Parlemen merupakan wajah suatu negara, tempat dimana permasalahan kerakyatan dan kehidupan kenegaraan dibahas dan diputuskan. Kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan di parlemen menentukan arah dan nasib suatu bangsa. Sejak era reformasi parlemen Indonesia terdiri atas dua kamar, yaitu adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga ini mengemban fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Model ini lebih menjamin semua unsur terwakili sehingga keputusan parlemen mencerminkan aspirasi semua komponen masyarakat. Relasi DPD dengan DPR harus sinergis sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga sistem parlemen berjalan efektif dan fungsional.

Buku ini lahir dari sebuah penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPRRI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi.

Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahkan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dan ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral.

Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral.

Sampul Depan
Prakata Penulis
Daftar isi
Bab I Pelembagaan Sistem Bikameral Indonesia
     A. Pergeseran Sistem Parlemen Indonesia
     B. Problematika Pelembagaan Sistem Bikameral
Bab II Kerangka Teoritik Sistem Bikameral Dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
     A. Sistem Bikameral Versus Sistem Unikameral
     B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Bab III Perbandingan Struktur Dan Kewenangan Dpd Ri Dengan Dpr Ri Dalam Implementasi Sistem Bikameral
     A. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI)
     B. Struktur Kelembagaan DPD-RI
     C. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan DPD Republik Indonesia
     D. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI)
     E. Struktur Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
     F. Fungsi, Tugas dan Kewenangan DPR-RI
     G. Perbandingan Struktur dan Kewenangan DPD Dengan DPR
     H. Analisis Struktur Kelembagaan dan Kewenangan DPDdan DPR dalam Kerangka Sistem Bikameral
Bab IV Sengketa Kewenangan Legislasi DPD Dengan DPR
     A. Faktor Penyebab Sengketa Kewenangan Legislasi DPDdengan DPR
     B. Rumusan Kewenangan DPD RI dalam UUD NRITahun 1945 Multi Tafsir
     C. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pelaksanaan Legislasi DPD dengan DPR
     D. Objek Sengketa Kewenangan Legislasi DPD Dengan DPR
     E. Tanggapan dan Sanggahan DPR
     F. Sengketa Kewenangan DPD dengan DPR dalam Fungsi Legislasi
     G. Analisis Sengketa Kewenangan DPD dengan DPR
Bab V Mekanisme Penyelesaian Dan Implikasinya Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi
     A. Model Persuasif dan Dialogis
     B. Pengajuan Gugatan Melalui Perkara Nomor 92/PUUX/2012
     C. Hasil Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012
     D. Sikap DPD dan DPR terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012
     E. Pengajuan Gugatan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014
     F. Hasil Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014
     G. Implikasi Hasil Sengketa Kewenangan terhadap Fungsi Legislasi DPD dan DPR
     H. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Legislasi DPD dengan DPR
Bab VI Rekontruksi Pelembagaan Sistem Bikameral Dan Sengketa Lembaga Negara
     A. Penyempurnaan Sistem Bikameral untuk Mencegah Sengketa Kewenangan DPD dengan DPR
     B. Pergeseran Mekanisme Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
     C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
     D. Rekonstruksi Penerapan Sistem Bikameral dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Bab VII Penutup
     A. Proses Menjadi Sebuah Sistem Ketatanegaraan
     B. Dari Sengketa Menuju Sinergi Sebuah Upaya Kedepan
Daftar Pustaka
Profil Penulis
Sampul Belakang