Buku yang sekarang ada di tangan pembaca ini merupakan rangkuman pengalaman dari penulis, yang telah menggeluti praktik sebagai pemeriksa/auditor keuangan negara selama lebih dari 30 tahun. Buku ini, di dalamnya, juga berisi berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga pemeriksa keuangan negara, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun lembaga pengawasan. Balutan pengalaman praktis, regulasi lembaga pemeriksa/auditor, dan referensi lain membuat buku ini sarat akan makna.

Audit Keuangan Negara merupakan materi yang banyak dipelajari di bangku kuliah, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan demikian, buku ini dapat memenuhi harapan literatur tersebut. Pun, buku ini dapat menjadi referensi bagi para auditor dan auditee yang mengelola keuangan negara. Khalayak yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara perlu berlayar mengarungi samudera buku ini.

Dalam buku ini, penulis sengaja menghindari materi-materi yang terlalu teknis, seperti rumus perhitungan, uraian yang sangat detail menyangkut aturan, standar, ketentuan perundang-perundangan, dan sejenisnya. Hal itu dilakukan, mengingat, sasaran pengguna buku ini tidak hanya para pembelajar ataupun khalayak umum yang ingin menambah wawasan semata. Dengan demikian, penjelasan materi-materi tersebut dalam buku ini lebih bersifat informatif dan sepintas lalu.

Oleh karena itu, buku ini akan lebih tepat disebut sebagai pengantar kepada topik audit keuangan negara. Dari topik ini, diturunkan banyak tema yang dapat didalami secara khusus sesuai minat yang mempelajarinya dengan memanfaatkan sumber rujukan lain di luar buku ini.

Audit keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredebilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit keuangan (financial audit) dan audit keuangan negara (state financial audit) adalah dua bidang yang berjalan beriringan. Bidang auditing lahir dari ilmu akuntansi yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tuntunan yang semakin kompleks. Dalam perkembangan inilah, auditing menjadi aktivitas pemeriksaan atas data-data akuntansi yang menyangkut kewajaran dan validitasnya.

Salah satu tujuan audit keuangan negara ialah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Istilah umum yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan sektor pemerintah ialah akuntabilitas publik. Audit keuangan negara dipelajari dalam perkuliahan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu, mengingat pentingnya materi dan pembahasan terkait bidang ini, diperlukan literatur yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, sekaligus tenaga ahli di bidang auditing. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sampul
Tentang penulis
Kata pengantar
Daftar Isi
Bab 1 Pendahuluan
     Memahami Keuangan Negara
     Memahami Audit Keuangan Negara
     Akuntabilitas dan Audit Keuangan Negara
Bab 2 Ruang Lingkup Audit Keuangan Negara
     Penjaminan dan Pengesahan
     Auditor: Internal dan Eksternal
     Audit, Kontrol, dan Supervisi
     Lingkup Keuangan Negara
     Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara
     Laporan Hasil Pemeriksaan
     Tanggapan Pemerintah
Bab 3 Lembaga-Lembaga Audit Keuangan Negara
     Lembaga-Lembaga Audit dan Dasar Hukumnya
     Jenis-Jenis Audit
     Standar Audit
     Praktik di Berbagai Negara
Bab 4 Konsep dan Standar Audit Keuangan Pemerintah
     Konsep Audit Keuangan
     Perbedaan dengan Sektor Privat
     Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Bab 5 Pengendalian Intern Pemerintah
     Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
     Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
     Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
     Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa
Bab 6 Sistem Pengadaan Barang Atau Jasa dan Prosedur Auditnya
     Pengadaan Barang Atau Jasa
     Prosedur Audit dalam Pengadaan Barang atau Jasa
     Tiga Tahapan Audit Pengadaan Barang Atau Jasa
Bab 7 Audit Keuangan
     Tiga Jenis Pemeriksaan
     Tujuan Pemeriksaan
     Lingkup Pemeriksaan Keuangan
     Pemeriksaan Keuangan Berperspektif Lingkungan
     Pemeriksaan Keuangan dengan Penerapan E-Audit
     Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
     Panduan Manajemen Pemeriksaan dan Kode Etik BPK RI
     Empat Jenis Opini Laporan Keuangan
     Kriteria Penetapan Opini
     Pemeriksaan Interim
     Tanggapan Pemerintah
Bab 8 Audit Kinerja
     Konsep Audit Kinerja
     Penilaian Audit Kinerja
     Perbedaan dengan Sektor Privat
Bab 9 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
     Kebutuhan Pengguna Laporan
     Tahapan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Bab 10 Audit Investigatif
     Audit Investigatif dan Fraud
     Wewenang BPK dan BPKP
     Pengawasan Preventif dan Represif
     Ruang Lingkup dan Penugasan
     Proaktif dan Reaktif
     Pelaksanaan Audit Investigatif
     Kerugian Keuangan Negara dan Litigasi
Bab 11 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
     Paket Undang-Undang Keuangan
     TP-TGR
     Penyebab Kerugian Negara
     Tim Penyelesaian Kerugian Negara
     Tugas dan Fungsi TPKN
     Laporan dan Tindak Lanjut atas Kasus Kerugian Negara
     Pengumpulan Dokumen dan Pencatatan Kerugian Negara
     Penyelesaian Verifikasi Dokumen dan Pembebastugasan Bendahara
     Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN)
     Pemeriksaan LHVKN
     Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
     Pembebanan Kerugian Negara Sementara
     Penetapan Batas Waktu
     Pembebanan Kerugian Negara
     Penyelesaian Kerugian Negara yang Bersumber dari Perhitungan Ex Officio
     Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
     Kedaluwarsa
     Sanksi
     Ketentuan Lain-Lain
Bab 12 Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
     Laporan Hasil Pemeriksaan
     Tanggapan dan Perbaikan
     Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP
     Contoh Publikasi Hasil Pemeriksaan PDTT-BPK