Buku ini awalnya adalah sebuah disertasi yang datanya penulis kumpulkan pada tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab kesetaraan gender dalam promosi jabatan struktural belum terwujud dan bagaimana model promosi jabatan yang berbasis kesetaraan gender.

Seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, jumlah perempuan yang berkerja disektor publik khususnya sebagai PNS semakin meningkat. Secara nasional rasio jumlah PNS laki-laki dan perempuan hampir berimbang, demikian pula kondisi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sayangnya jumlah yang seimbang dari jumlah total PNS tersebut tidak diiringi dengan keseimbangan dalam menduduki posisi jabatan struktural khususnya pada jabatan strategis. Kesenjangan cukup signifikan terjadi, jabatan struktural di semua level lebih didominasi oleh PNS laki-laki. PNS perempuan lebih banyak menduduki posisi jabatan administrasi (eselon IV dan III) dan sangat sedikit yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Semakin tinggi jabatan semakin sedikit perempuan yang mampu meraihnya.

Alhamdulillah buku yang merupakan hasil penelitian penulis dalam menempuh program doktoral bisa segera diterbitkan dengan judul Gender Dalam Birokrasi Pemerintahan. Ketelitian penulis dalam mengumpulkan data serta konsep-konsep birokrasi dan gender dengan studi kasus di Pemerintah Jawa Barat patut saya berikan apresiasi tinggi.

Buku ini mengulas bagaimana tertinggalnya kelompok perempuan dalam birokrasi. Meskipun tidak ada aturan yang mengatur namun “glass ceiling” menjadi bagian tidak terpisahkan dalam membentuk kultur dan penerimaan perempuan dan laki-laki di birokrasi. Pada dunia politik, kendala ini telah diantisipasi melalui affirmative action intervensi negara dalam bentuk UU Partai Politik yang mengharuskan kehadiran 30% perempuan dalam list pencalonan parpol. Perempuan kemudian tampil lebih percaya diri untuk menunjukkan kemampuannya memberikan kinerja di ranah publik meskipun sampai tahun 2014, jumlahnya hanya mencapai 18 %.

Meskipun jumlah Pengawai Negeri Sipil (PNS) perempuan berimbang dengan laki-laki yaitu 49 % dari total 4.3 juta ASN, namun eksistensi perempuan pada jajaran pimpinan birokrasi masih jauh dari keterwakilan. Data 2018 menunjukkan perempuan di Eselon I hanya 9%, Eselon II hanya 7%, Eselon III 16%, Eselon IV 25 %. Dampak kurangnya pimpinan perempuan di birokrasi adalah tidak berimbangnya kebijakan yang responsive gender, indeks IPM tidak terjadi peningkatan signifikan 113 (188 negara), anggaran responsive gender tidak tampak, yang berarti peluang-peluang perempuan untuk mendapatkan dana peningkatan kapasitas harus bersaing ketat dengan counterpartnya serta perlakuan para birokrat pada masyarakat yang tidak berbasis data gender.

Kekuatan buku ini adalah endorcement kepada pemerintah agar bisa melahirkan kebijakan untuk memperkuat posisi perempuan di birokrasi sekaligus mengikis dominasi maskulinitas dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran di pemerintahan, baik pusat dan daerah. Bagi para pemerhati gender, mahasiswa, para pengambil kebijakan, para pemikir kebijakan publik, buku ini perlu menjadi referensi dalam perpustakaan anda. Selamat Membaca

Sampul
Kata Sambutan
Kata Pengantar
Prakata
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Grafik
Bab I. Fenomena Bias Gender
Bab II. Pemerintahan Demokrasi
     A. Konsep Pemerintahan
     B. Konsep Pemerintahan Demokrasi
Bab III. Manajemen Sumber Daya Manusia
     A. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
     B. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Sumber Daya
Bab IV. Gender, Kesetaraan Gender dan Hambatan Kesetaraan Gender
     A. Konsep Gender
     B. Konsep Kesetaraan Gender
     C. Hambatan Kesetaraan Gender
Bab V. Promosi
     A. Promosi Jabatan
     B. Syarat-Syarat Promosi Jabatan
     C. Dasar-Dasar Promosi
     D. Prestasi Kerja
     E. Senioritas
     F. Kompetensi
     G. Kualifikasi
Bab VI. Patriarki
     A. Konsep Patriarki
     B. Budaya Patriarki dalam Sistem Sosial
Bab VII. Budaya Organisasi
     A. Konsep Budaya Organisasi
     B. Elemen Budaya Organisasi
Bab VIII. Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
     A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
          1. Indeks Pembangunan Manusia
          2. Angka Harapan Hidup
          3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
     B. Aspek Pelayanan Umum
          1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
          2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
     C. Aspek Daya Saing Daerah
          1. Indeks Reformasi Birokrasi
          2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
          3. Indeks Kebahagiaan
Bab IX. Dasar Promosi Jabatan Dalam Birokrasi Pemerintahan
     A. Prestasi Kerja
          1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
          2. Perilaku Kerja
     B. Senioritas
     C. Kompetensi
     D. Kualifikasi
Bab X. Model Promosi Jabatan Berbasis Kesetaraan Gender di Pemerintahan
     A. Model AQCIO
          1. Affirmative Action
          2. Qualification
          3. Competency
          4. Integrity
          5. Organizational Culture
     B. Implikasi Teoretis
Daftar Pustaka
Sampul