Pengusaha Nasonal (Gramedia, 1996); Bila ABRI Berbisnis (ATF Press, 1998); Bila ABRI Menghendaki (Mizan, 1998); TNI di Era Perubahan (Erlangga, 2000); Membangun Sistem Politik Lewat Pemilu yang Beretika (Jurnal Studi Kepolisian, 2012); The Empowerment of Defense Areas in Changeover Perspective (Jurnal Pertahanan, 2015); Intelijen Dalam Pusatan Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (2017); Intelijen dan Politik Era Soekarno (2018); dan lain-lain. Hingga saat ini beliau menjabat sebagai anggota Board of Expert The Habibie Center Jakarta, anggota Dewan Guru Besar di STIK– PTIK dan di Universitas Pertahanan. Beliau masih aktif memberikan materi baik sebagai pengajar maupun sebagai narasumber di berbagai forum nasional dan internasional.
Editor
Muhamad Haripin - Peneliti pada Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2011. Saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Kajian Konflik, Pertahanan, dan Keamanan di Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pendidikan sarjana Ilmu Politik diselesaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2007, pendidikan pascasarjana di jurusan Studi Pertahanan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Cranfield University pada tahun 2010, dan lulus studi doktor di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang, pada tahun 2017. Ia merupakan salah satu peneliti yang aktif mempublikasikan tulisan di level nasional maupun internasional, seperti The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara (Routledge, 2021); Civil–Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other than War (Routledge, 2020); Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil (Marjin Kiri, 2013); The Politics of CounterTerrorism in Post Authoritarian States: Indonesia’s Experience, 1998– 2018 (Defense & Security Analysis, 2020); dan lain-lain. Topik riset yang diminati adalah studi pertahanan-keamanan, relasi sipil-militer, dan reformasi sektor keamanan.
Daftar Isi
Cover
Daftar Isi
Daftar Bagan dan Tabel
Sekapur Sirih
Daftar Singkatan
Bab I. Bagaimanakah Ancaman Keamanan dan Demokratisasi Memengaruhi Reformasi Intelijen?
Bab II. Intelijen dan Persepsi Ancaman: Dari Otoritarianisme ke Profesionalisme
Bab III. Intelijen dan Perkembangan Teknologi
Bab IV. Pengembangan Sumber Daya Manusia Intelijen Pasca-Orde Baru
Bab V. Demokratisasi dan Pengawasan atas Intelijen
Bab VI. Prospek Reformasi Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia
Daftar Pustaka
Indeks
Tentang Penulis
